Revisi RUU KUHP: Bukti Absolutnya Hukum

 



Oleh Ummu Najla

Komunitas Ibu Peduli Generasi



Kontroversi revisi RUU KUHP kembali mencuat. Tentunya, ada pihak yang pro dan kontra. Anehnya, DPR justru mendukung keinginan pemerintah untuk mempercepat pengesahan (RUU KUHP). Sampai-sampai pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) getol melakukan diskusi publik demi mendapatkan legitimasi, Senin (14/6). Karena harusnya, RUU ini sudah disahkan pada akhir masa kerja DPR 2014-2019.


Sementara, pihak yang masih keukeh menolak salah satunya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka mengancam akan menggelar aksi jika draf RKUHP masih memuat pasal-pasal kontroversial yang dinilai merugikan masyarakat. Sebagaimana disampaikan Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar, Kamis (10/6). Begitu juga, Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyesalkan dan menolak masuknya delik penghinaan presiden dan DPR yang dianggap mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).


Beberapa pasal yang menuai kontroversi di antaranya, Pasal 479 tentang marital rape (pemerkosaan istri) dapat dipidana paling lama 12 tahun. Pasal 417 ayat 1 tentang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya/kumpul kebo dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda Kategori II (denda Rp 10 juta). Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam pasal 218-220. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang diatur dalam pasal 240-241. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara yang diatur dalam pasal 353-354. Tindak Pidana Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi Tanpa izin yang diatur dalam pasal 273. Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan yang diatur dalam pasal 281. Dan beberapa pasal lainnya.



Absolutnya Hukum Manusia


Polemik revisi RUU KUHP ini, disinyalir akan terus bergulir. Pasalnya, masing-masing pihak getol mempertahankan kepentingannya. Tentunya akan ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Tak ada standar baku dan permanen. Semua hanya bersifat tarik ulur sesuai manfaat dan nilai materi yang akan diraup.


Pasal-pasal kontroversi syarat kolusi dan manipulatif. Pasal-pasal karet, terutama terkait penghinaan presiden dan simbol negara lainnya akan dipelintir sesuai kepentingan rezim. Riskan digunakan untuk memberangus lawan politik. Juga bisa menjadi senjata ampuh untuk menjegal dakwah dan menyikut aktifis Islam. Kriminalitas ulama menjadi bukti nyata atas kezalimannya.


Pasal tentang perzinaan dan pemerkosaan istri nampak bias gender dan anti Islam. Isi pasal jelas tertentangan dengan syariat. Anehnya, kasus perzinaan hanya diganjar 1 tahun penjara, itupun jika ada yang melaporkan. Ironisnya, kewajiban istri melayani suami dianggap pemerkosaan yang bisa dikriminalisasikan dengan ganjaran penjara maksimal 12 tahun.


Inilah bukti, bahwa berharap pada demokrasi adalah ilusi. Sejarah telah mencatat bahwa demokrasi lahir dari hasil kompromi antara kaum agamawan (pihak gereja) dengan kaum cendekia. Bermula dari pertentangan sengit atas dominasi agama yang dianggap mencekik dan mengeliminir hak rakyat. Muncullah kesepakatan-kesepakatab politik dan jalan tengah yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak.


Alhasil, lahirlah bayi prematur bernama sekulerisme yang sukses memisahkan agama dari kehidupan. Kedua belah pihak setuju, menempatkan fungsi agama hanya dalam ranah pribadi. Sedangkan dalam kehidupan sosial dan dunia, manusia berhak membuat hukum sendiri. Inilah bukti bahwa demokrasi bertentangan dengan syariat, menanggalkan agama dalam kehidupan. Mengerdilkan dan mengebiri peran Tuhan sebagai pencipta sekaligus pengatur kehidupan. Mirisnya, umat Islam justru mengambil demokrasi sebagai dasar dan hukum dalam kehidupan.



Otentiknya Hukum Allah


Berbeda terbalik dengan demokrasi. Islam justru menghadirkan fungsi Tuhan secara kafah. Tidak hanya sebagai pencipta (Al Khalik) tapi juga sebagai Pengatur kehidupan (Al Muddabir). Jelas, karena semesta diciptakan lengkap dengan seperangkat aturan yang tidak boleh dipilih-pilih tapi harus diterapkan seluruhnya.


Allah Swt. berfirman dalam surat Al Baqarah [2]: 208,


“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”.


Ibarat sebuah pabrik yang mengeluarkan sebuah produk pasti dilengkapi buku panduan yang prosedurnya harus dipatuhi secara total. Satu aturan saja tidak diindahkan maka akan terjadi kerusakan atau kecacatan produk. Begitu pula hukum Allah jika salah satu ditinggalkan maka timbulllah kerusakan di muka bumi.


Pasalnya, hukum Allah tak hanya orisinil dan otentik langsung dari pencipta semesta yang pasti tahu kekurangan dan kelebihan makhluk-Nya, sehingga hukum yang diberikan pasti pas untuk semua makhluk-Nya. Selain itu hukum Allah mengandung maslahat yang jika diterapkan sepenuhnya akan menjadi rahmatan lil alamin, tapi jika ditinggalkan pasti akan terjadi kerusakan.


Allah Swt. berfirman dalam surat Al Anbiya [21]: 107,


“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.


Al-Qur’an adalah sebuah konstitusi yang wajib diterapkan, bukan sebagai oposisi yang justru dikebiri dan dikambing hitamkan. Syariatnya bersifat baku dan permanen tanpa revisi, namun up to date untuk segala kondisi. Kedaulatan berada di tangan syarak, bukan di tangan penguasa cukong dan pemegang modal yang penuh ambisi dan keserakahan.


Khalifah hanya pelaksana sistem yang tetap harus terikat pada konstitusi. Kewenangannya mengadopsi hukum hanya terkait administrasi dan teknis. Kinerjanya dipantau majelis umat dan mahkamah madzalim agar minim pelanggaran. Praktis khalifah dan majelis umat hanyalah pelaksana hukum, bukan pembuat hukum sebagaimana demokrasi dengan trias politikanya yang rawan penyelewengan.


Alhasil, hanya sistem Allah-lah yang pasti benar dan otentik. Aman dari penyimpangan, adil dan mengayomi umat. Sudah saatnya, umat meninggalkan hukum kolonial warisan Belanda yang timpang dan penuh kecacatan. Kembali kepada hukum yang haq dan tinggalkan kebatilan. Wallaahu a'lam bishshawaab.