Oleh Suhartini


Untuk yang kedua kalinya, pemerintah membatalkan ibadah haji. Pembatalan itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 3 Juni 2021. Pembatalan haji yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 ini diambil karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih membahayakan.

Tahun 2020, pemerintah juga membatalkan ibadah haji yang disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi pada 2 Juni 2020. Alasan mendasar yang melatarbelakangi saat itu adalah demi menjaga keselamatan setiap jiwa manusia.

Keputusan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun ini, untuk kedua kalinya, dinilai pengamat sebagai langkah yang "terburu-buru" di tengah masih terbukanya peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kuota dari 60.000 jemaah yang diizinkan Arab Saudi, 45.000 jemaah luar negeri dan 15.000 ribu dari dalam Saudi. 

"Ini keputusan terlalu cepat untuk tidak memberangkatkan apa pun alasannya, apalagi ini yang kedua kali. Masih ada ruang berdialog atau cara lain karena Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi," kata pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi, Kamis (03/06). 

Laporan media dalam beberapa hari terakhir menyebutkan, kuota haji tahun ini adalah 60.000 jemaah, dengan perincian 15.000 dari dalam Saudi dan sisanya dari negara-negara lain. Sebelum pandemi, jumlah total jemaah haji dari seluruh dunia sekitar 2,5 juta orang. Setiap tahun, Indonesia mengirim antara 168.000 hingga 220.000 jemaah.

Pupus sudah harapan 93 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Muratara untuk menunaikan ibadah haji dan umroh di 2021. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Muratara, H Iksan Baijuri menegaskan tidak ada pemberangkatan haji di 2021. Kondisi itu diakibatkan, masih bergulirnya Pandemi Covid-19 dan Pemerintah Indonesia mengutamakan keselamatan Calon Jemaah Haji (CJH) asal Indonesia. “Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Iksan. Menurutnya keputusan pemerintah itu sudah resmi berlaku sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021. (Sumeks.com)

Maka dari itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru, yang mengaku sudah mendengar adanya kebijakan tersebut. Tetap berharap peniadaan tersebut tidak berlangsung lama dan jemaah haji nasional khususnya Sumsel mendapatkan kuota.

Namun pemberitaan lain muncul terkait dana haji yang sudah dibayarkan oleh CJH, akankah terjamin keamanannya dan juga bagaimana jika dana tersebut di tarik oleh CJH, seperti yang dimuat dalam media

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menilai banyaknya jamaah yang menarik dana haji menunjukkan munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Berdasarkan data BPKH, jamaah lunas tunda reguler sebanyak 196.865 jamaah. Dari jumlah itu, telah ada 600-an orang jamaah yang menarik dana dan membatalkan keberangkatan hajinya. Jumlah itu pun terus bertambah. "Ini sekarang indikasinya penarikan dana awal haji, kalau ini tak dibendung khawatirnya akan menjadi masif. Sekarang tak ada pilihan lain bagi BPKH untuk merangkul semua pihak yang kredibel agar ikut bersama-sama menyampaikan pada publik tentang penggunaan dana haji agar timbul kepercayaan baru terhadap tata kelola keuangan haji," kata Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro kepada Republika.co.id, Rabu (9/6). 

Faktanya pembatalan demi pembatalan tentunya memberikan banyak dampak terutama bagi CJH itu sendiri, betapa tidak sebagian besar dari CJH tersebut sudah menunggu puluhan tahun dan bahkan banyak CJH yang lansia, selain itu juga memberikan dampak pada penumpukan CJH yang masuk daftar tunggu untuk diberangkatkan. 

Ini tentunya membuat kegaduhan dalam masyarakat indonesia, dengan munculnya pemberitaan tentang keberadaan dana haji yang sudah disetorkan oleh CJH yang juga sebagian besar sudah melunasi pembiayaan haji mereka. Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana pengelolaan dana haji sebenarnya, karena faktanya pemerintah hanya memerintahkan kepada CJH untuk berdoa dan bersabar, serta keputusan diambil hanya untuk melindungi CJH dimana pandemi Covid-19 masih meningkat. Pemerintah tidak memberikan penjelasan yang nyata tentang prosedur pembatalan serta jaminan keamanan tentang dana haji, serta jaminan apakah untuk CJH yang lansia akan diprioritaskan. Inilah bukti salahnya pengelolaan ibadah haji dimana sistem ini hanya mementingkan untung dan rugi dalam setiap urusannya, karena mengutamakan bisnis di setiap urusan. Dengan demikian tergambar dengan jelas buramnya potret sistem kapitalis dan sekuler.

Pernahkah Haji Batal?

Memang benar, pembatalan haji pada pandemi dua tahun terakhir bukan kali pertama. Berdasarkan data The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives yang dirilis pada Maret, ibadah haji pernah 40 kali ditiadakan dalam sejarah peradaban manusia. Pembatalan haji beberapa kali dilakukan karena berbagai macam faktor, misalnya wabah penyakit, konflik, aktivitas bandit dan perampok, dan alasan lainnya.

