Tolak Wacana PPN Sekolah

 


Oleh  Asriyani 

(Aktivis Muslimah Subang)


Dampak pandemi yang melanda negeri ini, masih dirasakan oleh banyak pihak, khususnya masyarakat menengah kebawah. Begitupun dalam segi pendidikan, pemerintah menghimbau untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19, pembelajaran di sekolah terpaksa harus beralih ke rumah. Pembelajaran jarak jauh yang hanya mengandalkan gadget dan kuota internet. Tidak sedikit orangtua yang mengeluhkan kondisi seperti ini. 


Ditengah banyaknya keluh kesah masyarakat. Menyambut tahun ajaran baru kali ini masyarakat di kejutkan dengan wacana pemerintah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan Alias sekolah. Hal ini tentu bukan kabar membahagiakan bagi para orangtua, dengan adanya pajak penambahan nilai (PPN) berarti ada tambahan biaya sekolah dan biaya sekolah akan semakin mahal. 


Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa barat, angkat bicara soal rencana penerapan PPN di sektor pendidikan. Penerapan tersebut dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 dan pendidikan. 

"Bahwa jelas, pemerintah wajib membiayai pendidikan". Ujar ketua FAGI Jabar, Iwan Hermawan. 


Selain kritikan dari Forum Aksi Guru Indonesia. Ketum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H Haedar Nashir l, M.Si, menegaskan bahwa Muhammadiyah dengan tegas menolak dan sangat keberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam draf rancangan Undang-undang revisi UU No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

Dalam hal ini, pemerintah yang paling bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggara pendidikan, termasuk penyediaan anggaran 20%. 


Dalam sistem kapitisme yang menerapkan kebijakan ekonomi liberal merupakan sumber masalahnya. Dalam sistem ekonomi liberal kebijakan PPN ini dianggap bisa membantu menstabilkan ekonomi, karena mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak.

Berbeda halnya dengan sistem Islam bahwa negara berperan dan bertanggung jawab penuh dalam pelayanan pendidikan. 


Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara.


Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini, setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.


Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.


Dari situlah kita memahami, kembali kepada sistem Islam merupakan satu-satunya solusi. 


Wallahu 'alam bishawab..