Oleh Najiha Rasyida


Tingginya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia telah menyebabkan kolaps-nya pelayanan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Beberapa RS dan puskesmas melaporkan peningkatan pasien yang tinggi dalam beberapa hari terakhir, bahkan BOR di sejumlah RS telah melampaui batas aman. (mediaindonesia.com, 20/6/2021).

Kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan tajam sejak Mei 2021. Berdasarkan data kasus harian dari Satgas Covid-19, pada 15 Mei 2021, angka penambahan kasus Covid-19 yaitu 2.385 kasus.

Kemudian, kasus perlahan meningkat dan semakin meningkat tajam. Tercatat, pada 15 Juni 2021 ada 8.161 kasus harian, 16 Juni 2021 dilaporkan 9.944 kasus, dan pada 17 Juni 2021 sebanyak 12.624 kasus.

Dokter Erlina Burhan mengatakan, jika dibandingkan dengan data 15 Mei, terjadi peningkatan kasus pada 17 Juni sekitar 500 persen, diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan Covid-19. (kompas.com, 19/6/2021).

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung satu tahun lebih namun belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan bahkan sekarang malah terjadi lonjakan kasus. Lonjakan kasus positif Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia saja namun juga di berbagai negara. Pandemi Covid-19 menjadi jalan membuka gambaran sistem kesehatan yang semrawut. Tak hanya sistem kesehatan di Indonesia tapi seluruh dunia. Ini menunjukkan betapa lemahnya manajemen dan pelayanan kesehatan dalam sistem kapitalis. Para pemimpin membuat kebijakan yang membingungkan rakyat dan belum nampak penyelesaian masalah secara nyata.

Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di berbagai nagara salah satunya di Indonesia membuat sistem kesehatan kolaps. Kebutuhan alat kesehatan meningkat tajam, fasilitas kesehatan dan sarana prasarana kurang memadai sedangkan pemenuhan akan hal ini harus segara untuk pasien Covid-19 yang jumlahnya terus bertambah.

Begitu pula tenaga medis jumlahnya terbatas. Mereka harus berjibaku memberikan pelayanan pada pasien Covid-19 dengan keterbatasan alat serta bertaruh nyawa. Melihat fakta di lapangan banyak tenaga medis yang tertular Covid-19 dan bahkan meninggal.

Situasi wabah yang semakin tidak terkendali menunjukkan sistem kesehatan yang diterapkan oleh kepemimpinan kapitalistik sudah kolaps. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang sering dijadikan dalih atau alibi pemimpin untuk menutupi kegagalan menangani pandemi. Sejatinya hal tersebut menunjukkan hilangnya wibawa kepemimpinan mereka di mata rakyat. Negara memang sudah salah langkah sejak awal wabah ketika pengambilan keputusan disominasi pertimbangan ekomomi. Diperparah dengan penerapan kebijakan-kebijakan yang kian menjauhkan jarak antara para pemimpin dan rakyatnya.

Cikal bakal kekacauan yang terjadi di segala aspek kehidupan saat ini adalah penerapan sistem kapitalisme. Sistem buatan manusia yang menuhankan materi dan mengedepankan utung rugi pastilah menimbulkan berbagai masalah. Masih maukah kita bertahan dalam sistem ini? Apa lagi dalam situasi pendemi seperti sekarang. Kita butuh sistem kesehatan yang kuat mengatasi situasi yang tak terkendali seperti hari ini sehingga ada perubahan mendasar dan sistemis. Saat ini solusi pragmatis tak akan cukup karena akan menimbulkan perbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain. Sehingga hal ini hanya dapat terwujud dalam sistem Islam. Diawali dari perubahan sistem politik dari kapitalisme ke Islam yang berbasis kesadaran ideologis umat secara keseluruhan.

Dalam sistem Islam penguasa bertugas sebagai pengurus rakyat, yang akan menjaga jiwa setiap rakyatnya serta berparadigma pemenuhan kesehatan sebagai jaminan. Pemimpin negara Islam akan mengadakan layanan kesehatan, sarana dan prasarana pendukung, melayani rakyat tanpa ada diskriminasi kaya-miskin, penduduk kota-desa, semua dilayani dengan kualitas yang baik dan sama serta gratis. Negara bertanggung jawab dalam pelayanan publik. Dengan menyediakan sarana kesehatan, rumah sakit, obat-obatan, tenaga medis, biaya riset dan sebagainya secara mandiri. Dalam sistem Islam tidak akan khawatir dalam pembiayaan karena tidak bertopang pada pajak dan hutang namun berbasis Baitul Mal yang sumbernya berasal dari sumber daya alam. Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top