Vaksinasi Dipastikan Sulit Mencapai Target

  


Oleh Tsamratul Ilmi

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Vaksinasi memiliki peran penting dalam upaya penanganan wabah. Oleh karena itu di tengah lonjakan Covid-19 yang semakin menggila pelaksanaan vaksinasi massal terus digencarkan. Berbagai wilayah sibuk menyelenggarakan vaksinasi untuk mengejar target, sesuai dengan yang dicanangkan pemerintah.


Dilansir dari ayobandung.com., terkait vaksinasi, Pemerintah Kabupaten Bandung sendiri menargetkan sebanyak 2,4 juta penduduknya bisa divaksin pada tahun ini. Grace Mediana, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menyampaikan (Rabu 7 Juli 2021) pihaknya optimistis sampai Desember 2021, sebanyak 80 persen masyarakat Kabupaten Bandung sudah divaksin.


Alasan sikap optimis Grace diungkapkan bahwa pemerintah pusat, baik presiden maupun Menteri Kesehatan telah menjamin ketersedian pasokan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. 


Ternyata jaminan baru sebatas ungkapan, masih jauh untuk bisa dibuktikan. Dalam pelaksanaannya menghadapi banyak kendala. Menurut Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna untuk mencapai target ideal, setiap bulannya harus ada sekitar 800 ribu vaksin atau sekitar 40 ribu vaksin per hari (20 hari efektif). Sejauh ini Pemkab Bandung bekerjasama dengan TNI atau Polri baru dapat melaksanakan 120 ribu per bulan. Sedangkan per hari berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan baru mampu melaksanakan 7 ribu saja.


Diantara kendala yang disampaikan oleh Bupati Dadang, bahwasannya Kabupaten Bandung hanya mempunyai 62 puskesmas dan 3 rumah sakit. Bila dihitung hanya memilikii kekuatan di 124.000 vaksinasi per bulan. Jika melihat tenaga kesehatan yang ada, sangat sulit untuk mencapai target vaksinasi, belum lagi pasokan vaksin yang tersendat.


Sikap optimis saja ternyata tidak cukup. Butuh persiapan matang. Tersendatnya pasokan, kekurangan nakes maupun sarana-prasarana  dialami oleh beberapa wilayah bukan hanya Kabupaten Bandung. Antusias masyarakat mengikuti vaksinasi tidak diiringi dengan kesiapan pemerintah dalam penyediaannya dan berbagai kelengkapannya. Setiap kebijakan atau program dibikin asal jadi. 


Suksesnya vaksinasi sesuai target tentu saja dibutuhkan peran serta masyarakat, tambahan tenaga kesehatan dan tenaga IT, kelengkapan sarana-prasarana, serta pasokan vaksin lancar. Artinya perlu dana dalam jumlah besar serta distribusi vaksin yang tidak terhambat. Darimana negara dapat membiayainya? Dan negara mana yang bersedia memenuhi?


Tenggat waktu sampai Desember tahun ini, atau paling lambat Maret tahun depan terlalu ambisius. Keterbatasan dana, buruknya koordinasi, sebaran nakes yang belum merata, serta persaingan yang ketat untuk mendapatkan impor vaksin, lengah dari perkiraan mereka. Atau bisa jadi mereka mengetahui tapi kadung terbiasa mengeluarkan program yang pragmatis dan sporadis.


Andaikan Indonesia tidak terlambat dan mampu menciptakan vaksin sendiri, kemungkinan salah satu kendala bisa diatasi. Tapi lagi-lagi untuk riset butuh biaya yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. Menggandeng pengusaha sudah dilakukan baik dalam pembiayaan riset maupun vaksinasi. Akan tetapi yang paling utama dan bertanggung jawab kembali kepada pemerintah bukan pengusaha.


Jika ternyata solusi menangani wabah akhirnya dengan menambah utang baru, sungguh keterpurukan Indonesia di depan mata. Utang luar negeri adalah alat penjajahan. Sementara utang sebelumnya sudah kian menumpuk.


Penanganan wabah berbasis utang adalah khas kapitalisme. Pemasukan negara paling utama bertumpu kepada utang selain pajak. Pelayanan kesehatan termasuk vaksinasi sudah selayaknya digratiskan. Akan tetapi jika sumber pembiayaannya dari utang, tetap saja rakyatlah yang akan menanggungnya melalui beberapa regulasi dan kenaikan serta beragamnya pajak yang pastinya kian mencekik. 


Satu masalah belum selesai, masalah lain sudah membayangi, tidak kalah mengkhawatirkan. Kapitalisme gagal menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan termasuk kesehatan. Tidak mampu menahan penyebaran virus dari daerah asal juga distribusi vaksin yang buruk. Dunia sudah mengumumkan, bagi negara miskin terancam tidak mendapatkan jatah vaksin. Kapitalisme menitikberatkan pada keuntungan minim nilai kemanusiaan.  


Solusi kapitalisme berbeda dengan solusi Islam. Islam memandang wabah adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut nyawa manusia. Negara dengan segera akan menerapkan kebijakan lock down, memisahkan yang sehat dan yang sakit, mengoptimalkan layanan kesehatan gratis, menemukan obatnya, mengembangkan vaksin serta memfasilitasi distribusinya, agar yang sakit segera teratasi.


Baitulmal akan mendukung penuh seluruh pembiayaannya, karena merupakan hal darurat yang harus menjadi prioritas. Diambil dari pemasukan yang berasal dari kepemilikan umum ataupun kepemilikan negara. Tanggung jawab pemimpin yang jauh dari itung-itungan untung rugi mendorong kemaksimalan mengerahkan dana, tenaga, dan upaya. Pemimpin akan mengedepankan sisi kemanusiaan menyelamatkan manusia dari ganasnya wabah. 


Bukan hanya menyelesaikan urusan dalam negeri, kepemimpinan global sistem Islam sekuat tenaga ikut membantu menyelamatkan manusia tanpa pamrih. Membantu negara yang membutuhkan obat-obatan ataupun vaksin.


Bantuan menyelamatkan nyawa manusia sudah dibuktikan ketika daulah Islam di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Majid I. Sebuah artikel di aa.com dari Drogheda, Irlandia, mengisahkan Sultan Abdul Majid I telah memberi bantuan £1.000 kepada orang-orang Irlandia yang kelaparan. Bandingkan dengan kepengurusan kapitalisme. "Demi kemanusian" hanya kata yang diulang-ulang jauh dari kenyataan.


Wallahu a'lam bi ash shawwab.