Oleh Ilvia Nurhuri

Mahasiswi dan Aktivis Dakwah


Tak terasa sudah satu tahun lamanya para pelajar di Indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh karena adanya pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Dan rupanya wacana pembelajaran tatap muka yang pada saat itu dicanangkan, kini kembali mencuat. Padahal dilema pembelajaran jarak jauh ini membawa beban tersendiri bagi guru dan siswa maupun orang tua siswa, alhasil hal tersebut menyebabkan mereka menyumbang suara agar sekolah tatap muka segera dilaksanakan. Dikutip dari radarbandung.id (30/05/2021), “Kabupaten Bandung siap untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah, jika melihat aspek pola pembelajaran dan sarana prasarana yang berbasis protokol kesehatan. Kabupaten Bandung juga akan siap menggelar sekolah tatap muka Juli mendatang lantaran 70 persen guru di Kabupaten Bandung juga sudah menjalani vaksinasi Covid-19. Kadisdik Kabupaten Bandung, Juhana sampaikan, pihaknya tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan sekolah tatap muka.”

Namun nyatanya, pembelajaran tatap muka ini tak bisa langsung dilakukan karena vaksinasi belum dilaksanakan secara menyeluruh di kalangan guru maupun siswa. Dan pembelajaran tatap muka ini perlu ditinjau kembali dengan sangat serius. Pakar Epidemiologi UI, Hermawan Saputra menyatakan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pembukaan sekolah. Setelah kasus mutasi virus SARs-CoV-2 B117 ditemukan di Indonesia. Menurut Hermawan, pemerintah harus belajar dari kesalahan penanganan setahun belakangan. Ia mengatakan pemerintah tak bisa meremehkan varian baru ini seperti yang dilakukan sebelumnya.” (CNNIndonesia, 30/05/2021).

Hal ini juga diperburuk dengan kondisi lapangan yang tidak mendukung, menurut hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Juni hingga November 2021 menunjukkan hanya 16,3 sekolah yang sudah siap pembelajaran tatap muka dari 49 sekolah di Kabupaten/Kota pada 8 provinsi. Sementara yang mengisi data Kemdikbud hanya sekitar 50% sekolah dan yang sudah sangat siap hanya sekitar 10%. Dengan demikian, jika kondisi lapangan belum siap dengan infrastuktur dan protokol kesehatan atau adaptasi kebiasaan baru di lingkungan satuan pendidikan namun tetap ingin mengadakan pembelajaran tatap muka tentu upaya ini akan membawa risiko tinggi munculnya klaster baru. 

Keputusan membuka sekolah tatap muka di masa pandemi seperti ini sangatlah tidak mudah, di satu sisi akan adanya risiko penularan di klaster sekolah. Namun dengan sistem pendidikan sekuler kapitalis yang hanya berorientasi pada capaian materi. Maka jelas, kebijakan pemerintah membuat pembelajaran dari rumah hanya akan menyebabkan penurunan kualitas pendidikan jika terus dilanjutkan. Terlebih jika sistem kapitalisme menjadi corak kepemimpinan hanya akan membuat penguasanya mencukupkan diri untuk sekadar ketok palu buka atau tutup sekolah tatap muka dan lepas tangan dengan menyerahkan keputusan pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah, kantor wilayah dan orang tua melalui komite sekolah. Padahal yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini adalah bertanggung jawab dalam menyediakan infrastuktur dan fasilitas yang memadai agar sekolah siap untuk melaksanakan KBM di masa pandemi dengan aman dan berkualitas.

Sungguh hal ini sangat berbeda jauh dengan sistem Islam dalam membuat kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dalam sistem Islam akan memperhatikan urusan rakyat dengan menimbang faktor jaminan keamanan dan keselamatan manusia bukan berdasar pada desakan publik semata. 

Seperti kata Rasulullah, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” [HR. Al-Bukhari] 

Penguasa dalam Islam akan menggerakan seluruh sumber daya negara berupa manusia, dana, fasilitas, energi dan sebagainya untuk mewujudkan pendidikan yang efektif bagi seluruh warga negara tanpa biaya listrik, jaringan internet, buku, materi ajar dan semua peralatan akan disediakan oleh negara secara gratis sehingga tidak ada anak yang tidak bisa sekolah karena pandemi. Guru akan dibina dan diberi pelatihan oleh negara sehingga mampu mengajar profesional dalam kondisi pandemi, kemudian guru diberi fasilitas yang memudahkannya untuk mengajar. Selain itu di dalam sistem Islam, penguasa pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh setempat dari berbagai latar belakang termasuk pakar kesehatan untuk menentukan apakah sebuah wilayah bisa diberlakukan sekolah tatap muka atau tidak, kemudian para orang tua juga dilibatkan untuk menyukseskan proses pendidikan baik terkait menjaga kesehatan anak, membiasakan taat protokol kesehatan dan mendampingi pendidikan anak.

Alhasil, inilah sistem Islam yang mampu mewujudkan kebutuhan pendidikan rakyat sehingga tidak akan terjadi pembodohan generasi meski pandemi terjadi.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top