Kalsel Dalam Cengkraman Narkoba, Bagaimana Nasib Warga Banua?



Oleh  Adzkia Firdaus

(Pemerhati Sosial Kemasyarakatan)


Jajaran Satres Narkoba Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menangkap AS alias Aas (29). Lelaki pengangguran warga Jalan Mantuil Permai, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel, itu harus berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki sabu. 

Polisi mengamankan 1 paket sabu dengan berat keseluruhan 1,94 gram, kotak kecil, 3sendok dari sedotan plastik, 3 pak plastik klip dan ponsel, juga kresek," beber Kompol Mars Suryo Kartiko. (banjarmasin.tribunnews, 12/6/21)


Masih banyak kasus serupa yang terjadi di Kalsel belakangan ini,  narkoba jenis sabu dan ganja yang paling mendominasi peredaran di Kalsel. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin, SE, MAP berpendapat, provinsinya merupakan "pintu masuk" peredaran narkoba atau "barang haram" tersebut. 


Meningkatkannya angka kemiskinan menjadi salah satu faktor maraknya peredaran narkoba ini, demi mendapatkan uang mereka rela menjadi pengedar barang haram, lantaran peminatnya yang masih banyak sehingga transaksi ini dianggap sangat menguntungkan. Ditambah faktor iman yang lemah menambah deretan faktor penyebab maraknya narkoba di Kalsel. Provinsi ini juga menjadi tempat transit atau pintu gerbang peredaran narkoba ke daerah Kalimantan secara keseluruhan.


Menarik untuk menguraikan faktor-faktor di atas satu persatu, hingga akan terlihat akar persoalannya, pertama tentang persoalan kemiskinan. Pada dasarnya faktor kemiskinan tidak hanya menjadi alasan maraknya peredaran narkoba ini, tapi sudah menjadi faktor akut untuk tindak kriminalitas lainnya, karena urusan perut, otak dan hati pun bisa mengeras jadi batu. 


Demikianlah kalimat yang pas untuk menggambarkan masalah ini. 

Kemiskinan yang terjadi di dunia umumnya dan Indonesia khususnya adalah kemiskinan yang struktural bukan karena nasib semata. Hal ini akibat sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi kapitalis dimana yang memiliki modal besar lah yang memiliki kesempatan untuk mengelola kekayaan negara. Walhasil kekayaan yang mestinya diperuntukkan bagi rakyat justru terkuras habis untuk orang-orang berduit, maka benarlah pepatah yang mengatakan yang kaya makin kaya, dan yang miskin tambah miskin.


Selain itu, dalam sistem ekonomi kapitalis standar terhadap barang dan jasa bukanlah halal dan haram. Namun standarnya adalah apakah bernilai jual atau tidak, sehingga ketika barang dan jasa masih ada peminatnya maka barang dan jasa itu layak di produksi. Untuk perkara jasa saja kita bisa ambil contoh prostitusi, meski jelas keharamannya, namun fakta di lapangan masih banyak peminatnya, maka tak ada alasan untuk melarang prakteknya, yang ada hanya upaya melokalisasi prakteknya saja bukan menghilangkan. 


Terkait barang, meski jelas keharamannya namun masih ada peminatnya, bahkan banyak maka sekali lagi tak akan ada cara tuntas untuk memusnahkannya, seperti minuman keras, video pornografi, dan narkoba. Inilah cara pandang sistem kapitalis yang bersumber dari akal manusia yang dilandasi hawa nafsu ketimbang iman. 


Faktor selanjutnya yang mempengaruhi maraknya peredaran narkoba adalah lemahnya iman. Dalam sistem demokrasi sekuler, urusan agama tidak boleh dicampur adukan dengan urusan kehidupan bermasyarakat terlebih diatur oleh negara. Iman hanya sebatas urusan individu yang bersangkutan dengan Tuhannya. 


Wajar negara terkesan abai dengan keimanan warganya, lebih-lebih dengan kondisi sekarang, bukannya menjaga iman rakyatnya, yang ada malah fobia dengan rakyat yang imannya kuat, ingin syariat diterapkan, justru dicap radikal dan teroris. Lengkaplah sudah penyebab maraknya peredaran narkoba, meski Kalsel dianggap religius namun tidak didukung dengan sistem yang menegakan hukum Allah, tetap saja iman itu bisa goyah lebih iman yang ada sudah sangat minim.


Islam dengan perangkatnya yang komprehensif pastinya mampu mengatasi persoalan ini dengan tuntas hingga ke akarnya. Pertama kemiskinan dalam negara Islam akan diatasi dengan baik, mengapa? karena dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin adalah pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggung jawaban langsung oleh Allah, dan itu sangat diyakini oleh penguasanya. Lebih-lebih sanksi yang diberikan bagi penguasa yang abai akan keterikatan terhadap hukum syara adalah di copot jabatannya bahkan mendapatkan sanksi yang sama dengan warganya tanpa ada pembedaan. 


Kedua, iman warga negaranya menjadi tanggung jawab penguasa untuk memastikan bahwa tidak ada yang merongrong keimanan hingga titik yang paling lemah. Sehingga warganya tidak akan ada yang berani untuk bermaksiat kepada Allah karena takut akan azab dari Allah kelak di akhirat. Ditambah sanksi yang diberikan negara bagi pengedar narkoba sangat berat hingga benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku dan tentu saja tanpa pandang bulu. Pejabat atau rakyat jika terbukti melakukan tindak kriminal akan merasakan sanksi yang sama.


Dalam sistem ekonomi Islam, halal dan haram jelas akan menjadi landasan dalam peredaran barang dan jasa, bukan mengandalkan untung dan rugi. Dari sini jelas barang dan jasa yang haram, meski bernilai ekonomis bahkan dalam dianggap memberikan kontribusi bagi pendapatan negara sekalipun tak akan pernah dibiarkan beredar. 

Wallahu a'lam bishawwab