Oleh Nurul Lailiya, S.Pd

(Pengajar)


Nyatanya, hingga Juli 2021 ini pandemi Covid-19 masih mengancam nyawa manusia. Untuk mencegah bertambahnya korban akibat virus ini maka dilaksanakanlah program vaksinasi oleh pemerintah. Guru dan tenaga kependidikan adalah sasaran awal dari program ini disusul kemudian para lansia dan warga masyarakat yang lain. Awalnya program ini dilaksanakan secara gratis, masyarakat yang mengikuti program ini tidak dipungut biaya sedikitpun.

Pemerintah berharap semua warga masyarakat aktif mendukung program ini. Namun tidak semua masyarakat menyambut baik program yang digadang-gadang sebagai pemberantas Covid-19. Meski program ini gratis ada masyarakat yang enggan untuk vaksin. Alasan mereka beragam mulai karena takut jarum suntik, efek yang dirasakan setelah vaksin hingga kematian setelah vaksin serta kekhawatiran terhadap kandungan zat yang ada di dalam vaksin.


Di sisi lain ada pihak seperti perusahaan-perusahaan yang menginginkan agar karyawannya mendapatkan vaksin demi keberlangsungan kegiatan perusahaan. Akhirnya pemerintah meluncurkan program vaksinasi berbayar untuk mereka. Nominal harga untuk vaksinasi berbayar ini adalah Rp321.600,- per dosis dan tarif maksimal pelayanan Rp117.910,-.

Dalam perkembangannya program vaksin berbayar ini tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan perusahaan. Demi percepatan meraih kekebalan kompak, maka program vaksin berbayar juga ditawarkan pada perorangan. Meski begitu program vaksinasi gratis juga tetap berjalan. Penyelenggara vaksinasi berbayar ini pun terbuka bagi siapapun dengan catatan memiliki persyaratan sebagai fasilitator layanan kesehatan.

Informasi yang beredar, Kimia Farma ditunjuk sebagai pihak yang berperan sebagai penjual vaksin tersebut. Namun faktanya Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay belum mendengar hal itu. Menurutnya Komisi IX hanya mengetahui bahwa vaksin berbayar itu hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki banyak pekerja yang pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan program vaksinasi berbayar untuk individu ini diperuntukkan bagi WNA (Warga Negara Asing) di Indonesia tapi warga Indonesia juga boleh membeli. Dari pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa pemerintah masih saja mencari celah untuk mendapatkan keuntungan di tengah pandemi. Pemerintah tidak membatasi peruntukan vaksinasi berbayar hanya bagi WNA tapi juga WNI.

Meski hal ini ditunda pelaksanaannya, tidak melepaskan kemungkinan ke depan akan dilakukan. Lebih-lebih dengan sistem ekonomi kapitalistiknya yang berpaku pada untung rugi. Padahal sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk memberikan obat dan pelayanan terbaik dengan gratis di tengah pandemi saat ini. Bukan sebuah bisnis antara rakyat dan penjual obat.

Sayangnya, itu tidak didapatkan dalam sistem pemerintahan saat ini. Pemerintah hanya bertugas sebagai fasilitator antara rakyatnya dengan pengusaha. Melepaskan tanggung jawab mengayomi masyarakat. Hal ini jauh berbeda dengan Islam. Yang menjadikan kesejahteraan dan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Bahkan dibandingkan pemimpin itu sendiri.

Sungguh adakah pemimpin yang seperti itu? Yang tidak akan meminum obat sebelum rakyat meminumnya dan sehat. Tentu tidak akan ada selama kaum muslim hidup tanpa sistem Islam. Sistem yang diberikan oleh Sang Pencipta manusia. Karenanya, sudah seharusnya kaum muslim sadar dan bertobat untuk kembali pada aturan Allah yang mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam.

 
Top