Adanya Utang Bukan Untuk Solusi Tapi Penderitaan


Oleh Erni Setianingsih

(Aktivis Dakwah Kampus)


Dilansir dari cnnindonesia.com (24/07/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang merupakan salah satu instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian di masa pandemimi Covid-19. Pasalnya, APBN mengalami pelebaran defisit sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang. "Kenapa kita harus menambah utang, seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal, dia (utang) adalah merupakan instrumen whatever it takes, untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita," ujarnya dalam acara Bedah Buku Mengarungi Badai Pandemi, Sabtu (24/7).

Dikutip dari muslimahnews.com (30/07/2021), Akhirnya publik menyimpulkan  bahwa pandemi menjadi justifikasi utang terus bertambah lagi. Padahal jumlah utang telah mencapai Rp6.418,15 triliun atau setara 40,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Mei 2021. Jadi apakah kebijakan menambah utang satu-satunya solusi menyelamatkan rakyat? Atau sebaliknya semakin menambah beban negara dan akhirnya rakyat menjadi ‘tumbal’ karena pinjaman utang?

Bahkan Satyo Purwanto selaku Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy berpendapat pandemi jangan dijadikan justifikasi memproduksi utang baru. Sementara tidak ada perubahan kebijakan progresif kecuali memburu pajak hingga ke sembako rakyat dan rekapitalisasi dana wakaf. Gaya neoliberalis yang diperlihatkan Menkeu akan terus konservatif dalam menjalani kebijakan. (muslimahnews.com, 30/07/2021).

Bagaimana ceritanya utang bisa menyelamatkan rakyat, kalau dipikir dengan akal sehat utang menjadi hal yang buruk bagi rakyat. Penderitaan rakyat kian buruk ketika negara menambah utang lagi. Publik pun mengetahui bahwa jeratan utang dapat mengancam kemandirian negeri. Tapi mengapa utang tetap menjadi pilihan untuk menjadi solusi ekonomi dalam kondisi krisis saat ini. 

Pandemi semakin mereduksi kekuatan ekonomi negeri makin terjerat dalam skenario utang jangka panjang. Tentu hal  ini sangat  mengkhawatirkan. Jika utang dibiarkan maka penderitaan kian mencekik. Pemerintah seharusnya memikirkan derita rakyat bukan makin menambah berat beban mereka.

Publik tentu bertanya-tanya, mengapa utang menggunung tapi pemerintah tak pernah menjelaskan pada masyarakat setiap aliran distribusi dari utang yang diproduksi? Kemenkeu semestinya terbuka kepada masyarakat soal aliran utang yang ditambah setiap tahunnya. Baik dari pinjaman atau penerbitan obligasi pemerintah dalam dan luar negeri.

Begitu mirisnya kehidupan rakyat hari ini. Susahnya kehidupan rakyat untuk berjuang supaya bisa bertahan di tengah kehidupan yang serba sulit. Ditambah lagi beban hutang negara yang sejatinya akan menjadi beban rakyat. Terlebih bertambahnya utang berbasis ribawi. Para penganut ekonomi kapitalis beralasan bahwa pembangunan dan kesejahteran rakyat tidak akan tercapai tanpa utang.

Berhutang dengan dalih menyejahterakan dan membangun perekonomian negara sejatinya jerat yang dijadikan alat untuk menzalimi rakyat. Karena di dalam sistem ekonomi kapitalis sekuler hanya hutang yang menjadi solusi untuk bisa keluar dari permasalahan. Penguasa tidak mau membuka mata bahwa pembayaran hutang baik bunga maupun pokoknya tiap tahun akan terus naik. Sehingga dengan terus naiknya hutang negara akan berdampak kepada naiknya penderitaan rakyat. Sehingga menyejahterakan rakyat yang digadang-gadang hanya sebuah mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Sebab, kesejahteraan sudah dialokasikan hanya untuk segelintir orang.

Adanya utang bukan untuk solusi tapi penderitaan. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam ternyata negeri yang hidup dari berhutang. Sungguh memilukan penderitaan negeri ini, beginilah kenyataannya hidup di dalam sistem ekonomi kapitalis. Kebijakan yang dikeluarkan tidak pernah pro rakyat. Pajak dijadikan sumber utama negara. SDA yang melimpah ruah diserahkan pengelolaannya kepada asing dan aseng. Kebijakan belanja dilakukan dengan boros berfoya ria, apakah ini namanya penyelamatan?

Seharusnya pemerintah tidak menambah utang lagi. Kondisi Indonesia akan semakin parah karena jeratan utang dari segala arah. Pandemi belum juga bisa dikendalikan. Kini harus dihadapkan dengan masalah baru lewat pinjaman utang yang tak kalah membahayakan dari virus Covid-19. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa tidak ada yang gratis dalam paradigma kapitalisme. Utang yang mengandung riba memiliki potensi bahaya politis atas negeri. Hal itu akan menjadi alat campur tangan dan kontrol asing terhadap kebijakan negeri.

Dalam Islam itu sendiri, sungguh sudah jelas bahwa utang seperti ini jelas hukumnya haram, karena diperoleh dengan syarat yang melanggar hukum syara’. Kedaulatan negara pun terancam. Dengan utang, asing pun mudah mencaplok SDA dan negara. 

Padahal Allah Swt. telah berfirman:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. an-Nisa': 141).

Seharusnya ada kesadaran pasti bukan dusta yang dibesarkan. Ketika keadilan kesejahteraan hanya sebatas permainan belaka oleh penguasa, maka yang dihasilkan hanyalah kehancuran. Jadi kembali kepada aturan yang berasal dari Allah Swt. bukan aturan buatan manusia. Solusi satu-satunya atas segenap masalah yang menimpa negeri ini adalah mengembalikan kehidupan Islam dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Karena penerapan syariat Islam merupakan wujud ketaatan umat serta mampu memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.

Wallahu a'lam bishshawab.