Oleh Friyanti


Saat ini berbicara masalah korupsi seolah tak ada habisnya, pasalnya sampai detik ini belum ada tanda-tanda negeri ini bebas dari korupsi. Ditambah hukuman bagi para pelaku korupsi tidak memberi efek jera sama sekali, seperti kasus baru-baru ini yang menimpa seorang mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pinangki terbukti menguasai suap USD 450 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA. Pinangki juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Jaksa Pinangki Sirna Malasari disunat Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dari 10 tahun penjara menjadi hanya 4 tahun. Pemotongan hukuman itu pun mendapatkan kecaman berbagai pihak. Potongan itu diberikan lantaran Pinangki dinilai menyesali perbuatannya. Selain itu, hakim menilai Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. (Detik.com, 20/6/2021).

Pemotongan hukuman ini sangat melukai hati masyarakat Indonesia. Pasalnya di waktu yang sama ada aktivis dan ulama yang memberi kritik dan nasihat demi kebaikan negeri malah ditangkap dan dihukum. Sungguh ini dinilai tidak adil. Pinangki adalah seorang jaksa yang seharusnya menjadi orang terdepan dalam penegakan hukum, bukan sebaliknya.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menilai pemotongan ini sudah benar-benar keterlaluan. Seharusnya, Pinangki menerima hukuman pidana seumur hidup. Sebab saat melakukan tindak pidana dia merupakan seorang jaksa yang notabebe merupakan penegak hukum. (Liputan6.com, 15/6/2021).

Inilah kebobrokan sistem demokrasi. Setiap hari rakyat dipertontonkan lemahnya hukum buatan negeri. Ini menunjukkan bahwa demokrasi hanya bisa menumbuhkan ketidakadilan.

Karena pembuat hukum undang-undang adalah manusia yang lemah dan tidak sempurna, sehingga produk hukum yang dihasilkan pun penuh kelemahan dan kekurangan juga.

Selain itu, standar yang digunakan untuk membuat undang-undang juga berasal dari akal manusia yang berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak ini bukan dari masyarakat, melainkan dari mayoritas para anggota parlemen yang diwakili oleh partai politik bukan untuk mewakili rakyat. Dengan ini kebijakan yang diputuskan pun banyak yang tidak sejalan dengan harapan rakyat.

Dalam sistem demokrasi, mendapatkan keadilan seperti mimpi. Sudah begitu jelas satu-satunya solusi tuntas hanya ada pada Islam semata, Islam akan membawa kepada keadilan yang hakiki bagi rakyat, sebab asasnya adalah akidah yang melahirkan berbagai sistem kehidupan, hukum-hukumnya lahir dari Allah Swt. pencipta alam semesta, Yang Maha Sempurna dan Maha Adil, dan pasti akan mengandung hukum-hukum yang adil bagi umat seluruh manusia.

Islam melarang dengan tegas perbuatan yang dilakukan oleh jaksa Pinangki, dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang mencuri hak orang lain, sebagaimana dalam hadis.

“Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum). Namun, jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari No. 6788 dan Muslim No. 1688).

Begitu terasa keadilan dalam Islam. Islam mampu memberikan sanksi yang tegas juga menimbulkan efek jera bagi pelaku pencuri atau korupsi dan Islam pun mampu mencegah kasus serupa muncul berulang.

Dengan demikian, sudah saatnya kaum muslimin tidak diam saja saat melihat kemungkaran yang dipertontonkan oleh perjabat yang haus akan harta dan jabatan. Saatnya mencampakkan hukum buatan manusia yang tidak bisa memberi rasa keadilan, dan hijrah ke hukum yang sempurna dengan kepemimpinan yang adil yang menerapkan Al-Qur'an dan Sunnah-Nya. Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top