Oleh Hamsina Halisi Alfatih


Utang pemerintah terus bertambah di tengah pandemi Covid-19. Hingga April, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang mencapai Rp6.527,29 triliun. Angka ini diperkirakan terus bertambah hingga akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. (Gelora.co, 06/06/2021).

Meskipun demikian, meningkatnya rasio utang Indonesia yang tak sebanding dengan Anggaran Pembelanjaan Biaya Negara (APBN) justru tidak memperlihatkan kekhawatiran di wajah pemerintah. Hal ini justru datang dari para pengamat yang mendeskripsikan bahwa melonjaknya utang negara merupakan lampu merah yang harus diwaspadai.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai utang pemerintah yang mencapai Rp6.527,29 triliun sudah berada dalam kategori 'lampu merah'. Hal ini dilihat berdasarkan risiko dari utang tersebut. (Liputan6.com, 08/06/21).

Pada pernyataan yang sama pula, Bhima menuturkan terdapat beberapa cara untuk melihat risiko utang salah satunya ekses penerbitan surat utang dapat menyebabkan crowding out effect. Investasi swasta ke sektor riil dapat terganggu karena imbal hasil yang ditawarkan surat utang pemerintah lebih menarik dibandingkan berinvestasi secara riil.

Bhima pun memperkirakan soal rasio utang pemerintah sebentar lagi akan menembus level 60 persen dari PDB kalau situasi penerbitan utang terus berlanjut.

Hal yang ditakutkan, menurut Bhima, adalah pemerintah akan kembali merevisi UU Keuangan 2003 dengan melebarkan batas rasio utang 60 persen dari PDB yang selama ini dijadikan rambu risiko utang.

Rasio penambahan utang negara pun diperkuat dengan adanya berbagai pembangunan infrastruktur. Padahal pembangunan negara seharusnya diasasi dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Namun sayang, pemerintah telah keracunan utang hingga menggadai kesejahteraan rakyat banyak hingga terbelenggu dalam lingkaran kapitalisme.

Hal yang semakin tak disadari oleh pemerintah saat ini yang membangun negara lewat jalan utang maupun pajak sejatinya telah menjerumuskan bangsa ini dalam cengkeraman kapitalis asing. Bayangkan saja, utang Indonesia yang kian membengkak belum lagi bunga utang yang harus dibayar tentu tak semudah membalikkan telapak tangan untuk melunasinya.

Kenyataan justru dihadapkan pemerintah harus mengutang lagi hanya untuk membayar bunganya saja. Bak gali lubang tutup lubang, solusi yang ditawarkan pemerintah bukannya mengakhiri keterikatan dengan kapitalis asing justru malah semakin menambah beban utang negara. Maka untuk mengakhiri beban utang negara tentu kita membutuhkan solusi yang real dan benar-benar mampu melepaskan negara dari jeratan utang kapitalis asing.

Pada umumnya dalam membangun sebuah negara termasuk infrastruktur di dalamnya meliputi, air bersih, listrik, unit kesehatan, dan sebagainya pun termasuk fasilitas umum merupakan kebutuhan umat yang harus dipenuhi oleh negara. Fasilitas umum ini tak boleh dimonopoli oleh individu, asing maupun swasta. Untuk memenuhi hajat hidup orang banyak negara harus berperan penting di dalamnya guna untuk memenuhi kesejahteraan umat. Lantas bagaimana negara harus membangun negara tanpa harus terlibat utang?

Dalam kitab Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah karya al-‘Allamah Syaikh ‘Abd al-Qadim Zallum, dijelaskan bahwa ada tiga strategi yang bisa dilakukan oleh negara untuk membiayai proyek infrastruktur yaitu:

Pertama dengan meminjam kepada negara asing, termasuk lembaga keuangan global. Ini jelas sebuah kekeliruan besar. Sebab, melalui utang luar negeri sekelas IMF atau bank dunia hanya akan menambah beban utang negara dengan bunga bank yang tinggi. Belum lagi jika pinjaman atau hutang tersebut diambil dari kapitalis asing/aseng bangsa ini bukan hanya terjerat oleh bunga utangnya saja tetapi bakal terancam dikuasainya SDA maupun aset-aset negara.

Sebab dalam konsep utang piutang yang dilakukan oleh penguasa kapitalis ialah tak ada makan siang gratis. Oleh karena itu, pemberian utang oleh asing maupun aseng di samping karena hubungan kerja sama tentu ada tujuan terselebung untuk menguasai negeri tersebut apalagi negeri yang kaya akan SDA dengan aset negara yang melimpah.

Dalam pertimbangan syariat pun sudah dijelaskan, bahwa berutang dari negara-negara asing dan institusi-institusi internasional hukumnya haram. Sebab, dalam perjanjian utang piutang tersebut terdapat bunga ribawi dan syarat-syarat tertentu.

Allah Swt. berfirman yang artinya, "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (QS. al-Baqarah: 275).

Bantuan luar negeri dengan adanya perjanjian hanya akan membuat negara-negara kapitalis mudah mendominasi dan mengeksploitasi hingga menguasai bangsa ini. Karenanya, pemanfaatan utang luar negeri dengan berbagai perjanjian tertentu apalagi mengorbankan kepentingan rakyat jelas haram hukumnya karena menyalahi syariat.

Karenanya dalam negara khilafah, pembangunan negara itu diasaskan pada pemanfaatan SDA alam dengan memproteksi beberapa kategori kepemilikan umum seperti minyak, gas dan tambang. Dalam kategori kepemilikan umum ini negara tidak wajib menyerahkannya kepada individu, swasta maupun asing. Sebab, kepemilikan umum ini merupakan hak rakyat negara hanya wajib mengelolanya guna untuk kepentingan hajat hidup orang banyak.

Dengan pemanfaatan SDA ini pula, rakyat bisa menikmati sarana kesehatan gratis, pendidikan gratis, tol gratis, listrik gratis dan sebagainya. Dan negara tidak harus terlilit utang dengan penguasa kapitalis. Di samping negara juga mampu membangun negerinya dengan mengambil pajak dari umat/rakyat jika Baitul Maal/kas negara benar-benar mengalami kekosongan dan ini pun hanya berlaku bagi mereka yang mampu.

Upaya negara terlepas dari belenggu utang hanya akan terwujud jika negara menerapkan aturan sesuai standar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini akan mewujudkan kesejahteraan dan menjaga martabat negara dari cengkeraman asing. Dan ini tidak akan berhasil mewujudkan negara yang bermartabat dan sejahtera jika tak menghantarkan pada keridaan Allah Swt. selain dengan menegakkan syariat Islam secara kafah. Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top