Merindu Pemimpin Ideal


Oleh Dewi Ummu Hazifa

Ibu Rumah Tangga Ideologis


Gonta-ganti istilah itulah gambaran yang terjadi atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini, dari PSBB, PPKM mikro hingga PPKM Darurat.

Dengan dalih untuk menekan laju penyebaran virus corona yang kian menggila. PPKM Darurat yang ditargetkan menurunkan kasus penyebaran Covid-19, nyatanya kasusnya kian meningkat.

Karena PPKM Darurat ini dinilai belum bisa maksimal mengatasi penyebaran virus ini, maka dari itu pemerintah berencana memperpanjang PPKM Darurat ini hingga akhir Juli.

Berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet di Sukoharjo, presiden memutuskan PPKM ini akan dilanjutkan sampai akhir bulan Juli. Hal ini di benarkan oleh Muhajir (Menko bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan) saat meninjau Hotel Universitas Club UGM yang dijadikan shelter pasien corona. Sleman, Jum'at (16 Juli 2021).

Tentu, ini akan menambah beban yang sangat berat bagi masyarakat menengah ke bawah, karena mereka harus kembali membatasi kegiatannya demi bertahan hidup dengan mencukupkan kemampuan yang ada. Sementara kebutuhan hidup kian meningkat bagi rakyat kecil hanya bisa menangis karena persediaan uang kian menipis. Sedangkan bansos (bantuan sosial) yang digelontorkan pemerintah tidak merata. Bahkan, tidak mampu menjangkau semua kalangan yang membutuhkan. Diperparah dengan moral bejat aparatur negara, yang tega mengkorupsi dana bansos secara jemaah dari pusat hingga daerah. Membuat bansos yang nominalnya kecil ini, banyak yang tidak mendapatkannya.

Lain halnya dengan orang kaya dan para pejabat negara yang gajinya jalan terus walaupun saat PPKM, tentu tidak ada masalah bahkan kondisi ini mereka manfaatkan untuk refresing, ada yang menghabiskan waktu dengan menonton sinetron, acara komedi. Bahkan ada seorang menteri yang mentwit aktivitasnya menonton sinetron cinta, ada pejabat yang minta para komedian untuk menghibur rakyat di tengah pandemi ini.

Lain yang dirasa rakyat lain pula solusi yang  ditawarkan para pejabat, pada saat pandemi seperti saat ini. Rakyat butuh jaminan kebutuhan dari pemerintah bukan hiburan ala mereka, rakyat butuh bantuan moril maupun materi demi keberlangsungan hidup di saat PPKM. Karena mereka secara mental terguncang saat menghadapi pandemi dengan tak ada yang menjamin kebutuhan mereka. Yang rakyat inginkan para pejabat yang punya kepekaan krisis yang mereka alami bukan pejabat yang mempertontonkan aktivitas keseharian mereka yang justru akan menambah luka yang kian menganga di hati rakyat.

Terkait dengan kebijakan PPKM tentunya harus ada bantuan logistik bagi rakyat sebagai kompensasi rakyat dibatasi aktivitasnya tidak leluasa bekerja di luar rumah. Jadi negaralah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya selama PPKM ini berlangsung.

Sebagai rakyat indonesia tentunya kita berharap dengan diterapkannya kebijakan PPKM ini akan membuahkan hasil dengan penurunan kasus penyebaran Covid-19. Namun melihat kenyataan yang ada setelah kebijakan ini berjalan kasus penyebarannya makin meningkat.Tindakan tegas dari pemerintah sangat diharapkan mengingat kasus kematian makin meningkat.

Seharusnya dari awal virus ini masuk ke Indonesia pemerintah mengambil kebijakan lockdown dengan segala konsekuensinya.

Tapi, jika pemerintah tidak memungkinkan mengambil kebijakan lockdown, apa pun istilahnya tetap kebutuhan dasar seperti obat-obatan bahan makanan dan lain sebagainya, harus dipenuhi agar rakyat bisa berdiam diri di rumah selama isolasi.

Kalau kita lihat pada masa pemerintahan Islam, masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi wabah penyakit tha'un, banyak yang meninggal di kalangan para sahabat. Kemudian gubernur Syam Amr bin Ash memerintahkan rakyatnya pergi ke tempat yang tinggi untuk isolasi.

Kebijakan isolasi ini harus diambil oleh negara untuk mengatasi penyebaran wabah ini. Warga yang sakit dipisahkan dengan yang sehat, yang sakit diberikan obat dan makanan. Sedangkan yang sehat bisa terus beraktivitas seperti biasa, jadi roda perekonomian tetap berjalan.

Tapi kalau wabah telah menyebar ke mana-mana, yang perlu dilakukan adakah tetap mematuhi protokol kesehatan, negara harus melakukan lockdown di wilayah zona merah dan memberikan jaminan keamanan serta terpenuhinya kebutuhan pokok di wilayah itu. Hal yang tak kalah penting yaitu seluruh bangsa ini harus bertaubat atas segala kesalahan yang dilakukan individu ataupun negara.

Diperlukan muhasabah sistem, apakah sistem yang dijalankan sudah sesuai dengan sistem yang Allah Swt. turunkan. Kalau belum, perlu adanya perubahan dari sistem kufur kepada sistem yang sahih yakni sistem Islam.

Karena dalam sistem Islam masalah kesehatan itu masalah utama. Maka pemimpin dalam sistem Islam akan memantau dengan sungguh-sungguh menjalankan amanah dalam melindungi nyawa rakyatnya, apalagi pada masa pandemi seperti ini.

Wallahu a'lam bishshawab.