Oleh Daneen  Mafaza
(Aktivis Muslimah Banua)

Bagaikan jalan buntu, perjalanan virus Corona di Indonesia sampai hari ini belum menemukan titik terang. Mengingat telah berlalu bahkan hampir dua tahun semenjak virus pertama terdeteksi di Indonesia, virus  masih menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia khususnya.

Jumlah penambahan kasus harian terus meningkat. Data di laman Covid19.go.id pukul 17.15 WIB, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah  25.830 pasien. Penambahan kasus harian tersebut kembali menjadi rekor tertinggi di Indonesia selama pandemi Covid-19. Adapun total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia hari ini yakni 2.228.938 pasien. Berdasarkan data pada Kamis (01/07/2021), total pasien positif Covid-19 sebanyak 2.203.108 orang (Tribunnews, 2/7/2021).

Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Beragam kebijakan dalam rangka menekan penyebaran virus ini terus diupayakan. Mengingat lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah yang kian bertambah akhirnya kebijakan PPKM mikro menjadi pilihan.
Seperti dilansir dari liputan6.com (24/06/2021) ketentuan PPKM Mikro tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 796 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro selama 14 hari sejak 22 Juni - 5 Juli 2021.

Jika kita mengingat kebijakan PSBB kemudian new normal, PPKM sampai PPKM Mikro dan bahkan yang terbaru adalah PPKM Darurat Jawa dan Bali sejatinya kebijakan yang sama namun hanya berbeda pada presentasi pembatasan.

Selain itu kebijakan ini diiringi dengan gencarnya vaksinasi yang menurut Presiden Jokowi bisa membuat "mental" virus Corona. Berbicara saat memberikan sambutan, Jokowi mengatakan bahwa program vaksinasi bertujuan agar tercapai sebuah kekebalan komunal (herd immunity). Saat 70% penduduk sudah divaksinasi, maka kekebalan komunal akan tercipta. "Artinya apa? Yang namanya Covid mau datang, bisa mental dan tidak menularkan lagi ke orang-orang, dari warga ke warga," kata Jokowi, (cnbcindonesia, 25/6/2021).

Namun vaksinasi sendiri sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Muncul pertanyaan apakah vaksinasi untuk saat ini bisa menjadi solusi ataukah belum tepat. Menurut Ahli imunologi, Profesor Iris Rengganis menjelaskan, vaksin Covid-19 belum efektif bekerja jika yang diberikan baru dosis pertama. Efektivitas vaksin juga bekerja secara berbeda-beda pada tiap orang. Seseorang yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin pun tetap berisiko tertular virus Corona meskipun gejala yang muncul tidak separah jika tidak divaksinasi. (cnnindonesia, 21/01/2021).

Upaya berupa kebijakan yang terkesan berprogres namun nihil hasil seolah di "renovasi" seakan terlihat peran pemerintah dalam hal penanganan. Akan tetapi justru kenyataannya tidaklah demikian. Kebijakan yang di keluarkan hanya mengubah nama saja yang sebenarnya sama dengan kebijakan awal.

Sudah terlihat jelas dari fakta diatas bahwa pemerintah seakan takut untuk mengambil kebijakan yang telah terbukti berhasil di beberapa negara, yaitu lockdown total.

Namun apa daya, pemerintah enggan mengambil jalan ini karena tentu akan sangat banyak biaya yang dikeluarkan negara sebab harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara pemerintah kapitalis hari ini hanya berharap kucuran dana dari pajak dan utang luar negeri yang mencekik.

Sungguh Ironi, negeri kaya raya seperti Indonesia harus menanggung beban besar utang yang selalu bertambah, terlebih pada masa pandemi.

Ketidakseriusan pemerintah menangani pandemi clCovid-19 memicu masyarakat yang "masa bodoh" dalam hal ini. Tentu karena pandemi yang tidak menemukan titik terang sebab kesalahahan sistem kapitalis sejak awal. Sehingga terlihat nampak kegagapan sistem kapitalis dalam penanganan pandemi.

Harusnya pemerintah hari ini mengambil pelajaran dari kebijakan yang tidak tepat tersebut dan beralih kepada solusi Islam dalam menangani wabah yang telah terbukti mampu menyelesaikan wabah tersebut. Seharusnya mengambil contoh para sahabat Rasulullah saw. sebagai pemimpin yang tegas dan tulus dalam mengurusi urusan umat. Bukan sebaliknya berperan hanya sebagai regulasi kemudian "melahirkan" kebijakan dan berlepas tangan tanpa peduli realisasi dan sejauh mana keberhasilan dari kebijakan yang dibuat.

Maka dari sini haruslah kita pahami bahwa hanya dengan mengambil solusi Islam yang paripurna saja yang akan menyelesaikan masalah yang dihadapi umat, termasuk penanganan pandemi ini.

Kegagapan dan kegagalan sistem ini harus segera diubah dengan perubahan yang revolusioner, yaitu kembali kepada Islam kafah dan mengimplementasikan dengan mengambil peran negara dalam penerapan hukum-hukum Islam. Wallahu alam bishswab.

 
Top