Oleh Tsamratul Ilmi

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Di saat ekonomi mengalami kelesuan, pariwisata menjadi salah satu andalan pemerintah yang diharapkan mampu menggerakan perekonomian serta pemasukan bagi negara. Untuk itu berbagai wilayah seakan berlomba menciptakan destinasi baru ataupun membenahi destinasi yang sudah ada. Berbagai program digulirkan guna menunjang tercapainya percepatan pembangunan objek wisata.


Dilansir dari jabarprov.go.id, bahwa Pokja Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pariwisata Satuan Tugas Citarum Harum sudah menyiapkan tiga program besar pada tahun 2021, yang saat ini sedang dibangun. Program pertama, adalah penataan dan revitalisasi saluran Kalimalang tahap II di kota Bekasi. Kedua, penataan Situ Ciburuy  Kabupaten Bandung Barat. Ketiga, pembuatan Embung Tanjung Wangi di Kabupaten Bandung.


Menurut Dikky Achmad Sidik, selaku Ketua Pokja Pengelolaan air dan Pariwisata Satgas Citarum Harum, kriteria keberhasilan dari penataan Situ Ciburuy juga Kalimalang adalah sama-sama meningkatnya destinasi wisata berbasis air. Sedangkan  pembangunan Embung Tanjung Wangi, Kecamatan Pacet akan bermanfaat untuk menahan kelebihan air pada musim hujan, menjadi sumber irigasi pada musim kemarau, serta menjadi wisata lokal kampung ikan. 


Ketiga program tersebut tujuan utamanya adalah menambah destinasi wisata melalui penataan serta pembangunan, sebagaimana disampaikan Dikky, Kamis (24/6/2021) “Kriteria keberhasilannya yaitu meningkatnya destinasi wisata berbasis air dengan kualitas air mutu kelas 2,”.


Destinasi wisata tidak dipungkiri akan menyerap tenaga kerja penduduk sekitar, akan tetapi dampak kerusakan lingkungan  juga tidak boleh diabaikan, karena akan berkibat memberikan manfaat kepada segelintir orang dan memadaratkan banyak orang. Pembangunan destinasi wisata walaupun berbasis air akan diikuti dengan pembangunan pelengkap lainnya seperti hotel, kafe, restoran, arena bermain, lahan parkir dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja berakibat terhadap degradasi lahan seperti erosi ataupun hilangnya habitat keanekaragaman hayati dan satwa liar. 


Meskipun ada aturan yang diberlakukan, bahwa pembangunan destinasi wisata mesti memperhatikan ekosistem lingkungan, kenyataannya  pembanguan pariwisata dilakukan secara sporadis, tak terkendali, menghilangkan banyak lahan hijau. 


Jika kita berbicara masalah banjir, seharusnya pemerintah lebih fokus memusatkan perhatiannya agar banjir tidak terus berulang. Sudah terlalu lama rakyat menderita menanti solusi yang tak kunjung menghampiri. Embung demi pariwisata bisa dibangun, mengapa untuk mengatasi banjir tidak diutamakan? Sungai dibersihkan serta ditata demi pariwisata, mengapa untuk kepentingan publik kurang diperhatikan? 


Secara umum betapa rakyat membutuhkan hidup nyaman tidak dibayangi banjir juga air sungai yang bersih. Kehidupan manusia sangat bergantung kepada air. Selalu jadi harapan, ketika Allah Swt. menurunkan hujan  banyak berkah bisa diraih bukan banjir. Namun sayang  kurangnya wilayah resapan air dan tidak memadainya penampungan air hujan menyebabkan banjir selalu berulang menggenangi rumah-rumah penduduk  setiap tahunnya. Baleendah, Bojong Soang dan daerah lainnya sudah langganan bila turun hujan terkena banjir. Kolam resistensi sudah dibangun tapi tidak seimbang dengan besarnya curah hujan sehingga malah luber membuat banjir kian parah.


Begitupun sungai yang sudah tercemar limbah dan sampah, sampai saat ini program menciptakan Citarum Harum justru tak kunjung harum. Ironi hidup di daerah tropis, mendapatkan air bersih saja tidaklah mudah.


Menggenjot pariwisata bukan hanya di Indonesia, tapi berlaku umum hampir di seluruh negara di dunia. Pariwisata telah menjadi andalan bagi pendapatan negara. Mengapa mendunia? Sebab pengaturan hampir di banyak negara termasuk negeri-negeri Islam sama berdasarkan kapitalisme-sekular. Selalu yang didahulukan adalah keuntungan atau pemasukan, minim ri'ayah (pengurusan bagi seluruh rakyat). Masyarakat selalu dibuat bingung, apalagi di masa pandemi yang kian merebak. Himbauan agar tetap di rumah kontradiktif dengan penataan destinasi pariwisata. 


Alangkah mulianya andaikan kesulitan rakyat diutamakan, tanpa pertimbangan apapun selain karena tanggung-jawabnya sebagai penguasa. Akan tetapi hal  ini tidak akan kita dapatkan, sebab kapitalisme-sekular tidak memposisikan penguasa sebagai pengayom seluruh urusan rakyat, selain hanya sebatas regulator. Masih banyak fasilitas umum yang abai dari perhatiannya. Pembangunan di kota jauh lebih maju dibanding dengan pelosok. Jalan belum beraspal, jembatan penyebrangan mengkhawatirkan, bangunan sekolah ambruk. Pembangunan sulit merata karena diserahkan terhadap kemampuan masing-masing daerah atas nama otonomi.


Bagaimana dengan pengaturan Islam? Islam telah memposisikan siapapun yang diamanahi dengan amanah kepemimpinan, wajib mengurusi seluruh urusan rakyat bedasarkan syariat saja, tanpa kecuali. Seorang pemimpin wajib meri'ayah seluruh urusan rakyatnya tanpa memilah. Tidak boleh menguntungkan sebagian orang, merugikan yang lainnya. Tidak dibenarkan memperhatikan wilayah tertentu abai terhadap wilayah lainnya. Tidak fokus memikirkan pemasukan bagi negara tapi lalai dalam peri'ayahan. Mengurus rakyat tidak mempertimbangkan untung rugi seperti dalam kapitalisme.


Kepemimpinan yang meri'ayah hanya ada dalam sistem Islam yang menerapkan Islam kaffah, bukan sekular. Kepemimpinan Rasulullah, khulafaur rasyidin, dan khalifah-khalifah setelahnya telah membuktikannya. Menghantarkan umat Islam pada puncak peri'ayahan. Tidak ditemukan seorang pun yang berhak menerima zakat di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Prestasi luar biasa menghilangkan kesusahan di tengah umat. 


Wallahu a'lam bi ash shawwab

 
Top