Oleh Silmi Kaffah

(Relawan Media)


Di tengah kondisi lonjakan kasus Covid-19, tenaga kesehatan (nakes) masih berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan insentif kepada nakes. Sayangnya, insentif yang seharusnya diberikan setiap bulan itu macet dan tak dapat diterima nakes tepat waktu. Terutama bagi nakes yang menangani Covid-19 di daerah-daerah. "Banyak keluhan yang belum dibayarkan sejak Januari," ujar Ketua Satgas COVID-19 DPP PPNI Jajat Sudrajat saat dihubungi detikcom beberapa saat yang lalu. (detikFinance, 25/06/2021).

Dan mengenai insentif nakes, Jajat menuturkan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari rumah sakit rujukan COVID-19. Terutama di Bengkulu, rekan Jajat menyebut bahwa insentif nakes yang belum diterima yaitu untuk bulan Oktober, November dan Desember 2020. Kemudian di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara, beberapa nakes di rumah sakit belum menerima insentif sejak Januari-Mei 2021

Untuk itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sedang berupaya menuntaskan tunggakan klaim rumah sakit rujukan Covid-19. Apalagi total tunggakan yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp22,08 triliun. (tirto.id,25/6/2021).

Anggaran Membengkak, tetapi Dana Cekak

Atas kondisi yang dialami para nakes, meminta pemerintah agar segera bertindak dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini sebagai bentuk apresiasi terhadap nakes yang sedang berjuang. Insentif bagi tenaga medis merupakan salah satu komitmen pemerintah yang diumumkan Pemerintah pada 23 Maret silam. Kala itu, para tenaga medis mengatakan bahwah pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Namun pemerintah beralasan keterlambatan pencairan insentif karena proses verifikasi. Dan salah satu tenaga medis mengungkapkan risiko yang mereka hadapi ketika menangani pasien Covid-19 tak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima. Sementara insentif yang dijanjikan pemerintah, tak kunjung tiba. Alih-alih, mereka kini malah dirumahkan. Oleh karenanya, mereka merasa sangat terzalimi sama pemerintah.

Boleh dikata, anggaran dana dari pemerintah untuk rumah sakit dan tenaga kesehatan (nakes) di masa pandemi ini seret. Cekaknya dana diduga bukan semata karena belum cair, tetapi alokasi anggaran negara memang masih bercabang, belum fokus untuk penyelamatan kesehatan masyarakat. Percabangan itu disinyalir terletak di antara pembayaran utang negara dan juga pembiayaan infrastruktur serta peningkatan perekonomian di masa pandemi. Inilah bukti bobroknya sistem demokrasi yang menghasilkan penguasa berorientasi kapitalis dan mencipta birokrasi kaku dalam menangani setiap kasus pandemi yang terjadi saat ini.

Dalam Islam

"Bayarlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya, dan beri tahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan." (HR. Baihaki). Islam sangat menolak perilaku eksploitatif terhadap karyawan terutama para tenaga medis yang berjuang di gardan terdepan dalam menghadapi wabah yang menular. Karena itu, membayar upah karyawan ataupun tenaga medis tepat waktu termasuk amanah yang harus segera ditunaikan. Besarannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk bisa hidup sejahtera. Itulah makna yang terkandung dalam hadis di atas.

Dan dalam firman Allah Swt. yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (QS. an-Nisa [4]: 58).

Tidak sedikit pengusaha ataupun penguasa dengan alasan ketidakmampuannya membayar upah karyawan semaunya ataupun sampai menunggak, padahal keuntungan pengusaha atau penguasa melimpah. Hanya dengan sedikit permainan akuntansi data bisa berubah, seolah perusahaan bahkan pemerintah tidak memiliki keuntungan yang besar, sehingga dapat mengupah karyawan dengan upah yang rendah bahkan sampai dirumahkan.

Islam sangat melarang manusia memakan harta dengan cara yang batil. Mengupah karyawan semaunya, padahal sebenarnya perusahaan mampu membayar lebih, ini merupakan kebatilan yang harus ditinggalkan. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa [4]: 29).

Untuk itu, Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam bukunya, Sistem Penggajian Islam, menyebutkan, prinsip perhitungan besaran gaji sesuai syariah. Pertama, prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran gaji. Kedua, manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta memahami kondisi internal dan situasi eksternal kebutuhan karyawan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Ketiga, manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan maksimisasi (maximizing) besaran gaji yang sebanding dengan besaran nisab zakat. Dan keempat, manajemen perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran gaji, baik di saat perusahaan laba maupun rugi, dan mengomunikasikannya kepada karyawan.

Untuk itu, pemilik perusahaan hendaknya menetapkan kebijakan kepada manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sebagai sebuah tanggung jawabnya terhadap karyawan. 

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top