Benarkah Utang Menyelamatkan Rakyat dan Perekonomian?


Oleh Ummu Salman

(Relawan Media)


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang merupakan salah satu instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, APBN mengalami pelebaran defisit, sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang.(cnnindonesia, 24/7/2021). 

Pernyataan menkeu tersebut menunjukkan bahwa utang akan terus dilakukan. Apalagi di masa pandemi saat ini, telah dijadikan alasan bahwa demi menyelamatkan rakyat dan perekonomian, apa pun dilakukan termasuk dengan berutang. Padahal sebelum pandemi pun utang sudah ada dan terus meningkat jumlahnya.

Pertanyaannya, benarkah ketika sebuah negara berutang kepada negara lain atau asing dan kepada lembaga-lembaga keuangan dunia, maka akan dapat menyelamatkan rakyat dan perekonomian? Nampaknya tidak sama sekali. Tidak ada kisah atau cerita yang menunjukkan bahwa sebuah negara menjadi semakin berkembang dan sejahtera dengan utang. Realitanya jauh panggang dari api. Sebuah negara yang berutang, justru ibarat masuk jerat yang sangat susah untuk keluar dari jerat tersebut.

Abdurrahman Al Maliki dalam bukunya yang berjudul Politik Ekonomi Islam menyatakan bahwa, "Sesungguhnya hutang luar negeri untuk pendanaan proyek adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi suatu negara. Justru hal itu memperpanjang penderitaan akibat bencana yang menimpa umat, disamping ia merupakan jalan untuk menjajah suatu negara". Penambahan utang yang terus menerus jelas akan mengancam kemandirian bangsa. 

Alasan Menkeu bahwa utang adalah salah satu instrumen untuk selamatkan rakyat tidak sejalan dengan kebijakan keuangan yang obral insentif untuk BUMN hingga investasi. Apalagi beberapa waktu yang lalu, Pemerintah dan DPR menyepakati penyertaan modal negara (PMN) ke belasan BUMN dengan total Rp72,449 triliun pada tahun 2022. Rencananya, PMN BUMN diberikan kepada 12 perusahaan pelat merah. Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu menilai persetujuan ini tidak tepat dilakukan di tengah pandemi. Menurutnya, pemerintah dan DPR mengabaikan sensitivitas publik. Dia mengatakan masyarakat mungkin akan sangat kesal sedang mengalami kesulitan karena Covid-19, kemudian mendapatkan kabar pemerintah mengucurkan dana untuk bangun jalan tol. (finance.detik.com, 16/7/2021).

Inilah imbas dari penerapan sistem kapitalisme khususnya dalam bidang ekonomi. Negara kapitalisme mempunyai dua sumber utama pemasukan negara, yaitu pajak dan utang. Kekayaan alam yang melimpah yang seharusnya bisa menjadi pemasukan bagi APBN negara justru dikuasai oleh para kapitalis atas nama investasi. Sudah menjadi rahasia umum, investasi di negara kita bahkan sampai mengizinkan para investor untuk memiliki kekayaan tersebut. 

Solusi Islam

Sistem Islam sangat mengutamakan kemandirian negara. Oleh karenanya meminta bantuan terhadap asing apalagi negara kafir harbi tidak akan dilakukan karena jelas hal tersebut mengancam kedaulatan negara. Keberadaan utang luar negeri atau kepada lembaga keuangan dunia yang ada, justru menjadikan negara pengutang mudah didikte dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan. 

Dalam negara yang menerapkan syariah, terdapat beragam sumber pembiayaan negara tanpa menghantar negara pada madharat. Abdul qadim zallum dalam bukunya, Al-amwal fi dawlah Al-khilafah (sistem keuangan negara khilafah) telah menjelaskan secara lengkap sumber pemasukan negara yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan negara Islam yaitu baitul mal, yang mempunyai tugas khusus yaitu menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. 

Secara garis besar pendapatan negara yang masuk dalam baitul mal dikelompokkan dalam empat sumber yaitu: 

Pertama: dari pengelolaan negara atas kepemilikan umum.

Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam seperti kekayaan hutan, minyak, gas dan barang tambang lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik umum (rakyat) sebagai sumber utama pendanaan negara. 

Pada kepemilikan umum ini negara hanya sebagai pengelola. Dalam hal ini, syariah Islam mengharamkan pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok orang (swasta), apalagi swasta asing. Jika dieksplorasi dan eksploitasi dana dan sarana, pemerintah wajib menyediakannya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mengurusi kepentingan rakyat.

Kalau semua potensi SDA milik umum dikelola negara pemerintah tidak perlu membebani rakyat dengan pajak. 

Kedua: dari pengelolaan fa'i, kharaj, ghanimah dan jizyah serta harta milik negara dan bumn lainnya. Jenis pendapatan kedua ini adalah pemanfaatan harta milik negara dan BUMN. Harta milik negara adalah harta yang bukan milik individu tetapi juga bukan milik umum. Contoh: gedung-gedung pemerintah, kendaraan-kendaraan pemerintah serta aktiva tetap lainnya. Adapun BUMN bisa merupakan harta milik umum kalau produk atau bahan bakunya merupakan milik umum seperti hasil tambang, hasil hutan, emas dan lain-lain.  Bisa juga merupakan badan usaha yang produknya bukan milik umum seperti telkom dan indosat. 

Ketiga: dari harta zakat. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok mekanisme distribusi harta atau kekayaan yang sifatnya non ekonomi. Zakat merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu pembagian dan pendistribusiannya bersifat tauqifi. Zakat ini dikelompokkan dalam 3 yaitu, 1) zakat nuqud yakni emas, perak, uang dan perdagangan, 2) zakat pertanian dan buah-buahan, 3) zakat ternak. Sementara pendistribusiannya hanya kepada 8 ashnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Keempat: sumber pemasukan temporal.  Yang dimaksud dalam kelompok ini adalah pemasukan-pemasukan negara yang bersifat temporal dan non budgeter. Di antaranya adalah 1) infaq, waqaf, sedekah dan hadiah, 2) harta penguasa yang ghulul (haram), 3) harta orang-orang murtad, 4) sisa harta warisan atau yang tidak memiliki ahli waris,  5) dharibah dan lain-lain. 

Wallahu a'lam bishowwab.