Ironi Tenaga Kerja Asing di tengah Pandemi


Oleh: Ummu Farizahrie

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Setiap negara di dunia membutuhkan para tenaga kerja dengan keahlian masing-masing untuk membantu membangun infrastruktur di negaranya, baik tenaga kerja lokal maupun asing. Demikian pula Indonesia. Tidak hanya berasal dari dalam negeri, tenaga kerja asing pun banyak dibutuhkan di negeri ini.


Namun saat ini masuknya tenaga kerja asing (TKA) di negeri ini berdampak buruk. Terutama karena saat ini wabah Covid-19 semakin mengganas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya varian-varian baru dari Covid-19 yang bermutasi. Karena seperti kita ketahui Indonesia bukanlah negara asal penyebaran virus, tetapi masuknya virus dibawa oleh pendatang dari luar negeri (imported case).


Seperti baru-baru ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang membenarkan masuknya 20 orang TKA asal Cina yang mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (3/7/21). TKA yang tiba kali ini adalah rombongan ketiga dari total keseluruhan 46 orang yang akan dipekerjakan untuk pembangunan smelter di PT Huadi Nikel-Alloy, kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan .(Antaranews.com, 5/7/2021)


Bukan kali ini saja, gelombang TKA berdatangan sejak awal pandemi. Tercatat diawal pandemi TKA datang dari Wuhan, Cina, tempat asal pandemi ini berawal. Kemudian para pekerja asing asal India juga berdatangan disaat wabah Covid-19 varian delta sedang merebak di India. Sementara pada saat bersamaan rakyat sedang dibatasi aktivitasnya dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena alasan pandemi.


Ironis memang, disaat masyarakat tidak diizinkan mudik, pemerintah malah menggelar 'karpet merah' menyambut kedatangan para TKA dari Cina. Begitu pula saat ini, disaat pemerintah menetapkan aturan PPKM darurat terhadap rakyat, disaat itu pula Bandara Internasional Sultan Hasanuddin kedatangan TKA asal Cina kembali.


Hal ini tentu mencederai rasa keadilan di hati rakyat, terutama para pekerja dan buruh. Pada saat mereka tengah berjuang memenuhi nafkah keluarganya, lantas langkah mereka dibatasi oleh penguasa negeri ini. Di waktu yang sama pula para pekerja asing itu bebas melenggang masuk ke negeri ini dan mengambil lahan pekerjaan yang seharusnya disediakan untuk mereka. Bukankah pandemi ini mengakibatkan PHK massal dimana-mana? Lantas mengapa pemerintah seakan-akan menutup mata? Alih-alih mengurus rakyat dengan membuka lapangan kerja baru, pemerintah justru menyediakan pekerjaan itu untuk pekerja asing. 


Pertanyaan yang muncul di benak kita, mengapa pekerja asing tersebut dapat melenggang bebas masuk ke negeri ini? Ini tak lain karena disahkannya UU Cipta Kerja atau omnibus law yang bertujuan untuk memudahkan masuknya TKA ke Indonesia. Awalnya TKA tidak mudah masuk ke Indonesia, mereka harus mengantongi surat izin dari Kementerian Tenaga Kerja terlebih dahulu. Setelah mengantongi izin barulah mereka boleh datang dan bekerja di negeri ini pada sektor-sektor yang telah ditentukan. Tetapi setelah adanya UU Cipta Kerja mereka tak lagi memerlukan izin. Mereka cukup datang ke Indonesia lantas bekerja pada proyek-proyek infrastruktur strategis yang mendatangkan mereka ke negeri ini. Parahnya mereka rata-rata bukanlah pekerja yang memiliki skill khusus, melainkan kebanyakan adalah buruh kasar semata.


Hubungan luar negeri antara Indonesia dan Cina yang semakin intens belakangan ini membuat pemimpin negeri ini tak berkutik dengan masuknya tenaga kerja asing dari negeri tirai bambu tersebut. Indonesia tidak lagi memiliki kedaulatan yang utuh dalam mengatur negerinya sendiri. Tunduk pada kepentingan asing yang seolah-olah ingin menanam investasi yang menguntungkan Indonesia, padahal sejatinya mereka datang untuk menjajah negeri ini yang disebut dengan istilah neoimperialisme.


