Menakar Efektivitas PPKM Darurat sebagai Peta Jalan Mengentaskan Pandemi


Oleh Rina Tresna Sari, S.Pd.I

(Praktisi Pendidikan dan Member AMK)


Sudah sepekan pemerintah menjalankan opsi PPKM dalam usaha menekan laju penyebaran virus Corona. Namun, sungguh sangat disayangkan kebijakan ini dirasa belum membawa perubahan yang signifikan dalam menekan laju penyebaran virus. Kasus positif Covid-19 dan kematian harian masih terus meningkat. Fasilitas kesehatan dan rumah sakit rujukan nyaris penuh. Tenaga kesehatan pun banyak yang berguguran.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga mengatakan, setelah sepekan penerapan PPKM Darurat, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan tersebut. Pemerintah, kata Windhu, harus berbenah mulai dari hulu sampai ke hilir. Menurutnya, kebijakan ini masih bolong di mana-mana. (CNNindonesia.com, 9/7/2021).

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman pun menyebut sudah sepekan pelaksanaan PPKM Darurat masih belum berhasil mengatasi pandemi virus Corona. Dicky menyampaikan beberapa perkembangan data pertumbuhan kasus Corona hingga jumlah testing selama PPKM Darurat. Hal pertama yang menjadi perhatiannya adalah pertumbuhan kasus Corona. Selama sepekan ini, pertumbuhan kasus Corona di Indonesia masih meningkat.

“Growth rate atau pertumbuhan kasus itu 3 Juli dari 38,3% meningkat 9 Juli menjadi 45,4%. Kemudian angka reproduksi dari 3 Juli 1,37 pada 9 Juli menjadi 1,4. Meningkat, artinya belum berhasil sebetulnya untuk melihat evaluasi, melihat keberhasilan intervensi 2 ini,” ujarnya. (DetikNews.com, 10/7/2021).

Evaluasi PPKM Diperlukan

Evaluasi terhadap kebijakan ini memang perlu dilakukan untuk melihat seberapa serius penanganan pemerintah terhadap lonjakan kasus Covid-19. Jika sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan total atau karantina wilayah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, faktanya kebijakan ini tidak membuahkan hasil, bahkan saat ini kasus Covid semakin merajalela meski sudah diberlakukan kebijakan baru PPKM.

Evaluasi yang dilakukan pun harus serius. Jika kebijakan ini tidak juga membuahkan hasil, kebijakan ini akan membuat rakyat bingung. Bisa jadi semakin membuat rakyat malas untuk mengikuti kebijakan pemerintah yang seolah plin-plan. Bahkan, bisa semakin menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Rakyat akan semakin lelah dengan kebijakan pemerintah yang bersikukuh tidak ingin menerapkan lockdown total pada daerah yang terjangkiti wabah. Padahal, lonjakan kasus dapat dicegah jika saja lockdown ini diterapkan pada awal kasus ditemukan, pada saat orang yang masih terjangkit sangat sedikit dan belum menyebar kemana-mana. Penerapan lockdown akan menjadi kebijakan yang sangat tepat dan sudah pasti lonjakan kasus dan penyebarannya bisa terkendali.

Sayangnya, hal ini tidak dilakukan, pemerintah malah memberlakukan PSBB, PSBM, dilanjut dengan new normal dan sekarang PPKM yang sebenarnya aturan yang sama, hanya berbeda istilah. Realitasnya, segala bentuk kebijakan tersebut intinya rakyat menjaga diri dengan membatasi ruang gerak tapi tetap harus berusaha sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya.

Beginilah memang yang akan terjadi jika negara mengadopsi sistem kapitalisme sekuler yang rusak dan merusak. Berawal dari ekonomi yang menjadi prioritas utama bagi negara yang menerapkan sistem kapitalisme sekuler lahirlah kebijakan-kebijakan yang plin-plan dan tidak melahirkan solusi. Akhirnya rakyat yang selalu jadi korban.

Islam Melahirkan Solusi Hakiki

Sangat berbeda dengan Islam kala diterapkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin Islam mampu mengatasi pandemi. Sejarah mencatat Islam mampu mengatasi seluruh wabah yang pernah terjadi di masa kekhilafahan.

Saat terjadi wabah, penguasa Islam dengan segera menutup daerah yang terkena wabah, sehingga daerah yang tidak terjangkiti bisa beraktivitas normal dan daerah yang terkena wabah cepat tertangani. Begitupun tes massal, akan massif dilakukan agar segera berpisah antara yang sakit dan sehat.

Seperti apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab saat terjadi wabah Tha’un di Syam pada 18 H. Khalifah Umar memerintahkan untuk me-lockdown daerah yang terkena wabah dan langsung membuat posko-posko bantuan agar kebutuhan pokok rakyat yang terkena wabah terpenuhi.

Khalifah Umar pun mendengarkan Amar bin Ash sebagai pakar dalam menghadapi pandemi dan menginstruksikan pada rakyatnya yang ada di Syam untuk mengikuti kebijakan Amar bin Ash dengan maksimal.

Amr bin Ash berkata, “Wahai manusia sesungguhnya wabah ini seperti api yang menyala-nyala dan manusia yang berkumpul ini bahan bakarnya. Kayunya semakin berkumpul (manusia) maka semakin keras, dan cara mematikan api ini harus dipisah. Maka berpencarlah ke gunung-gunung.”

Penguasa yang lahir dari sistem Islam tidak pernah bermain istilah hingga membingungkan rakyatnya. Selalu amanah dalam menjalankan setiap kebijakannya, sehingga tidak akan menimbulkan polemik dan membuat kehilangan kepercayaan dari umat. Penguasa akan dibantu pula oleh pejabat-pejabat pemerintah yang amanah dan bervisi menyelesaikan permasalahan umat yang mementingkan nyawa rakyat dibandingkan materi. Karena, mereka sadar beratnya hisab di akhirat nanti. 

Wallahu a’lam bishshawab.