Umat Muslim Indonesia Gagal Melaksanakan Haji Dua Musim Haji, Butuh Peran Junah


Oleh Mira Sutami H

(Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik)


Pandemi yang berkepanjangan di seluruh penjuru dunia juga menghambat ibadah kaum muslimin. Salah satunya gagalnya umat lslam lndonesia melaksanakan rukun lslam yang ke-5 di dua musim haji sekaligus yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Bak petir di siang bolong setelah diketok palu bahwa jemaah calon haji dari negara muslim terbesar di dunia ini batal berangkat untuk musim haji tahun 2021. Hal ini membawa polemik di media sosial bahkan di ranah publik. Tentu berita buruk ini membawa rasa kecewa pada jemaah calon haji yang sudah mempersiapkan moril, jiwa untuk mengunjungi rumah Allah. Mereka sudah melakukan persiapan  bahkan sampai puluhan tahun untuk bisa menunaikan panggilan Allah ini, karena kendala kuota yang membludak tentunya. Namun, kini kembali mereka gigit jari setelah pengumuman pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 oleh Kementerian Agama.


Kementerian Agama Rl resmi mengumumkan bahwa tahun 2021 ini tidak ada keberangkatan jemaah haji asal lndonesia. Hal ini dilakukan guna menjaga dan melindungi WNl, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 perihal pembatalan keberangkatan haji tersebut.


Keputusan ini juga mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 Juni 2021 kemarin dimana pihak DPR RI menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang akan diambil terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M.


Selain itu, alasan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini menurutnya adalah karena Kerajaan Arab Saudi yang juga belum membuka akses layanan penyelenggara ibadah haji tahun 2021. Akibat kasus Covid-19, Arab Saudi juga belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji. (Cnbclndonesia.com, 6/6/2021).


Namun, tentu saja publik masih ada yang mempertanyakan keputusan yang terkesan terburu-buru. Ada apa gerangan sebabnya? Apakah benar pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 adalah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan jemaah? Atau memang negara Arab benar-benar tidak mengundang jemaah dari lndonesia yang selama ini selalu meramaikan haji tiap tahunnya? Apakah tidak ada pelobian dari negara kita ke Arab Saudi sehingga jemaah dari lndonesia harus ditolak? Tentu inilah yang mengisi kepala masyarakat dengan adanya keputusan pembatalan haji tahun ini. 


Apabila kita cermati alasan pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 karena demi keselamatan adalah hal yang memang harus diberikan oleh negara. Karena memang dalam kondisi pandemi kesehatan umat harus terus dijaga dan dipantau agar masyarakat terus sehat. Namun, anehnya hal ini tidak sinkron bila kita lihat masih banyak WNl yang boleh bepergian ke luar negeri. Belum lagi WNA bebas masuk ke negeri kita padahal jelas-jelas WNA tersebut adalah warga negara dari asal pandemi yang sampai sekarang juga masih banyak kasus  positif di negara mereka. Selain itu tempat berkerumunnya masyarakat juga dibuka seperti tempat wisata, mal, pasar bahkan konser, hajatan pun juga bebas dilaksanakan. Kalau hal ini terjadi seperti jauh panggang dari api tentunya. Keselamatan umat tak bisa dijamin karena bisa menimbulkan klaster-klaster baru dan pandemi pun makin berkepanjangan.


Sedang untuk keputusan negara Arab juga belum turun apakah benar jemaah Rl memang tak diundang? Atau  harusnya pemerintah menunggu keputusan dari Arab Saudi terlebih dahulu? Kenapa pemerintah tidak melobi kepada Arab Saudi agar jemaah dari lndonesia bisa berangkat haji di tahun ini karena awal pandemi 2020 jemaah kita juga gagal berangkat. Tentu saja pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa jemaah yang diberangkatkan dalam kondisi aman dari Covid-19 dan sudah melalui serangkaian tes kesehatan pula tentunya. Nah, dengan begini maka bisa jadi jemaah kita bisa berangkat di tahun ini.


