Bantuan Pelayanan Publik Semrawut, Imbas dari Sistem Kapitalisme


Oleh Ririn, S.Pd


Program bantuan yang  dibuat oleh pemerintah untuk semua masyarakat tentunya diharapkan tepat sasaran. Namun faktanya BPK mencatat, dana bantuan PIP sebesar Rp2,8 trilliun yang diberikan kepada sebanyak 5.364.986 siswa tidak tepat sasaran. Dan di sisi lain, ada sebanyak 2.455.174 siswa pemilik KIP dana atau yang berasal dari keluarga peserta KKS kehilangan kesempatan, karena tidak diusulkan dalam SK pemerintah bantuan PIP.

BPK dalam lampiran IHPS semester II 2020 merekomendasikan KEMENDIKBUD untuk melakukan verifikasi dan validasi isian dapodik dari satuan pendidikan. BPK juga meminta Kemendikbud untuk mempertanggungjawabkan penyaluran PIP kepada siswa yang tidak layak dan belum dicairkan dengan menyetorkan kembali ke kas negara.

BPK juga mencatat penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp1,18 triliun untuk 414.590 penerima pada 2020 salah sasaran. Kesemrawutan data dinilai sebagai biangnya. (tirto.id, 25/06/2021).

Pernyataan BPK tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh sekretaris KEMENKOP UKM Arif Rahman bahwa bantuan salah sasaran disebabkan oleh dua faktor yakni, tidak adanya database tunggal terkait UMKM dan pandemi Covid-19. Sehingga Waktu pendataan dan penyaluran yang sangat terbatas sebagai dampak adanya pendemi Covid-19. 

Kondisi ini pun memicu protes warga. Transparency International Indonesia (TII) mencatat selama Juni 2021, sebanyak 44 pelaku usaha mengadu ke mereka terkait penerima salah sasaran tersebut. Peneliti TII Agus Sarwono menilai persoalan ini dipicu oleh ketersediaan data pelaku UMKM yang tidak lengkap dan akurat dan tata cara pengusulan penerima manfaaat yang berbelit-belit. Menurut dia, kelemahan tata kelola data membuka celah pada potensi koruptif.

Dari fakta yang terjadi di atas, setidaknya memberi gambaran kepada kita bahwa permasalahan dana bantuan seolah menjadi sebuah permasalahan tambahan di tengah pandemi setelah ancaman kelaparan, kemiskinan dan pengangguran terjadi di mana-mana. 

Padahal seharusnya negara bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan publik dengan baik. Sebagaimana menurut Pasal 1 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dinyatakan bahwa “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” 

Dengan terus berulangnya kasus bantuan tidak tepat, maka wajar publik mempertanyakan upaya serius pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Pertanyaan selanjutnya adakah yang bisa menyelesaikan persoalan agar semua rakyat terpenuhi kebutuhannya? Tentunya semua kita kembalikan kepada pemerintah agar bisa memberikan jaminan yang benar sesuai fitrah manusia. Bagaimana dengan Islam?

Sesungguhnya dalam sistem sekuler demokrasi yang diambil mayoritas negara-negara di dunia, terdapat kesalahan paradigma yang terkait dengan pelayan publik. Seyogianya pelayanan berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan menjadi hak semua warga negara, tanpa diskriminatif. Pendidikan merupakan kebutuhan publik, maka pendidikan wajib diselenggarakan oleh negara dan dibiayai total berasal dari kas negara tanpa memungut harta dari rakyat.

Islam memiliki mekanisme anggaran yang fleksibel dan cepat dalam penanganan masalah. Substansi dasar Islam adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun dalam persoalan birokrasi dan administrasi hanyalah sebagai alat sehingga masalah-masalah teknis dapat berjalan dengan baik. Karena hanya masalah alat, maka tidak masalah mengambil dari mana pun. 

Oleh karena itu dalam urusan birokrasi dan administrasi sangat fleksibel, sehingga untuk menangani wabah atau lainnya dapat dikerjakan sangat cepat. Negara dan pemimpin harus memainkan peran yang paling penting. Pemimpin dan negara harus mengacu pada syariah Islam yang sudah sangat jelas. Menjamin semua kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang diisolasi. 

Negara harus benar-benar hadir secara riil. Saat terjadi isolasi, pasti masyarakat tidak bisa mencari nafkah, dan pada giliriannya dapat berdampak pada kelaparan sehingga dapat menyebabkan kematian rakyat. Oleh karena itu, saat negara melakukan isolasi atau karantina, kebutuhan rakyat secara layak ditanggung oleh negara. Negara tidak boleh berlepas tangan. Jika negara tak mau mencukupi kebutuhan, rakyat pasti akan melanggar. Sehingga negara hadir sebagai pelayan dan bertanggung jawab penuh atas rakyat. Sehingga yang terayomi oleh negara adalah rakyat secara keseluruhan bukan hanya segelintir orang atau kelompok tertentu sebagaimana saat ini.  

Hal ini sesuai dengan sabda Rasul, “Al-Imâm râ’in wa huwa masûl[un] ‘an ra’iyyatihi."

(Imam/khalifah/kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya).” (HR. al-Bukhari).

Wallahu a’lam bishshawab.