Begitu pula dimasa pandemi seperti saat ini, negara tidak mempedulikan rakyatnya yang kebingungan mencari pekerjaan. Rakyat banyak yang di PHK, sementara penguasa membiarkan tenaga kerja asing masuk ke negeri ini dan merebut lapangan pekerjaan yang seharusnya disediakan untuk rakyat.


Beginilah ironi hidup didalam sistem kapitalisme. Penguasa berfokus pada memberikan jalan seluas-luasnya kepada para kapitalis yang mengeruk keuntungan luar biasa dari negeri ini. Sementara rakyat dibiarkan mengurusi dirinya sendiri walaupun harus bertarung nyawa. Sudah 63.760 nyawa melayang akibat Covid-19 sampai dengan tanggal 09/07/2021, toh pemerintah tetap bergeming dengan tetap tidak mengambil langkah lockdown total untuk wilayah-wilayah yang resiko penularan penyakitnya tinggi. Alasannya hanya satu, perekonomian harus tetap berjalan.


Keadaan dilapangan pun tak kalah mengenaskan. Rakyat melawan petugas yang merazia dan membatasi kegiatan mereka. Ini adalah bentuk ketidakpercayaan rakyat pada pemimpinnya. Aturan yang tidak konsisten dan hukum yang tebang pilih menjadikan rakyat bersikap apatis dan akhirnya mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan.


Berbeda dengan Islam yang memiliki aturan yang sempurna. Islam tegak untuk melindungi nyawa manusia (hifz an-naas). Oleh karenanya pemimpin dalam daulah Islam tentu akan lebih mementingkan keselamatan rakyatnya dibanding penyelamatan ekonomi. Khalifah bertindak sebagai raa'in (pengurus rakyat) yang mempertanggungjawabkan amanah tersebut langsung dihadapan Allah Swt. Seperti sabda Rasulullah saw:


“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat). Dan ia akan bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR.Bukhari)


Sebagai bukti perwujudan atas kepemimpinannya ketika menghadapi wabah, Rasulullah telah menetapkan karantina wilayah atau lockdown. Seperti sabda beliau:


"Jika kalian mendengar wabah di satu negeri janganlah kalian memasuki tempat itu. Tapi jika terjadi wabah sedangkan kalian berada di tempat itu maka janganlah keluar dari tempat itu." (HR. Bukhari dan Muslim).


Aturan karantina tersebut menjadikan hanya wilayah yang sedang terkena wabah akan diisolasi secara penuh, sehingga masyarakat diluar wilayah wabah tetap dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Penduduk yang sakit juga dipisahkan dengan yang sehat melalui mekanisme tracing dan testing sehingga orang yang sehat tetap dapat melakukan aktivitasnya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian kegiatan ekonomi, sosial, jasa, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor strategis negara dapat tetap berjalan.


Demikian pula dalam mengatur tenaga kerja. Daulah Islam akan sangat memperhatikan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk para laki-laki dewasa. Karena di pundak mereka ada kewajiban nafkah bagi keluarganya. Khalifah akan menjamin ketersediaan lapangan kerja. Bagi mereka yang mampu bekerja tetapi tidak memiliki modal usaha maka boleh bekerjasama antar warganegara, baik muslim maupun non muslim. Khalifah menyediakan  berbagai mekanisme, diantaranya qardh (utang) dan hibah. Khalifah akan membangun dan memperluas sektor pertanian dengan menghidupkan tanah mati dan memberikan tanah pertanian milik negara untuk dikelola oleh rakyat. Dengan begitu negara akan mandiri dan berdaulat tanpa tergantung oleh negara lain. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan rakyat pun tidak bisa dipengaruhi kepentingan asing dan aseng.

WalLahu a'lam bi ash shawab.