Ironi TKA Masuk Saat PPKM Darurat


Oleh Nurfia

(Aktivis Dakwah Kampus)


Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China dan India di tengah masa pandemi Covid-19 sebagai sebuah ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan di Tanah Air. Terlebih kedatangan mereka terjadi saat pemerintah sedang melakukan penerapan larangan mudik  Lebaran guna mengurangi mobilitas penduduk dalam rangka mengantispasi penyebaran virus corona.

Dilansir dari CNN Indonesia Wakil Ketua DPR RI meminta pemerintah melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021.

Adapun kebijakan larangan WNA masuk di Indonesia selama penerapan PPKM Darurat bisa menjadi langkah antisipasi varian virus baru dari luar negeri masuk Indonesia.

Sejumlah pihak mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Salah satunya Sekretaris Fraksi  PPP DPR Achmad Baidowi menilai masuknya 20 TKA China di tengah penerapan PPKM Darurat sangat tidak tepat dari aspek waktu. Kata Achmad, Pemerintah baru saja  menerapkan kebijakan PPKM Darurat untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, lanjut dia,meskipun TKA sudah melaui prosedur kedatangan orang Asing, yakni melalui karantina, namun karena waktunya bersamaan dengan PPKM Darurat membuat publik merasa ada perlakuan khusus.

Kedatangan TKA di tengah penerapan PPKM Darurat tidak tepat dan justru melahirkan tanggapan yang keliru dari masyarakat. Itu menunjukkan pemerintah gagal memberikan rasa keadilan dan kepercayaan kepada publik.

Kebijakan Hasil Kapitalisme

Masuknya TKA benar-benar mengecewakan masyarakat. Kebijakan yang  dibuat seolah menegaskan bahwa kebijakan tersebut dibuat memang ditunggangi banyak kepentingan. Di saat Covid-19 menelan banyak korban para TKA diberi karpet merah dengan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis. Selain itu, pemerintah hanya membatasi kegiatan masyarakat di dalam negeri. Namun membiarkan Warga Negara Asing masuk di Indonesia.

Rakyat di dalam negeri selalu di kungkung atas nama kebijakan tetapi transpotrasi penumpang Internasional darat, laut dan udara terus berlangsung sejak awal pandemi. Padahal terbukti kasus sebaran varian baru adalah kasus yang diimpor, didapatkan dari mobilitas orang dan perjalanan internasional. Tetapi kebijakan pembatasan kedatangan Internasional sudah melempem sejak awal pandemi. Inilah fenomena publik rusak pada para penguasanya, akibat ulah penguasanya sendiri. 

Inilah yang menyebabkan ketidakpercayaan umat semakin besar pada penguasa. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kesejahteraan yang tak pernah dikecap, memutus hubungan rakyat dan penguasa.

Islam Menghadirkan Solusi

Maka, akar permasalahan tak terselesaikannya persoalan pandemi, bukanlah sebatas Vaksinasi ataupun PPKM darurat yang serba nanggung. Namun akar masalahnya adalah ketidakpercayaan umat pada penguasa yang telah mengakar belukar.

Ketidakpercayaan lahir dari buruknya pengurusan pengusa pada rakyat. Buruknya pengurusan penguasa tak bisa dilepaskan dari tata kelola negaranya yang bersistemkan demokrasi. Demokrasilah yang menghilangkan peran pencipta untuk mengatur kehidupan bernegara. Demokrasi pulalah yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan penguasa korup dan kebijakan yang menzalimi.

Sungguh, kunci terselesaikannya pandemi saat ini adalah mengembalikan kepercayaan umat pada penguasa. Agar penguasa dan umat bahu membahu bekerjasama dalam menyelesaikan pandemi. 

Penguasa yang cinta pada rakyatnya, bekerja hanya untuk melayani rakyatnya, hanya akan kita temui dalam masyarakat Islam yang kehidupannya dinaungi dalam sistem buatan illahi.

Wallahu a'lam bi ash-shawab.