Pengendalian Pandemi atau Pengendalian Data?


Oleh Dewi Humairah

(Aktivis Muslimah Millenial dan Member AMK)


Dalam keadaan segenting ini masih ada yang berusaha untuk memanfaatkannya. Salah satunya dengan mengambil keuntungan dalam kondisi wabah.

Anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta pemerintah transparan terkait turunnya jumlah tes Covid-19, yang saat ini berdampak ke turunnya angka kasus Covid-19.

Hal ini terjadi menjelang berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada 25 Juli 2021.

Pasalnya, ada dugaan manipulasi data Covid-19 demi pelonggaran PPKM Level 4 pada 26 Juli, jika jumlah kasus menurun.

"Harus terbuka ke publik, apalagi naudzubillah jika ada manipulasi data dengan cara testing yang dikurangi dan terlihat kurvanya menurun karena testingnya juga dikurangi," kata Alifudin kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Alifudin mengatakan, sejumlah asumsi pun muncul bahwa penurunan angka tes Covid-19 ini berkaitan dengan upaya pemerintah melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli mendatang. 

Pemerintah jangan malah tidak gencar karena menuju pelonggaran di tanggal 26 Juli nanti. Alangkah baiknya, pemerintah juga gencar melakukan testing kepada masyarakat agar semua benar-benar mengetahui berapa banyak yang positif," tuturnya.

Alifudin juga mengatakan pemerintah seharusnya konsisten untuk selalu melakukan progam 3T yaitu testing, tracing dan treatment.

Sebab, tiga hal itu merupakan upaya atau ikhtiar dalam menangani pandemi Covid-19, sehingga penularan virus corona bisa dikendalikan atau dihentikan.

Terkait masyarakat yang enggan untuk dites, pemerintah seharusnya lebih menggencarkan kembali dengan cara pendekatan persuasif serta mengedukasi masyarakat bahwa testing itu diperlukan dan baik adanya.

"Karena banyak kejadian masyarakat yang memiliki gejala Covid-19, namun takut untuk dites karena kekhawatiran dan lain sebagainya," ucap dia.

Sudah 1,5 tahun pandemi pemerintah pusat dan daerah berakrobat dengan angka-angka dan diduga berusaha memanipulasi data demi sebuah penilaian keberhasilan penanganan pandemi. Pemerintah lepas tanggung jawab dalam menuntaskan pandemi.

Inilah ketika Islam tak dijadikan sebagai rujukan, pedoman ataupun petunjuk atas segala permasalahan yang terjadi yang pada akhirnya masalah demi masalah tak pernah selesai.

Kapitalis selalu memanfaatkan kondisi yang ada. Sekalipun dalam kondisi genting seperti saat ini. Kapitalis tak peduli walaupun nyawa rakyat yang harus jadi korban. 

Mereka sampai tega memanipulasi data seolah-olah pandemi ini menurun padahal fakta di lapangan Covid-19 ini makin mengganas. Kebijakan yang juga membuat rakyat bingung. Hingga kepercayaan masyarakat terhadap penguasa tidak ada.

Karena hilang kepercayaan terhadap penguasa. Masyarakat pun akhirnya kurang percaya adanya Covid-19. Mereka terkadang meremehkan wabah ini bahkan ada yang berani menantang virus ini.

Berbeda ketika Islam diterapkan. Data itu harus benar-benar valid. Tak boleh sampai dimanipulasi. Apalagi untuk mengatasi wabah yang mengganas saat ini. Islam akan bertindak cepat agar masalah wabah segera selesai.

Dalam Islam ada solusi untuk mengatasi wabah ini. Saat mendengar ada suatu daerah yang terkena wabah maka pintu perbatasan ditutup supaya wabah ini tidak cepat menular. Kemudian pemimpin akan mengirimkan para tenaga kesehatan dan dokter terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien yang terkena wabah.

Pasien akan dijamin kebutuhannya. Karena pasien tak boleh keluar dari daerah terkena wabah. Pasien benar-benar akan tercukupi kebutuhannya saat sakit. Pasien akan selalu dipantau sampai betul-betul sehat.

Para tenaga kesehatan pun juga begitu. Mereka akan dijamin kebutuhannya dan digaji secara layak karena merekalah garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa rakyat. 

Antara penguasa dan rakyat juga bersama-sama bermuhasabah meminta ampun atas segala kemaksiatan yang dilakukan kemudian kembali taat pada Allah agar pandemi segera berhenti.

Wallahu a'lam bishshawab.