PPKM Darurat Berlaku, TKA Masuk

 


Oleh : Hani Handayani 

(Pemerhati Kebijakan Publik)


Serangan virus Covid-19 di Indonesia belum juga usai, malah semakin masif dan telah menembus angka dua juta lebih yang terkonfirmasi  terpapar virus ini. Dalam 24 jam terakhir berdasarkan laporan pemerintah terjadi penambahan 29.745 kasus Covid-19 di Indonesia, (kompas.com 5/7/2021). 


Hal ini sangat jelas bahwa penyebaran virus ini sangat cepat, terlebih dengan mobilitas masyarakat di era “new “ yang diterapkan pemerintah. Tapi kenyataannya dengan mobilitas masyarakat yang tinggi inilah menyebabkan sulit menekan angka penyebaran virus Covid-19 ini. Sehingga pada akhirnya pemerintah menetapkan kebijakan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali.


Sayangnya kebijakan PPKM Darurat ini bertolak belakang dengan kedatangan 20 orang tenaga kerja asing (TKA) pada Sabtu (3/7/2021) lalu.  Di lansir dari kompas.com (4/7/2021), TKA tersebut masuk ke Indonesia dalam rangka uji coba kemampuan bekerja di Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. 


Wajar bila kedatangan TKA ini menjadi viral di media sosial, karena kondisi ini sungguh ironi dengan kebijakan PPKM darurat. Masyarakat tentu mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19 ini.


Bila kegiatan masyarakat saja dibatasi seharusnya kedatangan TKA tersebut harus dihentikan semasa penerapan PKKM darurat ini. Bila alasan ekonomi maka rasanya ini tidak adil bagi masyarakat Indonesia, karena dengan pemberlakuan PKKM Darurat ini jelas sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat.


Ini pula yang bisa jadi membuat masyarakat tidak patuh pada beberapa kebijakan yang sering dikeluarkan pemerintah di masa pandemi. Sebut saja ketika pemerintah melarang aktivitas ibadah di rumah peribadatan tetapi di sisi lain pasar dan mall diizinkan beroperasi.


Belum lagi kebijakan pelarangan mudik hari raya keagamaan dilarangan tetapi di sisi lain tempat pariwisata dibuka. Maka wajar bila Penanggulangan Wabah Covid-19 ini belum bisa tuntas di negeri ini.


Bila ditilik ke belakang awal munculnya virus Covid-19 ini datang dari luar negeri yang dibawa oleh warga yang habis berkunjung ke luar negeri. Maka bila kita mau belajar dari pengalaman ini, seharusnya TKA tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Hal ini tak lain mencegah varian baru dari virus Covid-19 masuk Indonesia, karena di beberapa negara telah ditemukan berbagai varian baru dari virus Covid-19. 


Dikutip dari CNN.indonesia.com (6/7/2021), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melabelinya sebagai “varian perhatian” (VOC) pada 11 Mei 2021 yang sudah tersebar dibeberapa negara. WHO telah mengidentifikasi empat VOC diantaranya; alpa (B.1.1.7), beta (B.1.351), gamma (P.1) dan delta yang memiliki mutasi delta plus. 


Dengan kondisi seperti saat ini seyogianya pemerintah lebih memperhatikan bagaimana mencegah agar tidak terus bertambah yang terkonfirmasi Covid-19. Pelayanan rumah sakit belum mampu menampung jumlah pasien yang setiap harinya terus berdatangan. Bagaimana pasien sulit mendapatkan ruang isolasi, ketersediaan oksigen yang semakin langka hal ini yang memicu jumlah korban meninggal terus bertambah karena keterbatasan fasilitas kesehatan. Belum lagi permasalahan pemakaman yang semakin sulit karena keterbatasan lahan.


Permasalahan-permasalahan tersebut harusnya bisa menjadi prioritas pemerintah, ketimbang mengedepankan para investor demi kepentingan bisnis mereka. Keselamatan nyawa warga negara lebih utama dibanding keselamatan ekonomi negara.


Bila negara diibaratkan seorang ibu maka rakyat adalah anaknya. Maka seharusnya ibu akan melindungi anaknya agar terhindar dari bahaya. Namun ini tidak berlaku di negeri +62 ini yang rakyatnya mayoritas muslim, sejak wabah ini masuk perlindungan itu sangat minim. Lihat saja tidak ada lock down di awal penyebaran dengan alasan menjaga kestabilan ekonomi tetapi rakyat dipaksa dengan kebijakan “new normal”, hasilnya sampai hari ini wabah ini tidak bisa dikendalikan.


Dalam Islam pemimpin adalah perisai bagi rakyatnya. Sebagaimana hadits Rasulullah saw. Dari Abdullah bin Umar mengatakan  “Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka.”


Oleh karena itu besar harapan rakyat agar pemerintah lebih memperhatikan keselamatan rakyat dengan tidak terus memberikan izin kepada TKA untuk masuk ke dalam negeri. Juga pemerintah dapat menjadi pelindung rakyat agar wabah ini tidak terus memakan korban dan perekonomian rakyat membaik.


Wallahu a’lam