Oleh Nahida Ilma 

Mahasiswa



Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan PPKM Darurat guna menekan penambahan penularan virus corona gelombang kedua ini. Berbagai aturan yang ditetapkan untuk setiap lapisan masyarakat guna menyukseskan kebijakan. Berbagai berita mengabarkan kondisi terkini di berbagai selama pemberlakuan PPKM Darurat. Mulai dari kabar terkait titik-titik yang akan dilakukan penyekatan, batas maksimal penumpang mobil hingga fenomena susu beruang. Kabar terkait pelanggaran yang berujung penutupan paksa pun tak ketinggalan. 


Satuan Tugas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya mengamankan pimpinan dua perusahaan di Jakarta lantaran melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Selasa (6/7/2021). (Kompas.com, 7 Juli 2021) 


Gara-gara melayani pembeli saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, seorang penjual bubur di Tasikmalaya kena denda Rp 5 juta. (Kompas.com, 7 Juli 2021) 


Istilah tajam ke bawah dan tumpul ke atas yang sudah menjadi rahasia umum untuk melabeli hukum di negeri ini tak memudar sedikit pun walaupun pada masa wabah penyakit. Di tengah suasana lengang karena WFH dan jam malam kembali diketatkan, muncul kabar terkait masuknya TKA ke Indonesia. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Ini bukan kali pertama upaya pembatasan mobilitas kebobolan. 


Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) China ke Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (3/7) malam mengundang kritik dari masyarakat. Soalnya, mereka datang di tengah kebijakan PPKM Darurat akibat lonjakan kasus covid-19 di dalam negeri. (CNNIndonesia.com, 7 Juli 2020) 


Pihak berwenang meminta untuk tidak meributkan hal ini seiring dengan berbagai berita yang mengabarkan bahwa para TKA sudah masuk sesuai izin dan prokes. Namun, tentu saja hal itu tidak mengurangi kekesalan dan kekecewaan publik. Bagaimana tidak, di tengah seruan untuk berdiam diri di rumah, TKA justru datang untuk bekerja. Di tengah upaya penekanan penyebaran virus impor yang terus bermutasi ini, lagi-lagi kedatangan tamu impor. 


Kebijakan yang setengah hati memang begitulah tabiatnya. Hanya dapat meredakan sebentar, dan berdampak buruk di hari kemudian. Tampak tegas, namun nyatanya penuh dengan kepentingan. Ketika niat awal memang bukan untuk mengurusi rakyat, menghadirkan kebijakan yang penuh tanggungjawab akan dirasa sangat mustahil. Sistem yang berlaku, menjadikan para pihak berwenang sibuk mencari untung layaknya jual beli. 


Kebijakan yang penuh rasa tanggungjawab hanya ada dalam negara Islam. Khalifah dan setiap walinya sadar betul bahwa segala amal perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga tidak ada kebijakannya yang diambil dengan setengah hati. Ketika terserang wabah penyakit, khalifah tidak akan ragu untuk melakukan lockdown yang tentunya akan dipenuhi semua kebutuhan masyarakat yang terdampak. Di sisi lain, para pejuang garda terdepan terus diberikan support system guna menyelesaikan wabah penyakit. 


“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)


Wallahu a'lam bishshawaab

 
Top