Oleh: Hamsina Halisi Alfatih


Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali yang sudah dimulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang telah diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini guna menekan angka Covid-19 yang kian meningkat hingga menyusul wilayah lainnya. Namun, dibalik kebijakan PPKM ini pemerintah justru melonggarkan kedatangan TKA di Indonesia.


Menurut informasi, 20 pekerja asing asal Tiongkok  tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu (3/7) pukul 20.10 Wita dengan menumpangi pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk  membangun smelter di Kabupaten Bantaeng.


Stakeholder Relations Manager, Angkasa Pura I, Iwan Risdianto membenarkan adanya kedatangan puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar  untuk membangun smelter di Kabupaten Banteang, Sulawesi Selatan. (Antaranews.com,05/06/21)


Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.(Wikipedia)


Kendati demikian pemerintah dibeberapa daerah pun sebelumnya pula telah memberlakukan aturan lockdown. Namun aturan lockdown ini hasilnya nihil tidak membebaskan negeri ini dari covid-19. Kenyataannya, virus Corona dengan varian baru justru bermunculan hingga mengakibatkan jatuhnya korban.


Kemunculan virus Corona dengan varian baru yang menghantam Indonesia saat ini mungkin bisa kita kaitkan dengan kedatangan WNA asal India beberapa waktu lalu. Sebab, kedatangan WNA asal India ini bersamaan dengan hantaman covid-19 di negeri tersebut. 


Varian baru COVID-19 yang pertama kali ditemukan di India ini digolongkan sebagai “varian berbahaya” oleh Inggris dan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Artinya, ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa varian ini menyebar dengan cepat antar manusia, dan menyebabkan penyakit yang lebih parah, atau mungkin lebih tahan terhadap pengobatan dan vaksin.


Sayangnya, disaat negeri ini sedang kritis akan lonjakan kasus covid-19 pemerintah justru melonggarkan kedatangan TKA asal Tiongkok. Hal ini mengisyaratkan negara kehilangan peran dalam mengurusi kesehatan dan mengabaikan keselamatan rakyatnya. Pemerintah seolah menjadikan covid-19 sebagai ladang bisnis kerjasama dengan kapitalis Asing.


Aturan PPKM bersamaan masuknya TKA merupakan sebuah ironi bangsa yang sakit karena kehilangan jati diri untuk melindungi negerinya dari serangan 'penyakit yang berbahaya' (baca: kapitalis Asing). Aturan PPKM ini justru semakin mematikan perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Bagaimana tidak, disaat pemberlakuan kebijakan ini pemerintah tidak mengahdirkan solusi real agar selama kebijakan tersebut berlangsung kehidupan masyarakat tetap sejahtera.


Kenyataan yang ada, usaha makro seperti pedangan kaki lima harus membatasi kegiatan mereka selama jam-jam tertentu. Bahkan beberapa waktu lalu setelah PPKM darurat ini diterapkan seorang warga harus di denda 5 juta rupiah karena melanggar aturan PPKM. Sungguh sebuah ironi atas kebijakan yang tak hanya mematikan ekonomi rakyat tapi perlahan membunuh rakyat.


Kebijakan dalam sistem kapitalis sejatinya hanya mampu menyentuh sendi kehidupan luar masyarakat tanpa memandang apakah mereka sejahtera atau tidak. Dengan kata lain, kebijakan ini semata-mata hanya pemanis seolah pemerintah telah bekerja keras untuk menuntaskan berbagai persoalan yang ada. Namun kenyataannya, kebijakan tersebut hanya untuk keuntungan mereka dan kepentingan kapitalis Asing.


Bagaimana dengan kepentingan rakyat? Inilah yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Dia memiliki tanggungjawab dalam mengurusi rakyat, amanah dan tidak menelantarkan rakyatnya dalam kesengsaraan.


Sebagaimana dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin (negara/daerah) adalah pemimpin (bagi warga/rakyatnya) dan akan di mintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (HR. Bukhari).


Karenanya, penanggulangan Covid-19 serta adanya berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini merupakan tanggung jawab seorang pemimpin atau kepala negara. Jika kebijakan tersebut tidak membawa kebaikan dan justru membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat maka pemimpin tersebut akan mendapatkan dosa besar dan tercela di mata Allah SWT.


Bandingkan dalam Islam, khilafah secara nyata memberikan solusi atas setiap persoalan yang menimpa umat. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang kian meningkat, Islam secara nyata menitikberatkan penangan wabah yakni dengan melakukan karantina wilayah terutama diwilayah-wilayah yang terindentifikasi zona merah.


Selain itu, adanya pemberian vaksinasi pun haruslah diperhatikan komposisinya apakah zatnya halal atau haram. Yang paling penting adalah kesejahteraan rakyat dimasa karantina tersebut apalagi dengan adanya aturan PPKM saat ini. Negara wajib menyediakan sumber bahan pokok agar tidak terjadinya kelaparan.


Bantuan ini tentu saja bisa di dapatkan melalui zakat, infak dan sedekah. Adapun bantuan zakat ini hanya diperuntukan bagi mereka yang benar-benar dalam kemiskinan. Kemudian wajibnya seorang kepala negara adalah memperhatikan seluruh rakyatnya selama penangan wabah tersebut agar tidak ada satupun yang kelaparan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Kholifah Umar Bin Khattab mengelilingi rumah para penduduk dengan menghantarkan makanan agar memastikan rakyatnya tidak ada yang kelaparan.


Seorang pemimpin wajib tegas terhadap warga Asing apalagi yang secara nyata mengancam kesejahteraan rakyat. Apalagi ditengah kondisi pandemi, pemerintah wajib melarang warga Asing masuk di wilayah yang terkontaminasi virus atau wabah guna menjaga terjaminnya kesehatan dan keselamatan rakyat. 


Wallahu A'lam Bishshowab

 
Top