PPKM Darurat, Akankah Akurat?


Oleh Ilvia Nurhuri

(Mahasiswi dan Aktivis Dakwah)


Di awal bulan Juli ini lagi-lagi penguasa membuat kebijakan yang begitu ironi. Pemerintah mengimbau agar masyarakat taat pada protokol kesehatan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021, serta akan memberi sanksi pada siapa saja yang melanggarnya. 

Namun faktanya, tidak sedikit TKA yang dengan mudahnya datang ke Indonesia. 

Dikutip dari antaranews.com (7/7/2021), 20 pekerja asing asal Tiongkok tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu (3/7) pukul 20.10 WITA dengan menumpangi pesawat Citylink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk  membangun smelter di Kabupaten Bantaeng.

Dengan begitu, datangnya TKA dan WNA ke Indonesia tentulah menuai banyak kecaman keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan bahwa selama masa PPKM Darurat ia meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia, walau dengan alasan berwisata maupun bekerja. (CNNIndonesia.com, 7/7/2021).

Sungguh ironi, pada saat melonjaknya kasus pandemi dan diberlakukannya PPKM, pemerintah justru melanggengkan masuknya para WNA ke Indonesia. Padahal faktanya, kasus sebaran varian baru Covid-19 adalah kasus yang didapatkan dari mobilitas dan dari perjalanan internasional.

Namun, lagi-lagi pemerintah bersikap acuh dalam permasalahan pandemi ini. Karena diloloskannya para TKA ke Indonesia adalah untuk menjalankan proyek investasi asing di Indonesia. Kian kentara sikap yang ditunjukkan pemerintah terhadap rakyatnya. Rakyat dituntut untuk patuh dengan PPKM, tapi di sisi lain mereka justru mengizinkan WNA masuk ke Indonesia. 

Alhasil telah terbukti bahwa kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan asing. Penggambaran investasi yang selalu dinarasikan untuk rakyat, nyatanya hanya omong kosong belaka.

Inilah definisi nyata kezaliman kepemimpinan dalam sistem kapitalisme. Kekuasaan hanya digunakan untuk kepentingan korporat, bukan untuk rakyat. 

Namun itu semua sangat berbeda dengan sistem Islam. Di dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin.“ (HR. Bukhari). 

Dalam Islam, pemimpin haruslah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi rakyatnya. Menyelesaikan permasalah pandemi seperti sekarang ini adalah amanah dari Allah Swt. untuk seorang pemimpin. Dalam membuat kebijakan pemimpin haruslah berorientasi kepada penjagaan jiwa manusia, karena kesehatan rakyat adalah tanggung jawab penuh negara. Saat pandemi negara wajib menyediakan berbagai layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas untuk rakyatnya, itu semua bisa didapatkan dari anggaran kesehatan yang ada dalam negara Islam berupa Baitul Mal. Anggaran tersebut berjumlah sangat besar sebab didapat dari hasil pengelolaan SDA yang mandiri tanpa intervensi asing manapun.

Di saat pandemi seperti ini, sistem Islam akan menyediakan jasa dokter, obat-obatan, peralatan medis, sampai sarana dan prasarana yang menunjang dan dibutuhkan, agar proses penyembuhan korban terinfeksi menjadi efektif. Selain itu, Islam memberikan solusi dengan melakukan pemisahan antara orang yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi dengan mengadakan tes massal secara gratis. Juga memberlakukan sistem lockdown untuk mencegah masuknya virus agar tidak menyebar, sehingga orang yang sehat dapat beraktivitas seperti biasa namun tetap menjalankan protokol kesehatan. 

Ini semua dibuktikan dalam sejarah pada saat masa Umar bin Khattab, bahwa pada saat itu pernah terjadi wabah tha’un penyakit menular berupa benjolan yang terus tumbuh dan pecah. Wabah tersebut dapat mengakibatkan penderitanya hingga kepada kematian. Pada saat itu Umar memerintahkan Amr bin Ash untuk mengumumkan kepada penduduk Syam agar saling berjaga jarak sehingga tidak saling menularkan penyakit. Alhasil wabah pun dapat diredam dan Syam kembali normal. 

Adanya ketaatan kepada pemimpin serta tanggung jawab dari pemimpin pada saat itu, menjadikan rakyat percaya dan patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga wabah penyakit dapat diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, sudah saatnya umat sadar dan beralih ke sistem Islam yang mempunyai solusi permasalahan yang terjadi saat pandemi ini.

Wallahu a'lam bishshawab.