Masalahnya, pembatalan ibadah haji kali ini sangat berbeda dengan kondisi alasan pembatalan haji pada waktu yang lampau. Pandemi corona terjadi pada era yang sangat modern dimana sains dan teknologi berkembang begitu pesat. Ini akibat dari penanganan sistem kapitalisme, meskipun riset dunia kesehatan dan farmasi sudah berkembang sedemikian rupa manusia harus menerima kenyataan pahit bahwa penyelenggaraan ibadah haji yang sudah berlangsung ribuan tahun bisa terhambat karena alasan faktor pandemi.

Jadi, masalah kisruh pembatalan pemberangkatan jemaah haji masa pandemi Covid-19 berawal dari kelemahan paradigmatis penguasa kaum muslimin akibat tidak menerapkan syariat Islam kafah dalam naungan khilafah. Sistem republik maupun sistem kerajaan sangat tidak kompatibel dengan syariat Islam. Penguasa dalam sistem kapitalisme hanya dapat melahirkan kebijakan bervisi keuntungan kapitalistik. Dan akan selalu gagal dalam menyelesaikan semua masalah kendati masalah tersebut sepele, dan semuanya itu memang sejatinya menjadi tujuan mereka untuk mengaburkan bahkan menghilangkan cahaya syiar Islam salah satunya dengan pembatalan ibadah haji bagi kaum muslim.

Haji, Ibadah Global yang Butuh Khilafah

Dalam Negara Khilafah hal yang berkaitan dengan ibadah, sangat diperhatikan dengan baik, karena berhubungan dengan penerapan syariat dari sisi ibadah kepada Allah. Oleh karena itu Negara Khilafah sangat mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan menempatkan orang-orang yang profesional dalam pengurusan ibadah umat. Salah satu contoh pengurusan pelaksanaan haji yang sangat diperhatikan mulai dari pendaftaran, pemungutan ONH besar dan kecilnya ditentukan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan tanah Haram (Makkah-Madinah), persiapan pemberangkatan, kesehatan serta kenyamanan dari umat yang akan beribadah dan sampai pada pemulangan jamaah ke daerah asalnya. Dengan membentuk departemen khusus yang menurusi Haji dan Umrah, dari pusat hingga ke daerah yang terkait dengan masalah administrasi dengan prinsip Basathah fi an-nidzam, sur’ah fi al-injaz , serta bekerja sama dengan departemen kesehatan untuk mengurus kesehatan jamaah, dan bekerjasama dengan departemen perhubungan untuk urusan transportasi massal. Kesemua itu diurus berdasarkan paradigma negara khilafah adalah ri’ayatu syu’un al-hujjaj wa al-‘ummar (mengurus urusan jamaah haji dan umrah)

Selanjutnya penghapusan visa haji dan umrah dengan kebijakan ini merupakan konsekuensi hukum syara’ tentang kesatuan wilayah yang berada dalam satu negara. Visa hanya berlaku untuk kaum muslim yang menjadi warga negara kafir, baik kafir Harbi hukman maupun fi’lan. Selain itu juga pengaturan kuota aji dan umrah, dengan mengutamakan: kewajiban haji dan umrah berlaku sekali seumur hidup, kewajiban ini berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan, bagi calon jamaah yang belum pernah haji dan umrah, sementara sudah memenuhi syarat dan berkemampuan, maka mereka akan diprioritaskan. Ini ditunjang dengan adanya database yang valid bagi warga negaranya, sehingga akan lebih mudah dalam pengurusannya.

Jika hari ini kita hidup dalam naungan Daulah Khilafah, semua tuntunan akidah dan syariat akan menjadi dasar penanganan wabah, yakni mengarantina wilayah dan mengisolasi penderita. Hal ini ditopang dengan pemberian jaminan logistik agar tidak ada alasan masyarakat melakukan pergerakan ke area di luar wabah. Terlebih, negara khilafah meniadakan ego kewilayahan, sehingga penanganan bisa lebih terintegrasi dan terkoordinasi di bawah satu komando kepemimpinan. Pengetesan, vaksinasi massal, dan tracing akan digalakkan agar area wabah tidak meluas seperti sekarang. Dengan demikian, wabah bisa dituntaskan sesegera mungkin.

Akhirnya penyelenggaraan ibadah haji pun tidak akan terganggu dan akan bisa terlaksana, tidak seperti saat ini. Meski demikian, seluruh stake holder akan tetap waspada. Protokol kesehatan tetap ketat dijaga. Begitu pun ketersediaan fasilitas penunjang, akan diupayakan tersedia di setiap tempat penyelenggaraan.

Wallahua a'lam bishshawab.

 
Top