Rakyat Meninggal Saat Isoman, Bagaimana Islam Memandang?

 




Oleh Tri S, S.Si



PPKM darurat diberlakukan kembali, kasus covid-19 di Indonesia belum juga membaik. Banyak tenaga kesehatan terpapar virus covid-19 dan meninggal. Rumah Sakit penuh sampai banyak pasien yang harus isoman di rumah.


Lonjakan kematian kasus covid-19 saat ini bukan hanya pasien yang dirawat di rumah sakit. Banyak masyarakat melaporkan kematian keluarganya atau saudara mereka di rumah saat menjalani isolasi mandiri.


LaporCovid-19 melaporkan ada 675 orang yang menjalani isolasi mandiri karena virus Corona dinyatakan meninggal dunia per Juni lalu. Tak hanya itu, ada 206 tenaga kesehatan yang juga turut gugur saat menangani pasien yang terpapar virus Corona.


"Data mereka yang meninggal di rumah saat isoman, tim data LaporCovid sejak Juni sampai hari ini terdapat setidaknya 675 warga yang melakukan isoman dan meninggal dunia. Beberapa di antaranya mengalami penolakan dari rumah sakit. Lalu bulan ini saja, nakes di Indonesia yang meninggal, ini belum genap sebulan, tapi ada 206 nakes yang meninggal," kata Koordinator LaporCovid-19, Irma Hidayana, dalam konferensi pers virtual. (detik.com/18/7/2021)


Semua ini menjadi bukti nyata kolapsnya fasilitas kesehatan yang menyebabkan pasien covid-19 mengalami kesulitan mendapatkan layanan medis yang layak.


Kondisi ini diperparah oleh komunikasi resiko yang buruk yang menyebabkan sebagian masyarakat menghindari untuk berobat ke rumah sakit dan memilih untuk solasi mandiri. Inilah bentuk abainya pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan warganya di masa pandemi. 


Minimnya fasilitas kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa adalah akibat dari pelayanan dan infrastruktur kesehatan yang diatur oleh sistem kapitalis. Prinsip liberalisasi pelayanan kesehatan pun dijadikan sebagai objek komersialisasi maka tidak heran demi mendapatkan keuntungan pemerintah membebani rakyat dengan premi asuransi kesehatan wajib BPJS.

 

Komersialisasi kesehatan ini juga secara resmi melegalkan pemerintah untuk menyerahkan pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat pada pihak swasta. Inilah yang dilakukan pemerintah pada BPJS. Otak bisnis pun terbaca pada BPJS kesehatan. Akibatnya, fasilitas dan layanan kesehatan terus berada di bawah tekanan keuangan BPJS yang sedang mengalami defisit. Maka tidak heran saat masa wabah pandemi ini pemerintah gagal memberikan pelayanan kesehatan masyarakatnya yang memadai dan berkualitas.


Di sistem kapitalis komersialisasi adalah jiwa pelayanan kesehatan maka berbeda dengan sistem Islam, Islam telah meletakkan kesehatan sebagai hak setiap warga negara yang wajib ditanggung oleh negara sebagai urusan umat.


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Imam atau khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang di urusnya." (H.R Muslim dan Ahmad)


Ini artinya negara adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dan penuh terhadap kesehatan rakyatnya, termasuk menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai secara berkualitas dan kuantitas, dana yang mencukupi laboratorium diagnostik, sumber daya manusia kesehatan, lembaga riset dan industri alat kedokteran serta farmasi.


Tuntutan ini sebanding dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki negara, fasilitas kesehatan dan unit-unit teknis lain yang dimiliki negara berfungsi sebagai perpanjangan fungsi negara.


Ini berarti harus dikelola di atas prinsip pelayanan dengan pembiayaan dan pengelolaan langsung dari negara dengan kata lain sektor pelayanan kesehatan tidak dibenarkan menjadi lembaga bisnis dan bersifat otonom. Hal ini didukung oleh pembiayaan kesehatan dalam Islam yang berbasis baitul mal dan bersifat mutlak.


Ini adalah kunci rahasia bagi terwujudnya kemampuan finansial secara memadai, utamanya untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya dalam wabah sebagaimana yang terjadi saat ini yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini bisa terwujud karena terdapat sumber pendanaan yang besar dari baitul mal bagian pos kepemilikan umum, yakni pemasukan dari pengelolaan sumber daya alam dan energi seperti tambang minyak bumi batu-bara, emas, kekayaan hutan laut dan sebagainya.


Selain itu, Islam melakukan pengadaan sumber daya manusia kesehatan berbasis sistem pendidikan Islam. Pendidikan tinggi adalah tumpuan negara dalam pemenuhan tenaga terampil dan ahli bagi berjalannya fungsi negara seperti dokter dan staf medis yang berkualitas dengan jumlah memadai. Karena itu, tidak akan terjadi kondisi dimana negara kekurangan tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat. Dengan konsep ini setiap orang akan mudah mengakses pelayanan kesehatan gratis berkualitas kapan saja dan dimana saja di saat ia membutuhkan. 


Namun, terwujudnya sistem kesehatan Islam ini membutuhkan metode pelaksanaannya menurut Islam yakni negara khilafah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sukses meletakkan pondasi pelayanan kesehatan terbaik saat memimpin negara Islam pertama di Madinah. Pengurusan pemenuhan hajat pelayanan kesehatan publik begitu menyejahterakan bahkan pelayanan kesehatan di bawah naungan khilafah adalah yang terbaik dalam sejarah peradaban dunia berlangsung selama 13 abad dan meliputi hampir dua pertiga dunia.


Allah Maha Baik dengan segala peraturan dan Perintahnya, Wallaahu 'alam.