Oleh : Siti Munawarah, S.E

Aktivis Dakwah


Sudah menjadi rahasia umum jika pemerintah Indonesia memenuhi segala kebutuhan mengandalkan utang luar negeri. Apalagi ditengah pandemi hari ini. Utang negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.


Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memprediksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewariskan utang sebesar Rp10 ribu triliun. Tumpukan utang itu berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN. "Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang, saya sebutnya penguasa raja utang," tuturnya. (CNN Indonesia, 24/03/2021)


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per akhir Maret 2021 mencapai Rp6.527,29 triliun atau setara dengan 41,18%dari PDB Indonesia. Posisi utang tersebut meningkat 1,3% jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada Februari 2021 yang tercatat sebesar Rp6.361 triliun. 


“Secara nominal, posisi utang pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19,” tulis Kemenkeu dalam laporan APBN. (Bisnis.com, 27/4/2021)


Hal ini tentu menjadi kekhawatiran banyak pihak. Sebab ditengah meningkatnya utang negara. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan khususnya pajak. Mulai dari pajak sembako hingga dicabut nya berbagai macam subsidi. Menjadikan rakyat makin susah bernafas, terlebih rakyat masih hidup ditengah pandemi. Disamping itu, peningkatan jumlah utang perlu diwaspadai karena memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. 



Sangat disayangkan ketika Indonesia yang merupakan negara kaya akan sumber daya alam nya harus membangun negara serta memenuhi segala kebutuhan melalui utang. Bahkan utang tersebut semakin meningkat tiap tahun dan tentu nya dengan suku bunga yang semakin besar. Mengingat sistem utang dalam sistem kapitalis menerapkan sistem riba.


Dampak peningkatan utang ini menyebabkan beban yang tidak semestinya baik kepada rakyat hari ini maupun kepada generasi mendatang. Secara logis pemerintah dengan kebijakan fiskalnya akan melakukan penekanan pengeluaran dan penambahan pemasukan atau dengan peningkatan pajak. Terbukti dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan pajak beberapa hari terakhir. 


Jadi lengkaplah penderitaan rakyat yang negaranya mengalami defisit anggaran yaitu pajak yang tinggi dan minimnya jaminan penghidupan dari pemerintah karena subsidi akan ditekan sekecil mungkin agar tidak membebani anggaran negara.


Disamping itu utang merupakan alat penjajah (debt trap) untuk menjadikan negara berkembang tidak memiliki power serta dengan mudah disetir. Sebab negara yang memberikan utang cukup pintar dalam mengeluarkan uang. Mereka mengajukan beberapa syarat-syarat ketika memberikan pinjaman. Yang akhirnya menjadikan negara berkembang tunduk pada negara yang memberikan utang.


Tujuan mereka memberi utang bukanlah untuk membantu negara lain, melainkan untuk kemaslahatan, keuntungan, dan eksistensi mereka sendiri. Mereka menjadikan negara-negara pengutang sebagai alat sekaligus ajang untuk mencapai kepentingan mereka.


Kebijakannya yang disetir membuat pembelanjaan utang-utang yang diberikan harus sepengetahuan negara yang memberikan utang. Untuk menjaga agar tetap aman dan negara berkembang tetap dengan kemiskinannya, utang-utang tersebut tidak boleh dibelanjakan kecuali untuk proyek-proyek konsumtif dan pelayanan umum, serta terlarang untuk pembelanjaan produktif. Maka dari itu, jelaslah, mengambil utang tidak akan membawa pada peningkatan kekayaan. Justru yang terjadi adalah ketundukan terhadap dominasi negara penjajah.


Abdurrahman al-Maliki dalam buku Politik Ekonomi Islam menuliskan, utang luar negeri untuk pendanaan proyek adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri muslim. Sebab, seluruh kebijakannya akan disetir oleh negara yang memberikan utang.



Negara Islam dalam membangun negara jauh berbeda dengan negara hari ini. Utang tentu bukan pilihan, bahkan tidak ada dalam pilihan. Sebab dalam Islam jelas bagaimana negara memperoleh uang untuk memenuhi segala kebutuhan, baik kebutuhan rakyat maupun kebutuhan negara.


Disamping pandangan Islam yang mengharamkan riba. Sistem keuangan Islam menjadikan negara mampu berdiri sendiri tanpa bantuan utang dari asing untuk memenuhi segala kebutuhannya, apalagi mengeluarkan berbagai kebijakan pajak kepada rakyat seperti fakta pada negara hari ini. Sistem keuangan ini disebut dengan Baitul mal. 


Baitulmal adalah sebuah sistem keuangan negara yang memiliki beragam penerimaan yang memicu produktivitas. Terdapat tiga pos penerimaan besar dalam Baitulmal. Masing-masing penerimaan dirinci dengan jelas. Yakni pos penerimaan dari zakat mal, aset kepemilikan umum, dan aset kepemilikan negara. Sistem ini sudah dijalankan lebih dari 1.300 tahun.


Setidaknya ada tiga hal yang membuat Baitulmal stabil dan kuat. Pertama, sumber Baitulmal banyak dan tidak sama sekali membebankan pada pajak dan utang. Kedua, pengaturan alokasi pengeluaran pun sudah jelas. Setiap jenis pengeluaran memiliki alokasi sumber pendanaannya.


Ketiga, penyusunannya tidak dilakukan tahunan, melainkan dilakukan sepanjang waktu sesuai alokasi yang diatur syariat. Sehingga, menghabiskan anggaran di akhir tahun tidak akan terjadi dalam sistem keuangan Baitulmal.


Dalam kitab Al Amwal, karya Abdul Qadim Zallum, Baitulmal terdiri dari dua bagian pokok. Pertama, berkaitan dengan harta yang masuk ke Baitulmal dan seluruh jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Kedua, berkaitan dengan harta yang dibelanjakan dan seluruh jenis harta yang harus dibelanjakan.


Dan sistem ini terbukti mampu menjadi penopang keuangan negara yang efektif, bahkan di saat terjadi penyebaran wabah. Pada masa Rasulullah SAW Baitulmal hanya mengalami satu kali defisit dan bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun.


Tidak sampai disitu, ketika terjadi wabah pada masa Umar bin Khaththab, Baitulmal juga menjadi penopang pemberian makanan dan obat-obatan secara gratis kepada masyarakat.

Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, negara bahkan kesulitan mendistribusikan zakat mal karena kesejahteraan rakyatnya sudah merata.


Inilah gambaran bagaimana sistem keuangan Islam mampu memberikan sebaik-baiknya pelayanan kepada masyarakat tanpa mencekik masyarakat dengan berbagai kebijakan yang dibuat. Segala fasilitas yang diberikan kepada masyarakat murni dari hasil bagaimana negara mengelola penerimaan yang didapat serta mengelola sumber daya alam dengan baik dan mencegah sumber daya alam tersebut jatuh ke tangan asing. 


Waallahu'alam

 
Top