Ancaman Kehilangan Potensi Intelektual Generasi di Depan di Kala Pandemi

 



Oleh Titin Kartika Dewi, S.Pd.

Kontributor Media Lenteranyahati



Pandemi Covid-19 tidak hanya membawa dampak di sektor kesehatan. Tetapi juga di bidang ekonomi. Termasuk di antaranya banyaknya mahasiswa putus kuliah. Informasinya lebih dari setengah juta mahasiswa putus kuliah di masa pandemi Covid-19 ini. (16/08/2021, Jawapos.com)


Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) angka putus kuliah mahasiswa perguruan tinggi mencapai angka 602.208 orang sepanjang tahun 2020. Naik menjadi 50 persen, padahal rata-rata tahun-tahun sebelumnya angka tersebut hanya berkisar pada 18 persen. Mayoritas kasus terjadi di perguruan tinggi swasta.


Informasi lainnya menyatakan, krisis pandemi Covid-19 menjadi penyebab naiknya angka putus kuliah dengan tajam. Hal ini sangat dirasakan oleh mahasiswa yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Banyak sektor yang terdampak akibat wabah ini, selain sektor kesehatan. 


Ternyata hal ini juga berimbas pada sektor-sektor lainnya seperti sektor ekonomi, banyaknya PHK dan kian sulitnya mencari penghidupan semakin dirasakan. Kesulitan ekonomi ini lantas berdampak pula pada sektor pendidikan berbasis kapitalis yang mendominasi alasan meningkatnya angka putus kuliah. Tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).


Di awal-awal pandemi, gelombang aksi protes mahasiswa akhirnya bermunculan untuk menuntut pemerintah membuat regulasi potongan biaya pendidikan. Dan tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut selama pandemi ini untuk menghentikan komersialisasi dan liberalisasi dunia pendidikan. 


Aksi ini didasari kemarahan mahasiswa atas tetap dibebankannya biaya kuliah di situasi pandemi, di mana saat pandemi sektor ekonomi mengalami dampak yang cukup berat serta proses perkuliahan pun masih mengalami berbagai masalah karena pembelajaran secara daring.


Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merespon tuntutan mahasiswa dengan mengeluarkan kebijakan penyesuaian UKT dengan tujuan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19. Dalam kebijakan ini terdapat empat arahan yang diatur dalam permendikbud.


"Ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN," imbuhnya.


Serangkaian kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah, di anggap masih belum memuaskan apalagi sejalan dengan kebijakan otonomi kampus. Di mana implementasi diserahkan kepada masing-masing institusi pendidikan. Seperti yang kita tahu, bahwa kesiapan kampus pun berbeda-beda, yang akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan.Dalam sistem kapitalisme hal-hal semacam ini memang niscaya terjadi, apalagi ketika negara menempatkan diri sebagai penjual jasa atau regulator semata. Maka, untuk mendapatkan berbagai akses-akses umum seperti halnya pendidikan dan kesehatan, masyarakat harus membayar mahal. Seberapa besar uang yang dimiliki, sebesar itulah akses yang akan didapatkan. Karena demikianlah sistem kapitalis bekerja, perhitungannya selalu tentang untung atau rugi. 


Lalu bagaimana sistem Islam memandang hal ini dan solusi seperti apa yang Islam hadirkan untuk terpenuhinya kebutuhan tiap individu rakyat? 



Fungsi Negara dalam Sistem Islam


Dalam sistem Islam, negara atau penguasa ditetapkan dalam syariat berfungsi sebagai penjaga dan pengurus rakyatnya. Karena setiap kepemimpinan tentu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Penguasa akan memahami betul hal ini, sehingga dalam menjalankan fungsinya akan senantiasa bertindak sesuai dengan tuntunan syariat. Kepemimpinan atas dasar keimanan, akan membuat pemimpin takut untuk melalaikan kebutuhan setiap rakyatnya.


Negara juga memahami betul bahwa tugasnya adalah menjadikan rakyatnya sebagai manusia-manusia paripurna yang mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifatul ‘ardh atau khalifah di muka bumi. Sehingga kehadiran setiap individu adalah rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin).


Pendidikan, merupakan hak yang harus di dapatkan oleh seluruh rakyat. Kebutuhan akan intelektualitas ditempatkan sama pentingnya dengan usaha pemenuhan kebutuhan seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Negara paham bahwa memaksimalkan sektor pendidikan merupakan pilar membangun peradaban yang cemerlang.



Islam Kafah sebagai Solusi Terbaik


Sistem Islam menerapkan sistem pemerintahannya dengan akidah dan syariat sebagai landasan dan tuntunan. Bukan seperti sistem sekuler yang tidak peduli halal dan haram. Sistem Islam kental dengan sisi ruhiyah, dimana keimanan mutlak diperlukan untuk membangun negara.


Untuk memberikan berbagai pelayanan yang optimal di sektor pendidikan dan kesehatan, tentu suatu negara tidak boleh mengabaikan sektor ekonomi. Karena sektor ekonomi inilah yang akan menunjang sektor-sektor lainnya. Bagaimana negara mengelola berbagai sumber daya alamnya dengan baik tanpa eksploitasi yang cenderung merusak seperti halnya yang dilakukan dalam sistem kapitalisme. Pengelolaan berbagai aset negara baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusianya merupakan modal besar bagi negara.


Dengan adanya penunjang dari sektor ekonomi dengan tata kelola yang baik akan mampu mewujudkan pelayanan pendidikan gratis. Pelayanan pendidikan gratis ini bukan sesuatu yang mustahil di wujudkan dalam sistem Islam. Karena telah terbukti belasan abad dalam sejarah membangun peradaban intelektual generasinya. 


Membangun peradaban yang paripurna, tentu juga harus menerapkan sistem yang sempurna. Seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana negara-negara sekuler memisahkan negara dengan agama, maka dalam Islam negara dan agama adalah satu kesatuan penting yang takkan terpisahkan.

  

Dimana dalam sektor pendidikan, pemerintah memberikan pelayanan optimal bagi seluruh rakyatnya. Memastikan rakyatnya mengenyam pendidikan yang layak, memenuhi sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan baik dan dalam mensejahterakan para pendidik.


Inilah kondisi yang akan kita temukan dalam negara yang menerapkan sistem Islam. Masalah-masalah yang terjadi di negara kita hari ini, sudah terselesaikan jauh sebelum negeri ini lahir. 


Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing, apakah mau mempelajarinya lalu menerapkannya atau justru memilih terus-menerus terjerumus dalam penerapan sistem yang lemah.