Mengatasi Kelaparan saat Wabah



Oleh Irna Firdausa
(Aktivis Muslimah)

Sudah lebih dari setahun pandemi Covid-19 menghampiri. Selama itu pula rakyat jungkir balik berjuang untuk bertahan hidup di tengah pasang surut kondisi ekonomi. Namun, lebih dari setahun itu, penguasa seolah tidak mengambil pelajaran dari kebijakan yang pernah diterapkan.

Sejak kasus pertama Covid-19 muncul di Indonesia yang terjadi di kota Depok. Pemerintah tidak mengambil kebijakan  lockdown (karantina). Hingga wabah semakin menyebar sampai saat ini, kasus Covid-19 terus melonjak. Berbagai kebijakan pemerintah mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini tidak bisa menghentikan lonjakan kasus Covid-19.

Dampaknya pun meluas kemana mana, di bidang ekonomi menurun, pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Dampak dari covid ini 2,7 juta orang masuk kategori miskin selama pandemi, dengan standar kemiskinan berpenghasilan Rp. 460.000/org perbulan (MMCnews, , 16/7/2021).

Angka pasien Covid-19 meningkat, tumbangnya sistem kesehatan masyarakat, bahkan angka kematian yang semakin meninggi. Pada masa darurat Covid-19 saat ini, pemerintah menyatakan bahwa negara hadir dan tidak akan membiarkan warga masyarakat atau setiap warga kelaparan.
"Bapak ibu, sebangsa se tanah air, sekali lagi negara hadir. Tidak ada warga negara yang dibiarkan dalam kelaparan." Tegas Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi dalam konferensi pers PPKM Darurat secara virtual minggu ( 11/7/2021).

Salah satu upayanya yakni melalui Kementerian Sosial yang telah mengaktivasi dapur sosial, menyediakan makanan siap saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI dan wilayah penyangga.

Adapun bantuan sosial (bansos) Kemensos akan menyalurkan kepada warga dalam bentuk tunai (BST). Mensos Risma mengatakan besaran BST yang akan diberikan adalah Rp.300 rb/bln dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Untuk target penyaluran Best menyasar 10 juta penerima bantuan.

Namun sejauh mana realisasi bansos ini benar benar tersalurkan dan tepat sasaran? Mengingat kasus korupsi bansos yang mengakibatkan rakyat meragukan kinerja pemerintah. Selain itu kericuhan pun banyak terjadi dipicu akibat karut marut dalam pendataan penerima bantuan.

Dapur umum yang didirikan Kemensos pun akan terkendala jika pemerintah belum memikirkan bagaimana bantuan ini sampai pada rakyat yang membutuhkan. Harus ditinjau sejauh mana jangkauan dapur umum ini untuk rakyat?
Bantuan yang diperuntukan warga terdampak pandemi sudah bagus. Namun harus diperhatikan pula mekanisme penyalurannya baik dari sisi administrasi hingga teknis, jangan sampai rakyat dibuat ribet, pemerintah lambat dalam pelayanan hingga akhirnya rakyat kelaparan.

Pemenuhan Kebutuhan Pangan dalam Islam

Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik dari pada rumah tempat tinggal, sepotong pakaian untuk meyembunyikan aurat, sepotong roti dan air (HR At-Tirmidzi)
Berdasarkan hal itu, maka dalam Islam, kebutuhan individu (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan komunal (kesehatan, pendidikan, keamanan) wajib terjamin pemenuhannya bagi seluruh rakyat, baik miskin maupun kaya.

Langkah yang diambil oleh penguasa ketika terjadi wabah adalah melakukan lockdown/penguncian aktifitas masyarakat. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika terjadi wabah. "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu". (HR. Bukhari). Rasulullah saw. juga memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat khusus yang jauh dari pemukiman penduduk.

Namun, masyarakat yang dibatasi harus ada jaminan untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya. Peran negara dalam Islam adalah sebagai ra'in (pelayan dan penanggung jawab) dan junnah (pelindung bagi rakyatnya). Dengan karakter pemimpin yang bertakwa, kuat dan peduli pada rakyat, maka memenuhi kebutuhan dasar rakyat menjadi kewajibannya. Hal tersebut juga akan memudahkan rakyatnya untuk menaati setiap kebijakan negara sesuai dengan syariat.

Selain itu, negara juga menerapkan sistem ekonomi Islam dengan beberapa mekanisme. Diantaranya adanya pembagian kepemilikan harta, mana harta kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Kepemilikan umum tersebut tidak boleh dikuasai individu ataupun kelompok seperti tambang emas, hutan dan sebagainya hanya boleh dikelola oleh negara untuk kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat baik berupa subsidi ataupun yang lainnya. Kemudian diatur juga pengelolaan kepemilikan (larangan riba, larangan penimbunan harta dan sebagainya) dan distribusi harta secara adil.

Standar pemenuhan pangan adalah individu per individu sesuai standar kelayakan. Dengan mekanisme mewajibkan bekerja kepada laki-laki yang mampu. Negara wajib memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan serta membekali dengan skil yang diperlukan untuk bekerja. Sehingga para laki-laki mampu melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi keluarga. Selanjutnya negara mewajibkan ahli waris dan keluarga terdekat memberi nafkah kepada keluarga yang menjadi tanggungannya. Kemudian negara mewajibkan tetangga yang mampu.

Terakhir, negara secara langsung memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat yang tidak mampu.
Strategi jaminan pangan pada masa wabah, maka negara harus menjaga kecukupan stok makanan, menjamin sistem logistik pangan berjalan baik dan maksimal, mendistribusikan pangan secara langsung ke daerah yang dilockdownn, dan memastikan makanan yang dikonsumsi halal dan thayib.

Dalam kondisi wabah dimana rakyatnya dilockdown dan masyarakat terhalang dalam beraktifitas mencari nafkah, maka negara secara langsung memberikan bantuan. Seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khatab ketika terjadi wabah di Syam, maka beliau mendirikan posko-posko untuk kemudian memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat.
Semua itu harus ditopang oleh anggaran baitul maal (kas negara), negara wajib memenuhinya dengan sistem kesederhanaan administrasi dan aturan, kecepatan dalam pelayanan dan dilakukan dengan sumber daya manusia yang profesional.

Maka dengan demikian, sudah selayaknya kita kembali kepada Islam dan menerapkan aturan Islam dalam kehidupan termasuk dalam mengatasi masalah pandemi yang sedang terjadi, sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Swt.

Wallahu a'lam bishawwab