Dengan dua fakta di atas terkesan pemerintah mempersulit masyarakat untuk beribadah. Salah satunya melaksanakan haji yang merupakan rukun lslam yang ke-5. Di mana haji adalah wajib bagi yang mampu. Selain itu adanya keputusan pemerintah melakukan pembatalan keberangkatan  haji ini juga menimbulkan dampak yang sangat besar bagi umat lslam. Pembatalan keberangkatan haji tentu akan menambah panjang antrian jemaah calon haji. Kita tahu makin hari orang yang siap untuk pergi berhaji semakin banyak jumlahnya karena telah masuk orang yang berkewajiban melaksanakan haji karena mampu secara finansial dan juga kesiapan lahir dan batin. Belum lagi yang sudah terdaftar sebelumnya maka mereka harus mundur lagi kuota antrian hajinya. Belum lagi yang lansia yang harusnya dia berangkat terlebih dahulu juga harus mundur. Bisa jadi tekad bulat para lansia untuk naik haji harus terkubur apabila hal ini terus terjadi karena umur sudah tidak keburu. Benar-benar dengan kebijakan pembatalan keberangkatan haji ini pasti akan menimbulkan masalah baru yang kian rumit saja. 


Jelas sudah bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan di seluruh penjuru dunia ini tak mampu untuk meriayyah umat. Serta tak mampu menyelesaikan masalah umat. Karena solusi yang ditawarkan selalu solusi pragmatis yang makin memperparah kondisi dan  memperkeruh masalah yang dihadapi oleh umat. Maka dari itu umat harus beralih pada aturan Allah yaitu lslam. 


Sedangkan lslam menyatakan bahwa tugas penguasa adalah mengurusi umat secara keseluruhan, termasuk masalah ibadah. Seorang penguasa dalam lslam (khalifah) harus mampu menjaga suasana keimanan bagi masyarakatnya. Salah satu jalan yang diambil adalah memfasilitasi ibadah bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak ada kendala dalam melaksanakan ibadah baik kendala teknis maupun lainnya. 


Masalah keberangkatan haji adalah  salah satu faktor kelancaran ibadah haji. Hal ini merupakan tugas negara untuk melayani kepentingan umat yang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena khilafah akan menentukan kebijakan tertentu agar umat bisa melangsungkan ibadah haji dengan lancar. Adapun kebijakan yang harus dilakukan oleh Khilafah antara lain adalah: 


Pertama: Pemerintah akan membentuk  departemen khusus untuk menangani haji dan umrah mulai dari pusat hingga daerah terpencil sekalipun. Departemen ini bertugas untuk mengurusi urusan haji mulai dari pembinaan, pelaksanaan hingga pemulangan jemaah haji ke daerah asalnya. Departemen ini bisa bekerjasama dengan departemen transportasi dan departemen kesehatan.


Kedua: Kebijakan ini menyangkut ongkos naik haji dimana biaya naik haji akan disesuaikan dengan kebutuhan jemaah berdasarkan jarak mereka dari tanah haram (Makkah dan Madinah) jadi bukan untuk mencari keuntungan seperti di sistem kapitalisme.


Ketiga: Penghapusan visa haji dan umrah. Setiap orang yang ingin mengajukan haji dan umrah hanya perlu menunjukkan kartu pengenal seperti KTP atau paspor. Sedangkan visa hanya dipakai ketika seorang muslim yang bermukim di negara kafir. Jadi umat tak perlu susah-susah mengurus birokrasi yang berbelit-belit ketika hendak berhaji. 


Keempat: Pengaturan kuota haji dan umrah. Dimungkinkan tidak terjadi penumpukan kuota haji seperti saat ini. Seorang muslim menurut syariat hanya wajib berhaji dan menjalankan umrah 1 kali seumur hidup. Selain itu kuota bisa didasarkan pada siapa yang berhak haji maka dia akan berangkat sedangkan yang belum mampu maka tidak berhak berangkat. 


Kelima: Pembangunan infrastruktur  Makkah dan Madinah harus mengikuti aturan dalam lslam yaitu tidak diperkenankan merusak situs-situs sejarah lslam. Hal ini untuk mengenang perjalanan hidup nabi dalam membangun peradaban lslam.


Dengan kebijakan seperti inilah maka haji dan umrah bisa berjalan lancar dan tentu umat akan merasa aman, nyaman dan bahagia ketika diatur oleh lslam yang bisa memperlancar ibadah haji dan umrah yang diliputi suasana keimanan yang tinggi tentunya. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi saat ini dimana sistem sekuler yang mewarnai kehidupan manusia semua dihitung berdasarkan untung dan rugi. Jadi junnah (perisai) memang diperlukan oleh umat saat ini. Oleh karenanya bila ingin hidup tenang damai dan bisa beribadah dengan lancar, mudah, murah dan terjamin keselamatan hanya dengan penerapan lslam secara kafah dalam bingkai Khilafah lslam.


Wallahu a'lam bishshawab.