Komersialisasi Vaksin Hanya Ada dalam Sistem Kapitalis


Oleh Fathiyaturrahmi

(Ibu Rumah Tangga Dan Aktivis Menulis Kreatif)


Program baru pemerintah terkait vaksin yaitu adanya vaksin Covid-19 berbayar atau vaksin gotong royong individu menuai pro kontra. Rencananya program vaksinasi tersebut akan digelar PT Kimia Farma Tbk mulai Senin, 12 Juli 2021. Tujuan vaksinasi berbayar ini adalah untuk memperluas cakupan vaksinasi demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. (kompas.com, 12/07/2021).

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada akhir tahun 2020 yang mengatakan akan memberikan vaksin Covid-19 gratis kepada masyarakat, kini hanya berselang beberapa bulan, muncul program vaksin berbayar. Tentunya hal ini mendapat kritikan dan pertanyaan dari berbagai pihak.

Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi dengan tegas mengatakan bahwa vaksin berbayar harus ditolak karena tidak etis di tengah pandemi  yang sedang mengganas. Menurut Tulus, karena ada vaksin Covid-19 gratis dan berbayar, maka hal ini bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya. (health.detik.com, 12/07/2021).

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya melalui program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar. Menurutnya, pemerintah semestinya fokus pada program vaksinasi nasional dengan mendatangi langsung masyarakat, memperbanyak tenaga vaksinator, serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah. (kompas.com, 12/07/2021).

Selain itu, epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mengatakan bahwa vaksinasi berbayar baru bisa diterapkan jika seluruh masyarakat telah mendapatkan haknya dalam layanan kesehatan seperti vaksin. (bbc.com, 12/07/2021).

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman juga mengatakan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang melakukan vaksinasi berbayar untuk tujuan herd imunity. Menurutnya, perlu proses panjang untuk membentuk kekebalan komunal. Ambang batasnya adalah 181,5 juta. (tribunnews.com, 12/07/2021).

Seiring dengan derasnya kritik dari berbagai pihak yang menilai program tersebut semakin menyulitkan masyarakat dalam mengakses vaksin, akhirnya Program vaksinasi Covid-19 berbayar ditunda. Terkait penundaan tersebut, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan. (kompas.com, 12/07/2021).

Penundaan ini pun tak lepas dari kritikan. Politikus Partai Gerindra Fadli Zon dalam cuitannya melalui akun Twitter @fadlizon, Senin (12/7/2021). “Vaksin Gotong-royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat. Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan. BUMN itu bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat bukan cari untung dari rakyat”. (bisnis.com, 12/07/2021).

Karena desakan-desakan itulah, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2021 Presiden Jokowi memutuskan membatalkan vaksin Covid-19 berbayar. Hal ini disambut gembira oleh masyarakat.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021). (detik.com, 16/07/2021).

Vaksin Berbayar adalah Ide Pemerintahan Kapitalis

Keputusan pemerintah mengadakan vaksin berbayar tak lepas dari karakter pemerintahan kapitalisme yang selalu mencari keuntungan dalam tiap kesempatan. Penundaan yang dilakukan masih memberikan peluang bahwa program tersebut akan tetap diberlakukan. Vaksin yang seharusnya menjadi hak masyarakat, terhalang oleh adanya program berbayar. Meskipun akhirnya diputuskan untuk dibatalkan namun justru memperlihatkan tidak konsistennya pemerintah menetapkan peraturan. Penanganan pandemi Covid-19 oleh penguasa negeri ini tidak memperlihatkan keseriusan.

Mereka tidak memperlihatkan perhatian penuh bagaimana tenaga medis menghadapi kesulitan menangani pasien Covid-19 yang semakin bertambah. Pemerintah bahkan tidak memberikan pernyataan khusus terkait langkanya tabung gas oksigen di pasaran sementara rakyat sangat membutuhkan. Kemudian, kejadian banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal saat isoman, penguasa terlihat tidak mampu memberikan solusi. Belum lagi program vaksin yang seharusnya digadang-gadang sebagai alternatif pencegahan Covid-19 justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena tidak sedikit yang mengalami efek buruk pasca vaksin. Mulai kejadian terinfeksi Covid-19, kejang-kejang bahkan meninggal.

