Perut Dulu atau Covid Dulu?

 


Oleh Aisyah Yusuf (Pendidik generasi dan aktivis Subang)


Bagai buah simalakama, hidup segan matipun tak mau.

Mungkin inilah yang sedang terjadi di negeri plus enam dua.

Mau keluar rumah untuk  mencari nafkah, tapi takut kena satpol PP. Jika berdiam diri saja di rumah anak isteri nanti mati kelaparan. 


Setelah pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pada tahun 2020, kini pemerintah kembali memberlakukan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).


Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Tahap pertama serentak dilakukan di daerah Jawa-Bali pada 03 - 20 juli 2021, namun pemerintah memperpanjang hingga 25 juli 2021.


Akan tetapi, setelah usai 25 juli 2021, pemerintah pun kembali memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 02 Agustus 2021.


Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui tayangan YouTube sektariat Presiden, pada minggu (25/07/2021). (Kompas. Com 25/07/2021).


Semua pemberlakuan itu dilakukan semata-mata untuk menekan lonjakan kasus covid-19 saat ini, dengan diterapkannya berbagai aturan, seperti disektor pendidikan, sekolah tetap dengan daringnya yang padahal sebelumnya sudah diwacanakan akan tatap muka, perkantoran non esensial melakukan aktivitasnya di rumah, dan untuk toko-toko yang bukan menjual sembako di tutup, dan masih banyak lagi.


Akibat dari semua itu, aktivitas rakyat pun terhenti dan pendapatan pun menurun drastis, apalagi bagi mereka yang mata pencahariannya hanya serabutan atau penjual keliling, mereka harus kejar-kejaran dengan satpol PP, sebab bila mereka ketahuan, mereka akan dikenakan delik pasal dan denda.


Semua ini sudah tidak aneh memang, di negeri serba kapitalis seperti saat ini pemimpin tidak lagi menghiraukan nasib rakyat, tidak lagi memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan rakyatnya, jikapun ada bantuan sosial itupun hanya sebatas pemanis bibir saja dan untuk dijadikan bisnis.


Sejatinya Covid-19 sudah berjalan sekitar 2 tahun, namun pemerintah tidak secara benar dan tuntas dalam menyelesaikannya, andaikan dari awal munculnya wabah ini pemerintah langsung melakukan lockdown atau karantina mungkin ini tidak akan berkepanjangan, namun pemerintah hanya menerapkan PSBB, PPKM, dan lain-lain,tanpa mau menanggung beban hidup rakyatnya.


Akhirnya rakyat pun bingung, perut dulu atau covid dulukah yang harus menjadi perhatian mereka.


Andai saja saat ini kita hidup dalam sistem Islam, tentu semua ini terjadi tidak berlarut-larut, tidak akan banyak memakan korban, juga rakyatpun tetap hidup dalam keadaan sejahtera.


Sebab Islam berbeda dengan kapitalis


Dalam kapitalis semua dijadikan bisnis, salah satunya dalam keadaan wabah pun dijadikan bisnis, tes Covid dengan varian harga, vaksin dengan varian harga, bantuan sosial pun ada tendernya, dan lain-lain.


Lain lagi dengan Islam, Islam menganggap bahwa rakyat adalah yang harus diperhatikan kesejahteraannya, kesehatannya, dan keamanannya.


Khalifah Ummar bin Khotob telah mencontohkan pada saat wabah melanda beliau langsung bergerak untuk mengatasinya dengan mengarantina wilayah yang terkena wabah, kemudian memisahkan antara orang sakit dengan yang sehat.


Dan  bukan hanya itu saja, beliau senantiasa memperhatikan semua kebutuhan rakyatnya yang dikarantina tersebut, mulai dari sembako, obat-obatan dan menyiapkan tenaga ahli untuk meneliti dan membuat vaksin.


Beliau melakukan itu semua sebagaimana sabda Rosulullah Saw.

"Jika kalian mendengar penyakit Thaun mewabah di suatu daerah, Maka jangan masuk ke daerah itu. Apabila kalian berada di daerah tersebut, jangan keluar (lari) dari Thaun."


Itulah aturan yang diterapkan dalam sistem Islam yang senantiasa menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya, dan itu hanya ada dalam Khilafah Islamiyah.


Wallahu a'lam bishshawab.