Kapitalisme: Akar Perselingkuhan Negara terhadap Rakyat



Oleh Lafifah 

(Ibu Rumah Tangga Dan Pembelajar Islam Kaffah)


Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021. "Selama pemberlakuan PPKM Darurat saya meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia, dengan alasan berwisata maupun bekerja," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (4/7). Menurutnya, larangan ini penting agar kebijakan PPKM Darurat berjalan efektif dan penerapannya tidak diperpanjang setelah berakhir pada 20 Juli mendatang.

Kutipan pernyataan tersebut pada dasarnya adalah kritikan terhadap pemerintah yang setengah hati mengatasi pandemi Covid-19. Masih hangat dalam ingatan ketika pemerintah memberlakukan larangan mudik terhadap masyarakat, akan tetapi membiarkan dengan bebas masuknya WNA ke dalam negeri.

Kasus lonjakan virus Covid-19 pun terjadi setelah masa pelarangan mudik berakhir dengan lonjakan yang sangat mengkhawatirkan. Ada dua penyebab lonjakan kasus yang terjadi. Pertama, pelarangan mudik tidak dibarengi dengan penutupan tempat wisata, yang berakibat masyarakat memilih berwisata ketika dilarang mudik, yang terjadi kerumunan dan mobilitas orang tidak terbendung. Dengan banyaknya tempat wisata yang over pengunjung.

Kedua bebasnya WNA masuk ke dalam negeri, yang kita paham betul kasus virus Covid-19 yang terbaru adalah virus varian DELTA, virus yang berasal dari negara India. Pertanyaannya kenapa bisa masuk ke Indonesia? Kalau bukan karena pembiaran WNA dari negara tersebut yang masuk ke Indonesia.

Kepala Ilmuawan Badan Kesehatan Dunia (WHO) Soumya Swaminathan mengatakan, virus Corona Varian Delta merupakan jenis varian yang sangat mudah menular, varian Delta saat ini menjadi varian yang dominan secara global karena peningkatan penularannya. "Delta" bisa dengan cepat mengungguli varian lain.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang patuh terhadap aturan. Terbukti ketika virus Covid-19 ini baru ada di Indonesia dan melakukan lockdown meski pemerintah telat melakukannya, akan tetapi masyarakat patuh, hanya saja tidak diimbangi periayahan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan jaminan kebutuhan masyarakat saat lockdown tersebut. Sehingga masyarakat yang mayoritas kelas menengah ke bawah yang hanya bisa makan ketika hari itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan terpaksa melanggar lockdown meski konsekuensinya terpapar virus Covid-19.

Ini adalah perselingkuhan negara terhadap rakyatnya, rakyat disuruh setia akan tetapi negara mengkhianatinya. Demikianlah negara yang menerapkan sistem demokrasi kapitalisme, azas dari semua aturannya adalah kemanfaatan untuk segelintir individu yang mempunyai kepentingan dan kedudukan seperti korporasi dan penguasa yang juga pengusaha.

Maka selamanya rakyat akan dijadikan tumbal dari kepentingan dan kemanfaatan itu. Solusi Islam dalam mengatasi masalah wabah adalah: 

Pertama, isolasi/karantina. Rasulullah saw.  bersabda: 

"Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari wilayah itu." (HR. Al-Bukhari).

Tindakan isolasi/karantina atas wilayah yang terkena wabah tentu dimaksudkan agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Selain itu, penguasa juga wajib untuk mensuplai berbagai kebutuhan untuk daerah yang diisolasi. Tindakan cepat isolasi/karantina cukup dilakukan di daerah terjangkit saja, daerah lain yang tidak terjangkit bisa tetap berjalan normal dan tetap produktif. Daerah-daerah produktif itu bisa menopang daerah yang terjangkit, baik dalam pemenuhan kebutuhan maupun penanggulangan wabah. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan tidak terdampak.

Kedua, jaga jarak. Di daerah terjangkit wabah diterapkan aturan berdasarkan sabda Rasulullah saw.: "Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat." (HR. Al-Bukhari). 

Jaga jarak dilakukan dengan physical distancing seperti yang diterapkan oleh Amru bin 'Ash dalam menghadapi wabah Tha'un 'Umwas di Palestina kala itu dan berhasil. Hanya saja, untuk mengetahui siapa saja yang sakit dan yang sehat harus dilakukan 3T (Test, Treatment, Tracing) masal tanpa henti.

Dalam Islam, tes akan dilakukan akurat secara cepat, masif dan luas. Tidak ada biaya sedikit pun, lalu dilakukan tracing kontak orang yang positif dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Pasien terkofirmasi positif dirawat secara gratis dan ditanggung negara. Termasuk kebutuhan diri dan keluarganya selama masa perawatan pun menjadi tanggung jawab negara. Dimana negara mendapatkan pemasukan dari semua pendapatan SDA yang melimpah dan bisa juga dari aset-aset negara lainnya tanpa tergantung pajak dan utang luar negeri.

Dengan langkah itu bisa dipisahkan antara orang yang sakit dan yang sehat. Mereka yang sehat tetap bisa menjalankan aktivitas kesehariannya, tanpa dibayang-bayangi virus Corona. Aktivitas ekonomi pun tetap produktif sekalipun menurun.

Maka, mari kembali kepada hukum syariat, agar dampak pandemi Covid-19 tidak semakin parah. Sehingga kita merasakan kembali hidup normal sebagaimana sebelum adanya virus ini.

Wallahu a'lam bishshawab.