Mengapa Ibadah Haji Kembali Batal?

 


Oleh Oom Rohmawati

Member Akademik Menulis Kreatif


Sedih dan kecewa dirasakan oleh umat muslim calon jamaah haji. Termasuk jamaah Indonesia. Karena pemberangkatan tahun ini kembali telah dibatalkan. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang melanda dunia, kesehatan dan keselamatan jiwa jamaah lebih utama dan harus dikedepankan.


“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya. Dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021)


Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.


Keputusan Kemenag ini sudah melalui pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membatasi jamaah haji untuk tahun ini hanya sekitar 60.000 orang. Itupun diberikan pada penduduk dan warga negara yang tinggal di kerajaan saja. Kebijakan ini diambil mengingat wabah Covid-19 yang masih ada di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Pengumuman ini disampaikan Kementerian Haji dan Umrah Saudi.


“Mengingat apa yang disaksikan seluruh dunia dari perkembangan pandemi virus Corona yang berkelanjutan dan munculnya mutasi baru, pendaftaran haji akan dibatasi hanya untuk penduduk dan warga dari dalam Kerajaan saja,” tulis keterangan resmi kementerian dikutip dari al-Arabiya. (Bisnis.com,12/6/2021)


Namun benarkah ditundanya keberangkatan haji alasan semata karena pandemi dan upaya untuk keselamatan nyawa, sebagaimana yang disampaikan Kemenag? Ataukah untuk alasan yang lain? Karena jika alasannya adalah untuk menghindari penularan Covid-19, tentu hal ini tak sesuai dengan kebijakan “new normal” yang  diberlakukan. Di Bandara, mal, pasar, dan sejumlah tempat yang berpotensi menjadi kerumunan, sudah diaktifkan asal menjalankan protokol kesehatan. Sementara pemberangkatan haji malah batal dengan alasan keamanan nyawa. Seharusnya, jika ingin konsisten terhadap arah kebijakan, maka pemerintah tidak usah takut dengan pemberangkatan haji. Penanganan yang setengah-setengah dalam menangani perkara wabah ini telah menjadikan virus Corona ini bukannya hilang, tapi malah semakin hari semakin melonjak. 


Andaikan penanganannya tepat, yaitu dengan lockdown secara keseluruhan sampai tuntas, maka virus Corona pun akan selesai. Namun sayangnya penguasa lebih merisaukan untung rugi dan mengabaikan keselamatan negeri dan rakyatnya. Tindakan lockdown dianggap sebagai hal yang bisa merugikan perekonomian negara. Sehingga mal, pasar, tempat wisata dibiarkan beroperasi seperti biasa, tanpa ada jaminan keamanan bagi kesehatan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat di tengah wabah yang seharusnya menjadi tanggungjawab penguasa sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat. Mereka dibiarkan mengais rejeki di tengah ancaman bahaya pandemi. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga penyebaran virus semakin susah dikendalikan. Inilah yang menjadi polemik utama hingga syariat Islam yang kelima harus batal terlaksana.


Dalam syariat Islam Allah telah menetapkan bahwa seorang penguasa/imam berkewajiban mengurusi rakyatnya terlebih dalam urusan beribadah. Seperti pelaksanaan dan keperluan jamaah haji. Sebagaimana diungkap dalam sebuah hadis:


“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. al Bukhari)


Tercatat dalam sejarah peradaban Islam, besarnya perhatian dan pelayanan seorang penguasa muslim kepada para jamaah haji. Sebagai tamu Allah, mereka akan dilayani dengan baik tanpa ada embel-embel bisnis, investasi yang bisa memberikan keuntungan.  Karena adanya kesadaran bahwa semua itu adalah sebuah kewajiban.

Seperti pelayanan penguasa yang memprioritaskan terhadap ibadah haji yaitu, pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar Rasyid yang pernah mengirim 300 rakyatnya untuk pergi haji. Seluruh biaya pembelanjaan barang mulai dari pakaian dan perlengkapan haji lainnya ditanggung oleh Khalifah. Bekal yang diberikan pun melimpah dengan harga yang murah. Ini adalah Sebuah teladan kepemimpinan yang seharusnya dicontoh oleh para penguasa hari ini.

Lalu bagaimana pelaksanaan ibadah haji dengan kondisi saat pandemi? Tentu penanganannya berbeda dengan ketika kondisi normal pada umumnya. Ibadah haji pada masa pandemi masih bisa tetap dilaksanakan dengan melakukan penanganan sesuai protokol kesehatan seperti menjamin sanitasi, mengawasi ketat pelaksanaan protokol kesehatan selama pelaksanaan haji, memberikan vaksin bagi para jamaah, serta menyediakan sarana kesehatan dan tenaga medis yang memadai. Itulah yang mestinya dilakukan seorang pemimpin meskipun dengan resiko biaya yang tinggi, tapi tetap berupaya memfasilitasi rakyatnya.


Oleh karenanya ibadah haji tidak bisa lepas dari pengurusan seorang penguasa karena terkait dengan prinsip ri’ayah (pelayanan), bukan untuk tujuan komersil atau sekedar mencari keuntungan. Sayangnya, saat ini ibadah haji harus diserahkan pengurusannya pada negara masing-masing akibat tidak adanya kesatuan kepemimpinan. Sehingga yang terjadi adalah konflik kepentingan bukan persatuan dan kesatuan umat Islam.


Jadi solusinya bukan dengan membatalkan pemberangkatan calon jamaah haji, karena itu berarti telah manghalangi orang yang hendak beribadah ke Baitullah. Akan tetapi yang bisa dilakukan adalah ikhtiar penghentian penyebaran dengan melakukan 3 T testing, tracing dan treatment yaitu pengetesan, pelacakan dan pengobatan. Jamaah yang terbukti sakit akan dirawat hingga sembuh dan yang sehat akan diizinkan melaksanakan ibadah haji.


Adapun pembatalan ibadah haji yang diperbolehkan selama peradaban manusia tercatat dalam sejarah yang dirangkum oleh Suara.com dari berbagai sumber. Berdasakan data The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives yang dirilis pada Maret 2020, ibadah haji pernah 40 kali ditiadakan dalam sejarah peradaban manusia. Pembatalan haji beberapa kali dilakukan karena berbagai macam faktor. Misalnya oleh wabah penyakit, konflik, aktivitas bandit dan perampok. Jadi jika murni pembatalan ibadah haji ini alasannya seperti yang tertulis dalam sejarah, ini termasuk yang diperbolehkan oleh para Jumhur ulama. Akan tetapi jika alasannya karena di luar yang dipaparkan tentu ini merupakan suatu kezaliman dan pengkhianatan penguasa negara kepada masyarakat. Dan dalam sistem demokrasi,  sekuler ini sangat memungkinkan terjadi karena agama tidak menjadi landasan. Maka dari itu tidak ada sistem yang penguasanya bisa melayani umat selain sistem pemerintahan dalam Islam. 

Kini sudah saatnya umat memikirkan sistem dan pemimpin yang dapat mempersatukan seluruh kaum muslimin, hingga ibadah haji terlaksana dengan aman dan nyaman. Di dalam sistem pemerintahan Islam, dan seorang penguasa muslim, tamu-tamu Allah akan dilayani sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hingga ibadah haji bisa terlaksana sempurna tanpa ada kendala walaupun di tengah gejolaknya wabah.


Wallahu a'lam bish-shawwab