Alih-alih menyikapi keadaan darurat tersebut, penguasa justru semakin angkuh ingin melakukan bisnis dengan rakyat sendiri. Solusi yang diberikan jauh dari tanggung jawabnya sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Sikap zalimnya bahkan mampu dikatakan bahwa mereka telah rela mengorbankan nyawa rakyat untuk cuan. Musibah yang dialami rakyat justru dijadikan kesempatan untuk mengambil manfaat materi.

Jika memang vaksin mampu menjadi alternatif untuk mencegah penyebaran virus, maka hal utama yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana vaksin itu bisa tersebar di tengah masyarakat hingga ke pelosok. Hak rakyat adalah mendapatkan edukasi yang baik mengenai vaksin dan mendapatkan pelayanan vaksin gratis. 

Ketika pemerintah justru membatasi penyebaran vaksin dengan munculnya vaksin berbayar, maka bagaimana mungkin target vaksin diterima oleh rakyat seluruhnya sehingga pandemi ini bisa segera usai. Terlepas apakah ada peran pengusaha dibalik vaksin berbayar ini seharusnya pemerintah tidak mengambil kesempatan untuk memeras rakyat yang sedang berjuang menghadapi pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi telah berhasil memberikan dampak buruk kepada kehidupan ekonomi rakyat selain dampak kematian. Sehingga karena hal inilah pemerintah justru harus menunjukkan kepedulian tinggi dan segera mungkin mengakhiri pandemi ini dengan metode yang tepat bukan dengan bisnis.

Begitulah penguasa dalam sistem kapitalis. Mereka senantiasa melihat sisi manfaat (materi) sekalipun dalam sesak nafas rakyatnya. Kepentingan materi akan menjadi perhatian utama. Kesejahteraan rakyat bukan lagi tanggung jawabnya. 

Namun, akan berbeda halnya jika pemerintah kita bersandar kepada syariat Islam, dimana penguasa akan melaksanakan seluruh amanahnya untuk rakyat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah semata. Tidak berlaku zalim apalagi mengambil manfaat dari rakyat.

Pemerintah yang melaksanakan syariat Islam, saat menghadapi pandemi maka perhatian utamanya adalah bagaimana agar wabah tersebut tidak menyebar kemana-mana. Pemerintah terlebih dahulu harus mengetahui daerah pusat wabah dan memberlakukan karantina wilayah (isolasi) agar warga di daerah yang terdampak wabah tidak keluar dan warga dari daerah yang masih aman tidak memasuki wilayah tersebut. Pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok dan obat-obatan untuk warga di daerah wabah. Serta memfasilitasi ilmuwan untuk segera menemukan vaksin atau obat yang tepat. 

Selain hal itu, yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan semangat dan motivasi kepada warga agar mampu menghadapi pandemi ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan selalu bertawakal kepada Allah Swt. Karena karakteristik penguasa Islam tidak akan menjauhkan rakyatnya dari Allah Swt dan senantiasa mengingatkan rakyatnya agar selalu mendekat kepada Allah Swt.

Begitulah penguasa dalam sistem Islam. Keberadaannya sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah Swt. bukan berasaskan manfaat materi seperti yang terjadi dalam pemerintahan Kapitalis.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam hadits yang lain, Rasulullah bersabda, “Orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.“ (HR Tirmidzi).

Lantas, mengapa kita masih berharap pada sistem kapitalis jika sudah jelas kebobrokan dan kezalimannya? Hanya Islam yang mampu menjadi solusi untuk mendapatkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Wallahu a’lam bishsowwab.