Oleh Aisha Besima 

(Aktivis Muslimah Banua)


Sudah sekian lama hari kita diwarnai pandemi, semua lini kehidupan mulai merasakan dampaknya. Hampir dua tahun pandemi bersama kita, namun yang kita lihat pandemi seakan tidak mau pergi, bahkan baru-baru ini kenaikkan penderita yang terinfeksi Covid-19 makin meningkat, apalagi dengan adanya varian terbaru, semakin menambah pilu. 


Pemerintah seakan gagap dalam menghadapi pandemi ini, apalagi ini terjadi serangan gelombang kedua. Komandan Posko Dukungan Operasi Satgas Covid-19 DI Yogyakarya Pristiawan Buntoro mengonfirmasi sebanyak 63 pasien di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta meninggal dunia dalam sehari semalam pada Sabtu (3/7/2021) hingga Minggu (4/7/2021) pagi akibat menipisnya stok oksigen.(bisnis.com, 4/7/2021)


Amukan Corona di sini semakin menyeramkan. Kasus aktif harian terus naik puluhan ribu dan mencatatkan rekor baru. Begitu juga dengan angka kematian. Dalam sehari, 1.000 nyawa melayang direnggut Corona. Meskipun kondisinya makin genting, masyarakat diminta tenang. Silakan nyalakan mode krisis, tapi matikan mode panik.


Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Corona. Salah satunya, dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. Namun, bukannya melemah, Corona terlihat malah makin perkasa. Banyaknya pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah, membuat kebutuhan oksigen meningkat drastis.


Akibatnya, hampir di semua wilayah, terjadinya kelangkaan oksigen. Warga harus berjuang keras dan antre hingga berjam-jam demi mendapatkan tabung oksigen dengan harga yang mahal.(RM.id, 8/7/2021).


Jika kita lihat penanganan pandemi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi gelombang kedua terkesan tidak serius dan pilih kasih. Kita melihat kelangkaan tabung oksigen sehingga banyak warga meregang nyawa karenanya. Namun disisi lain pada tanggal 28 Juni pemerintah mengirimkan bantuan tabung oksigen kepada India sebanyak 2.000 unit. 


Kemudian, pemerintah menerapkan PPKM Darurat untuk masyarakat se-Jawa dan Bali, namun sebaliknya sisi lain TKA asal Cina melenggang bebas masuk ke Indonesia. Terlihat jelas memang kegagapan dan ketidakseriusan pemerintah menangani pandemi ini, yang kian hari semakin memprihatinkan saja.


Belum lagi pemenuhan pelayanan kesehatan, ketersediaan rumah sakit, kemudian obat-obatan yang menunjang pemulihan untuk pasien positif Covid-19, nyatanya tidak jelas. Seperti obat cacing (ivermectin) yang digadang bisa mengurangi gejala Covid-19, tapi pada faktanya obat ivermectin ini belum lulus oleh BPOM, tetapi sudah beredar di masyarakat, dan masyarakat merasa obat ini bisa membantu mengurangi gejala yang muncul ketika terinfeksi Covid-19.


Bagaimana masyarakat tidak merasakan dilema, mereka membutuhkan oksigen, membutuhkan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, tetapi banyak rumah sakit yang penuh bahkan bisa dikatakan kolaps. Belum lagi butuh obat yang bisa mengurangi gejala covid, tetapi belum dikeluarkan izin oleh BPOM.


Realita yang terjadi hari ini membuat kita miris. Seandainya kita sadar, sejatinya inilah kehidupan dalam sistem kapitalisme sekuler, yang hanya beimplementasi pada aspek keuntungan semata. Mereka para pemangku kebijakan terkesan abai dan setengah hati menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan masyarakat menghadapi pandemi. Masyarakat seolah diminta berjuang sendiri, yang kuat akan bertahan yang lemah akan berakhir pada kematian. Luar biasa kejam dan zalimnya pemerintah yang diatur oleh demokrasi saat ini. Nyawa manusia dianggap hanya sebuah angka statistik saja bagi mereka.


Berbeda sekali dalam pandangan Islam. Islam menyiapkan beberapa hal untuk menyelamatkan nyawa manusia dan menangani pandemi sedari awal kemunculannya. Pertama, langkah strategis menyikapi pandemi adalah lockdown. Ini sudah jelas sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya.” (HR Muslim). 


Dominasi kebijakan sekuler kapitalistik yang masih bertarik ulur antara lockdown atau kepentingan ekonomi. WNA dan TKA pun masih leluasa bermigrasi ke sini. Islam memiliki negara khilafah islamiah yang siap melaksanakan sunah Rasul-Nya tersebut. Khilafah adalah negara yang mandiri dan independen. Khilafah akan mengeluarkan kebijakan tegas demi meredam penyebaran virus penyebab Covid-19.


Kebijakan politik Khilafah bersifat komprehensif dan holistik, sehingga tidak mungkin menghasilkan kebijakan plin-plan, apalagi sampai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Khilafah akan memberikan beragam fasilitas pengganti atas kebijakan lockdown, terutama ekonomi. Selama lockdown, khilafah akan meniminalisasi beragam aktivitas yang memicu kerumunan warga, sekaligus membatasi mobilitas hanya untuk pihak-pihak tertentu sesuai keperluan darurat. Bahkan, jika pengurusan urusan dan pemenuhan kebutuhan rakyat mengharuskan door to door.  Khilafah juga akan menempuh langkah tersebut. Khilafah pun akan menutup pintu-pintu kemungkinan masuknya lalu lintas WNA ke dalam negeri. 


Demikianlah ketika pandemi disolusi secara syar’i dengan konsep lockdown. Rakyat tetap di rumah saja, tetapi segala urusan mereka dikelola dengan panduan syariat oleh penguasa yang amanah dalam mengurus urusan umat, sebagaimana yang dilakukan Khilafah. Semata agar pandemi yang menggila tetap dapat solusi secara paripurna. Maka masihkah kita mau bertahan dengan sistem rusak dan bobrok seperti demokrasi saat ini? tentu jawabannya tidak. 


Saatnya kembali kepada aturan Islam kafah yang diturunkan Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. 

Wallahu a'lam bishshawab

 
Top