KEBIJAKAN PPKM DARURAT, EFEKTIFKAH?

 


Oleh Maya Dhita E.P., S.T.

Pegiat Literasi


Berbagai nama program pembatasan kegiatan Masyarakat mulai dari Pembatasa Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM mikro dan kini PPKM darurat dinilai hanya mengganti istilah saja. Pelaksanaanya pun masih dinilai setengah hati. Ditambah berita masuknya 20 orang TKA China di awal pemberlakuan PPKM darurat. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin menurun.


Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat akibat  peningkatan kasus covid-19 yang cukup signifikan diberbagai wilayah di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri PPKM darurat No. 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Payung hukum yang dibuat sehari sebelum pelaksanaan  PPKM darurat. Peraturan ini dibuat sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19


Pelaksanaannya sendiri hingga saat ini masih belum bisa dikatakan sempurna. Terdapat pelanggaran di sana-sini. Masih adanya perusahaan yang mempekerjakan seluruh karyawannya walaupun telah diberikan batasan sebelumnya. Hal ini membuat pemerintah mengubah aturan sebelumnya dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. (www.kontan.go.id, 8/7/2021)


Hal ini terjadi karena masyarakat belum siap untuk menderita kerugian dan semakin terpuruk di masa pandemi ini. Kondisi perekonomian yang lemah membuat rakyat harus berjuang mencari uang ditengah ancaman virus Covid-19. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga tidak menjangkau seluruh rakyat. Bahkan ada yang tidak tepat sasaran.


Hingga sepekan pelaksanaa PPKM darurat, ternyata belum bisa menekan laju penambahan kasus baru covid. Targetnya adalah menurunkan angka mobilitas hingga 50% dan diharapkan mampu berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kasus covid dalam negeri. Nyatanya, jumlah penambahan kasus covid masih mengalami lonjakan. 


Kebijakan PPKM darurat sebenarnya tidak lebih baik dari program sebelumnya. Hanya soal luas wilayah terdampak program saja yang menjadi pembedanya. Sedangkan kebijakan interaksinya masih tebang pilih. Jika hal ini terus dilakukan, penangan kasus covid akan terus memburuk atau paling tidak jalan di tempat. Perekonomian pun semakin lemah karena pembatasan yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Tidak menutup kemungkinan ada akan terjadi pembatasan kegiatan masyarakat lagi kedepannya. 


Pada kondisi darurat kesehatan seperti yang terjadi hampir di seluruh dunia saat ini, pemerintah seharusnya wajib melakukan kekarantinaan kesehatan. Kewajiban ini tunduk pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. 


Undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan kekarantinaan masyarakat


Dari sini pemerintah memiliki dasar untuk melakukan kekarantinaan wilayah atau yang lebih dikenal dengan istilah lockdown. Karantina wilayah merupakan pembatasan penduduk pada suatu wilayah termasuk di dalamnya wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa, yang tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.


Selama karantina, kebutuhan hidup dasar orang yang dikarantina akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Termasuk di dalamnya pakan untuk ternak yang dimiliki oleh orang yang dikarantina.


Setiap orang dalam wilayah karantina juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Tidak apa perbedaan perlakuan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Semua mendapatkan hak yang sama.


Biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat dalam kekarantinaan kesehatan dan wilayah pasti tidak sedikit. Negara harus membiayai seluruh kebutuhan hidup rakyat yang berada dalam wilayah karantina. Perekonomian di wilayah karantina akan mandek. Namun, hal ini akan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk penangan kesehatan dan pertahanan ekonomi saat pandemi semakin berlarut seperti yang terjadi saat ini.


Lockdown akan memutus interaksi antara si sakit dengan yang sehat. Orang yang sakit akan sembuh, yang sehat terus bekerja seperti biasa. Inilah yang akan memutus rantai pandemi. 


Pola pikir kapitalisme telah membuat penanganan pandemi tidak maksimal. Nyawa dan kesehatan rakyat belum menjadi prioritas utama dalam memutuskan kebijakan. 


Islam sangat menghargai dan melindungi nyawa seseorang. 


“Barang siapa membunuh satu nyawa yang tak berdosa sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya, bila kita menghidupkan satu nyawa manusia sama dengan menghidupkan nyawa manusia seluruhnya.” (QS. Al-Maidah [5]: 32).


Begitu pula pemimpin dalam daulah Islam. Pemimpin yang selalu terikat dengan hukum syariat tidak akan membiarkan rakyat terancam jiwanya. Dia akan menjadikan keselamatan dan nyawa sebagai prioritas utama dalam mengambil kebijakan. Seperti dalam masa pandemi, maka yang akan dilakukan adalah lockdown. Rakyat tidak akan kesusahan dan hanya fokus dalam pemulihan kesehatan karena seluruh kebutuhan hidup akan disediakan oleh negara. 


Wallahu a'lam bishshowab.