Oleh: Sulastri ( Relawan Media)

Di tengah kondisi lonjakan kasus Covid-19, tenaga kesehatan (nakes) masih berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan insentif kepada nakes.

Sayangnya, insentif yang seharusnya diberikan setiap bulan itu macet dan tak dapat diterima nakes tepat waktu. Terutama bagi nakes yang menangani Covid-19 di daerah-daerah.

”Banyak keluhan yang belum dibayarkan sejak Januari," ujar Ketua Satgas Covid-19. DPP PPNI Jajat Sudrajat saat dihubungi detik.com (25/6/21).

Dia menceritakan, kondisi rumah sakit dan rekan sejawatnya yang menangani pasien Covid-19. Menurutnya, pasien di rumah sakit membludak dan mereka kekurangan petugas kesehatan.

"Saat ini kondisi rumah sakit banyak yang overload pasien, kekurangan petugas (nakes) dan kekurangan alat medis/kesehatan diantaranya oksigen dan ventilator," kata Jajat menambahkan.

Mengenai insentif nakes, Jajat menuturkan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari rumah sakit rujukan Covid-19. Meski begitu, ia belum memiliki data pasti terkait jumlah nakes yang belum mendapatkan insentif.

Belum lagi penjelasan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyatakan sedang berupaya menuntaskan tunggakan klaim rumah sakit rujukan Covid-19. Total tunggakan yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp22,08 triliun( tirto.id 25/6/21)

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementrian Kesehatan, Rita Rogayah menerangkan bahwa dari Rp22,08 triliun itu Rp526 miliar dan Rp489 miliar sudah selesai dilakukan review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tidak hanya itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran juga melayangkan surat kepada BNPB terkait kekurangan dana dalam pembayaran hotel yang selama ini telah menyediakan fasilitasisolasi pasien Covid-19 (majalah.tempo.co, 26/6/21).

Secara sederhana, untuk mengatasi banyaknya pasien yang membludak jelas dibutuhkan sinergi antara tenaga kesehatan, rumah sakit beserta alat-alatnya dan obat-obatan juga tempat isolasi untuk pasien Covid, agar bisa cepat disembuhkan. Namun, itu semua masih jauh dari harapan. Bagaimana mungkin rumah sakit, tenaga kesehatan dan hotel yang memberikn layanan isolasi jika pancairan anggaran dipersulit. Padahal, anggaran dana adalah sesuatu yang sangat sensitif bahkan sifatnya begitu krusial untuk bisa menopang berjalannya pengobatan.

Namun dari pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah dialokasikan. Akan tetapi, saat ini sedang dalam kajian dan verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)(Bisnis.com 24/4/21).

Entah masalah apa yang membuat dana anggaràn itu begitu alot dan sulit untuk segera di kucurkan. Padahal, anggaran itu menjadi hal pokok yang tak bisa di tunda beberapa lama lagi. Tak habis pikir, ketika di lapangan semua pihak (nakes, masyarakat) sudah kelimpungan tak karuan berbulan-bulan dihantam Covid, tapi baru beberapa hari yang lalu sang pemimpin negara menekankan bahwa "kunci pemulihan ekonomi adalah penyelesaian masalah Covid-19. Menurutnya, ekonomi tidak akan pulih jika pandemi tak bisa dikendalikan "(tempo.co, 30/6/2021).

Tentu saja pernyataan itu dianggap masyarakat sang pemimpin baru saja bangun dari mimpi panjangnya. Mengapa tak sedari awal itu terfikirkan, malah baru muncul setelah wabah ini merajalela dan tak terkendali.

Dari awal wabah, prioritas utama pemerintah adalah ekonomi. Meskipun tak ada salahnya, tapi seharusnya, nyawa rakyat menjadi hal yang patut diutamakan sebelum hal yang lain. Dalam hal ekonomi tersebut Pemerintah memiliki program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ( Detik finance.com 12/10/20).

Program ini diharapkan bisa membantu Indonesia agar ekonomi Indonesia terlalu buruk dan terperosok ke jurang resesi. Stimulus yang diberikan mulai dari bantuan sosial hingga bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang disebut menjadi penopang perekonomian nasional.

Berbanding terbalik dengan Islam, keselamatan dan kesehatan seseorang benar benar menjadi tujuan awal jika ada wabah atau semisalnya.Selain demi penyelamatan nyawa, pun agar sistem kesehatan negara tidak kolaps, Jangan melulu ribut soal ekonomi, sebab ekonomi bisa ditumbuhkan seiring berjalannya waktu selama penanganan pandemi memang sigap dan siaga.

Inilah mengapa solusi yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi memang harus sesuai fitrah. Semua harus dikembalikan kepada bagaimana aturan mengenai kehidupan manusia itu bermula. Nyawa seorang manusia sangatlah berharga. Di sisi Allah Swt., hilangnya nyawa seorang muslim lebih besar perkaranya daripada hilangnya dunia.

Jelas, aturan yang sesuai fitrah, satu-satunya berasal dari Sang Khalik. Rasulullah saw. bersabda,

“Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR Muslim)

Di sinilah sebenarnya terletak hikmah kebijakan lockdown (syar’i) ketika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa. Yakni, penguasa yang benar-benar mengurus urusan rakyatnya. Penguasa yang juga benar-benar paham kebijakan paling tepat perihal penanganan pandemi, sehingga alokasi anggaran tidak maju mundur sedemikian rupa terganjal birokrasi.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)

Adanya lockdown (syari), dapat menutup semua pintu penyebaran wabah. Secara qadar, wabah bergerak mengikuti mobilitas manusia yang membawa penyakit di dalam tubuhnya. Jelas, mengambil solusi yang sesuai fitrah, pasti menghadirkan berkah. Karenanya, ketika konsep ini tak diambil, sudah pasti yang terjadi makin tak karuan akibat menyalahi tuntunan fitrah, yakni syariat Allah.

Wallahualambishawab.

 
Top