Marital Rape dalam RUU KUHP: Serangan Hukum terhadap Keluarga Islam


Oleh Rayani Umma Aqila


Masyarakat diresahkan dengan beberapa delik krusial yang terdapat dalam RUU KUHP 2019 yang hingga kini dipersoalkan banyak pihak. RUU KUHP disebut meluaskan definisi perkosaan salah satunya perkosaan suami terhadap istrinya. Perihal perkosaan dalam perkawinan ditambahkan dalam rumusan pasal 479 dimaksudkan agar konsisten dengan pasal 53 UU 23/2004 tentang PKDRT. Dilansir dari detikNews (15/6/ 2021), RUU KUHP memasukan definisi pemerkosaan yaitu  pemerkosaan suami terhadap istrinya (marital rape) dimana suami bisa dipenjara. Merespons hal itu, Komnas Perempuan mengungkap data aduan dari istri yang mengaku diperkosa suami. Berdasarkan Catatan Tahunan 2021, jumlah laporan terkait pemerkosaan terhadap istri adalah 100 kasus untuk 2020. Tahun 2019, data kasus mencapai 192 kasus yang dilaporkan. Kata komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini saat dihubungi, Senin (16/6/2021).

Begitu juga dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengatur pasal tentang tindak pemerkosaan atau rudapaksa yang dilakukan suami terhadap istri, maupun sebaliknya atau marital rape. Aturan itu tercantum dalam pasal 479 ayat 2 poin a RUU KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga dapat dihukum pidana penjara paling lama 12 tahun. "Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan (a) persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah," bunyi pasal pasal 479 ayat 2 poin a RUU KUHP.

Aturan tersebut sebenarnya sudah ada dalam Pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). CNNIndonesia, (18/06/2021) dalam perkawinan di Indonesia, umumnya suami dianggap sebagai pencari nafkah dan istri seseorang yang harus siap melayani suami, termasuk dalam hubungan seksual. Ratusan aduan tiap tahun berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan, jumlah laporan terkait pemerkosaan terhadap istri tahun 2019 sebanyak 192 kasus. Lalu pada 2020 sebanyak 100 kasus. Kasus marital rape terjadi pada 2014 silam. Seorang perempuan asal Denpasar Bali, meninggal karena dipaksa berhubungan seksual oleh suaminya. 

Akibat perbuatannya itu, sang suami dijatuhi hukuman penjara 10 bulan. Oleh sebab itu, dari Komnas Perempuan menyerukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual (RUU PKS) harus segera disahkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin menghawatirkan dan tidak bisa dipungkiri hal ini menuntut adanya penyelesaian segera. Namun, menjadikan Pasal 479 KUHP perkosaan sebagai solusi terlepasnya istri dari suami tentu tidak sesederhana itu, mengingat tindak kekerasan suami terhadap istri tidak semata-mata karena kesalahan sang suami, namun terkait aspek atau problem lainnya. Pemerkosaan adalah istilah yang tidak bisa diterapkan dalam kasus kekerasan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, karena fakta dan solusi hukumnya berbeda. Misalnya, disatukan sisi situasi krisis saat ini telah melahirkan problem ekonomi yang mendera banyak keluarga atau saat suami menginginkan istri melayani sementara istri sedang berhalangan tidak bisa menjalankan tugasnya, dan suami akibat tekanan atau stress akibat masalah ekonomi cenderung berlaku kasar dan memaksakan kehendak. 

Sistem pendidikan sekuler telah menghasilkan pernikahan yang tidak didasari Mahabbah Fillah saling mencintai karena Allah dan minimnya pemahaman tentang syariat pernikahan, karena itu mustahil terjalin interaksi suami istri layaknya persahabatan yang penuh kebahagiaan dan ketentraman ditambah lagi penerapan sistem kapitalisme telah menghasilkan himpitan dan krisis, termasuk pandemi saat ini. Hal ini keniscayaan suami sebagai pencari nafkah akan terus berada dalam kehidupan yang berat. Alhasil di bawah penerapan sistem pendidikan sekuler dan sistem ekonomi kapitalis suami akan merasa kering kasih sayang dan pengertian. Sementara itu istri merasa diperkosa. 

Adapun masyarakat kehilangan kontrol akibat individualisme sementara negara hanya menjadi pengurus dan penjaga kepentingan asing dan pengusaha. Sibuk mengobral dagangan kekayaan alam negara pada korporasi nasional maupun internasional padahal sudah jelas sistem kapitalisme inilah penyebab rapuhnya ketahanan keluarga. Oleh karenanya marital rape hanyalah istilah yang terus digaungkan kalangan sekuleris dan gender untuk menyerang hukum-hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami isteri dan melemahkan lembaga perkawinan Islam. Kekerasan dalam rumah tangga justru niscaya terjadi ketika landasan rumah tangga dan negara tak berdasarkan Islam, sehingga solusinya bukan dengan menghapus hukum-hukum Islam tapi justru dengan menjadikan Islam sebagai landasan berkeluarga dan bernegara.

Penerapan Islam dalam rumah tangga dan negara dipastikan akan mencegah segala bentuk kekerasan baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, karena semua interaksi berbasis hukum syara. Dalam keluarga akan tegak mu'asyarah bil ma'ruf, dengan jaminan sistem yang mengokohkan oleh negara. Umat harus waspada dengan agenda-agenda kalangan sekuler dan feminis yang ingin menghapus sisa-sisa hukum Islam dengan dalih pembelaan terhadap hak-hak perempuan melalui jalur legislasi. Oleh karena itu syariat mendorong laki-laki dan perempuan menikah atas dasar agamanya bukan hartanya, keturunannya dan fisiknya sehingga bekal keimanan dalam mengarungi rumah tangga adalah modal terbesar dalam bangunan sebuah keluarga. Keberadaan negara pun, sangat penting dalam memahamkan pemahaman Islam kafah kepada masyarakat melalui berbagai pendidikan yang memiliki kurikulum berbasis Islam namun pendidikan yang memiliki kurikulum berbasis Islam hanya akan terwujud dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah Islam. Wallahu a'lam bisshawab.