Penulis : Siti Fatimah 
(Pemerhati Sosial dan Generasi)


Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kata pepatah yang pas kiranya untuk disematkan kepada rakyat. Sudahlah sulit memenuhi kebutuhan hidup karena pandemi yang hampir dua tahun  membersamai, malah keluar wacana dari pemerintah bahwa sembako hendak ditarik pajak PPN. Tak hanya sembako, bahkan pendidikan dan biaya melahirkan pun juga terkena PPN.

Bagaimana mungkin generasi penerus bangsa akan maju pemikirannya bila pendidikannya tak luput dari kejaran pajak?

Mirisnya lagi biaya melahirkan yang nota bene bukan merupakan aktivitas mencari keuntungan pun juga menjadi incaran empuk penarik pajak.


Meskipun Kemenkeu membantah perihal polemik mengenai wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas sembako, sekolah dan biaya melahirkan tersebut, namun rakyat sudah terlanjur tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah. Banyak yang tidak setuju dan menganggap peraturan ini sebagai peraturan zalim terhadap rakyat. Salah satunya adalah ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menganggap bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan pancasila sila ke-5, juga sektor sembako dinilai sangat rentan terhadap naik turunnya inflasi.


"Pengenaan pajak PPN otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam. Pada akhirnya akan menaikkan inflasi Indonesia," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta.


"Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka. Namun juga harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan sensitifitas terhadap kondisi rakyat," 

(m.antaranews.com, 13/06/2021)


Pihak Kemenkeu membantah anggapan bahwa pajak yang diterapkan oleh pemerintah mencekik rakyat. Menurutnya pajak menciptakan keadilan melalui sistem gotong-royong.

Dalam cuitan di akun @FaktaKeuangan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari, menjelaskan bahwa draft tersebut merupakan wacana ke depan, dan tidak untuk saat ini.


"Draft RUU merupakan wacana ke depan yang melihat perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Jelas belum jadi fokus hari ini, karena Indonesia belum pulih dari Covid-19 dan masyarakat masih harus dibantu," kata Rahayu, sebagaimana dikutip dari akun @FaktaKeuangan, Sabtu (12/6).

(cnnindonesia.com, 12/06/2022)


Benarkah pajak menciptakan keadilan?


Faktanya, dalam sistem pemerintahan demokrasi kapitalisme ini pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi kas negara. Pajak merupakan tulang punggung kapitalis. Pajak telah menyusahkan rakyat karena jenis pajak yang ditarik oleh pemerintah banyak sekali macamnya, diantaranya;

.PPh

.PPN

.PPnBM

.pajak bumi dan bangunan atau PBB 

.bea materai(BM)


Itu baru pajak tingkat pusat. Masih banyak lagi jenis pajak di tingkat daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Misalnya :  pajak kabupaten/kota, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, dan masih banyak lagi.


Meskipun dikatakan bahwa wacana penarikan PPn pada sembako, pendidikan, dan biaya melahirkan belum diberlakukan untuk saat ini karena masih masa pandemi, namun tidak menutup kemungkinan wacana ini akan direalisasikan kapan saja. Terlebih Mengingat track record pemerintah saat ini yang cenderung memiliki habit mengesahkan kebijakan yang kontra dengan kepentingan rakyat pada waktu-waktu yang tak lazim. 

Selain itu kebijakan penguasa yang dirasa tidak adil lantaran memberikan  kelonggaran hanya kepada para kapitalis(para pemilik modal), sementara untuk rakyat kecil dicari-cari celahnya sumber mana saja yang dapat ditarik pajaknya dengan alasan untuk  menambah pendapatan kas negara yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dengan hutang yang begitu menggunung. 


Berbeda dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Sumber pendapatan kas negara bukanlah dari pajak. Meskipun pajak tetap ada eksistensinya, namun pajak hanya ditarik  dalam kondisi tertentu. Itupun sifatnya hanya sementara dan hanya untuk orang-orang kaya saja yang wajib membayar.


Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (١٩٥)


Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.

[Al Baqarah: 195]


Syariat Islam menetapkan beberapa sumber pendapatan kas negara yaitu sumber kepemilikian individu diantaranya zakat, hibah dan sedekah. Dari sumber kepemilikan umum, bisa diperoleh dari sumber-sumber alam atau tambang yang depositnya melimpah, migas, hutan, dan juga sumber alam yang lainnya. Namun, sayang sumber kekayaan alam negara kita telah diberikan pengelolannnya pada perusahaan swasta bahkan asing sehingga pendapatan yang diperoleh bukannya maksimal tetapi malah minim sekali. Sistem ekonomi kapitalisme yang diadopsi oleh Demokrasi saat ini benar-benar telah membuat negara tak mempunyai kuasa atas SDA yang dimiliki.


Selain dari sumber kepemilikan individu dan umum, negara Islam sendiri juga memiliki sumber pendapatan berupa jizyah, kharaj, usyur, fai, ganimah, dan lain sebagainya. Dengan pemasukan kas yang begitu banyaknya negara memiliki modal cukup besar untuk menghidupi dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Tak ada lagi inisiatif untuk berhutang seperti halnya rezim saat ini yang hutangnya meroket hingga mencapai hampir 6.000 Triliun.


Tak heran pada masa keemasan negara khilafah mampu menjamin kebutuhan sandang, pangan, dan papan seluruh rakyatnya. Selain itu pendidikan dan juga kesehatan dapat diberikan secara gratis ataupun dengan harga yang sangat terjangkau. Menjamin keamanan, keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan penduduknya baik yang Muslim maupun non-Muslim.


Maka dari itu untuk mendapatkan kesejahteraan yang merata dan juga jaminan keselamatan atas jiwa, harta dan kehormatan untuk setiap individu tidak ada jalan lain selain dengan penerapan Islam. Islam menempatkan hukum syara' sebagai kedaulatan tertinggi, karena hukum-hukum Allah adalah hukum terbaik dalam mengatur umat manusia agar selamat dunia dan akhirat.  Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:


اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?"

(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 50)


Dakwah untuk menyeru pada penerapan syariah dan khilafah  saat ini sangatlah penting dan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak mengingat rakyat dalam keadaan terpuruk, sementara umat Islam di seluruh dunia juga tengah mengalami penindasan yang sangat hebat. Maka dari itu serukanlah dakwah penerapan Islam secara kaffah demi keselamatan umat manusia di dunia, juga untuk mendapatkan ridhlo Allah SWT berupa surga.


Wallahu a'lam bish showab. []

 
Top