Oleh Ummu Hanan

(Aktivis Muslimah)


Angka persebaran kasus Covid-19 di Indonesia dikabarkan mengalami peningkatan. Menanggapi kondisi ini Presiden Joko Widodo meminta agar empat provinsi yang berada di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta beberapa kabupaten atau kota untuk meningkatkan koordinasi terkait 3T. (nasional.okezone.com, 13/06/2021). Koordinasi terkait 3T meliputi testing, tracing dan treatment kembali digalakkan hingga ke tingkat RT. Selain itu presiden juga meminta agar kebutuhan terhadap jumlah ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) dapat segera terpenuhi. 

Virus varian baru Covid-19 diberitakan telah ditemukan persebarannya di wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang diketahui terpapar dengan varian baru ini adalah Kudus Jawa Tengah. Karena ini Gubernur Jawa Tengah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada terhadap penularannya. Menurut Ganjar Pranowo untuk dapat menghindari penularan masyarakat harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga bagaimana upaya memutus mata rantai atas penularan virus seharusnya dilakukan bersama-sama oleh pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga skala kabupaten. (cnnindonesia.com, 13/06/2021).

Lonjakan angka penularan virus Covid-19 konon dipicu mobilitas masyarakat ketika mudik. Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menyebut mudik sebagai superspreader event atau yang berkontribusi dalam menghasilkan trigger perburukan pandemi (kompas.com, 11/05/2021). Diberitakan sebelumnya pemerintah menyatakan terdapat 4.123 pemudik yang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan tes secara acak terhadap 6.742 pemudik. Di antara para pemudik yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.686 orang langsung menjalani isolasi mandiri dan 75 orang lainnya dirawat di rumah sakit. (cnnindonesia, 10/05/2021).

Peningkatan persebaran virus Covid-19 tidak terlepas dari pola penanganan yang dilakukan dalam menanggulangi pandemi ini.  Sebagaimana kita ketahui awal virus Covid-19 diumumkan oleh pemerintah masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 2 kasus. Namun menurut pakar Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono virus tersebut telah masuk ke Indonesia sejak awal Januari 2020. (kompas.com,11/05/2020). Hingga saat ini berdasar data dari Kementerian Kesehatan pada Twitter @KemenkesRI total terkonfirmasi positif menjadi 2.178.272 kasus. (tribunnews.com, 30/06/2021). 

Beberapa skema untuk mengakhiri pandemi telah dilakukan. Di antara kebijakan yang dijalankan dalam rangka menghadapi persebaran virus Covid-19 adalah kampanye massal memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun (3M). Selain itu juga dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, melarang mudik lebaran, peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan serta penetapan program vaksinasi nasional. Upaya penanganan juga termasuk dalam hal menyiapkan laboratorium guna memaksimalkan capaian 3T.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah kasus Covid-19 seolah tak terbendung. Tingginya angka penambahan kasus secara signifikan ini menunjukkan belum efektifnya penanganan atas pandemi selama ini. Upaya pencegahan yang diberikan terbukti belum mampu memengaruhi laju persebaran virus. Jika kita cermati, maka akan nampak adanya dorongan untuk mengakomodir antara keselamatan masyarakat dengan pemulihan ekonomi. Masyarakat diarahkan mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah dalam rangka menggerakkan roda perekonomian. Di sisi lain akses masuknya warganegara asing (WNA) sangat masif dengan dalih kebutuhan akan ketenagakerjaan.

Efektivitas penanganan pandemi bergantung pada sudut pandang apa yang digunakan. Jika merujuk pada ideologi kapitalisme sangat wajar jika faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama berdampingan dengan keselamatan jiwa. Ideologi kapitalisme memandang negara wajib memfasilitasi korporasi untuk tetap dapat menjalankan kepentingan bisnis mereka meski dalam situasi pandemi. Negara hadir sebagai pelayan korporasi dan berperan dalam menghasilkan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan mereka. Akhirnya, negara berideologi kapitalisme ini akan melepaskan tanggung jawabnya dalam menjamin kepentingan rakyat.

Ideologi Islam menempatkan penguasa sebagai penanggung jawab atas urusan rakyat. Dalam salah satu hadis Rasulullah saw, bersabda yang artinya, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari). Berpijak pada konsep penguasa sebagai raa’in maka kebijakan yang dihasilkan pun akan mengedepankan kemashlahatan umat. Penguasa dalam pandangan Islam wajib memenuhi apa saja yang menjadi kebutuhan hidup rakyat. Terlebih saat sedang terjadi pandemi, negara berperan besar menjaga keselamatan seluruh masyarakat.

Penanganan pandemi dalam Islam bersifat menyeluruh dan sistemik. Penanganan ini mengharuskan adanya kebijakan yang membatasi mobilitas masyarakat dari dan menuju wilayah yang terjangkiti wabah atau karantina (lock down). Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di daerah tak berwabah dapat menjalankan aktivitas mereka secara normal. Negara wajib memenuhi pasokan kebutuhan pokok atas masyarakat yang sedang dikarantina, memastikan bahwa keberlangsungan hidup mereka tetap terpelihara meski mereka tidak beraktivitas di luar rumah. Negara berideologi Islam juga menjamin pelaksanaan aktivitas 3T secara cuma-cuma sebagai bentuk tanggung jawab mereka.

Demikianlah perlakuan antar dua ideologi terhadap penanganan wabah. Ideologi kapitalisme lebih mengedepankan kepentingan kapitalis dengan kecenderungan pemulihan ekonomi di dalam kebijakannya. Adapun ideologi Islam menjadikan kemashlahatan rakyat sebagai acuan bagi negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Tuntunan Ilahi ini terbukti mampu melahirkan kebijakan yang menjaga keberlangsungan hidup manusia dari kerusakan. Sangat bertolak belakang dengan ideologi kapitalisme yang telah mengorbankan banyak nyawa manusia melalui kebijakan kapitalistiknya. Saatnya mengakhiri pandemi dengan tuntunan Ilahi.

 
Top