Sistem Kesehatan Islam Tawarkan Riayah Total


Oleh Siti Fatimah

(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)


Diberitakan dari detiknews.com (20/6/2021), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mengungkapkan saat ini kondisi rumah sakit di Indonesia sudah nyaris penuh. Terutama rumah sakit yang ada di wilayah Jawa.

"Bahwa memang kondisi rumah sakit ini sudah nyaris penuh, terutama di Jawa," kata Sekjen Persi, Lia G. Partakusuma dalam jumpa pers virtual, Minggu (20/6/2021). 

Lia pun meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak panik bila rumah sakit penuh. Dia meminta masyarakat agar bersedia dirujuk ke rumah sakit lain bila rumah sakit yang dituju sudah penuh.

"Bila rumah sakit penuh mohon dapat bersabar dan tidak panik untuk menunggu proses mencari rujukan, dan ini juga terjadi di daerah. Bila harus dirujuk, mohon bersedia untuk dirujuk di rumah sakit lain," tuturnya.

Lia mencontohkan peristiwa di Jawa Tengah. Dia mengungkapkan, ada pasien Covid-19 yang menolak dirujuk ke rumah sakit di kota besar. Hal ini pun membuat rumah sakit kerepotan.

Kondisi hari ini, menyebabkan rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan cepat yang diminta masyarakat. Adapun tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) untuk pasien non-Covid menurun. Hal tersebut turut berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit. Terhitung hanya 10-20 persen dari yang biasa,  sehingga menyebabkan cash flow rumah sakit agak terganggu.

Berdasarkan data dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan, status tempat tidur isolasi dan intensif di sejumlah daerah hampir mencapai atau sama dengan 100% pada 19 Juni 2021. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 2.889 unit RS di seluruh Indonesia pada April 2020, total tempat tidur yang tersedia mencapai 317,442 unit atau 1,2 unit per 1000 penduduk. Kapasitas tersebut masih tergolong rendah dari negara kasus Covid-19 tertinggi, seperti Amerika serikat (AS), Tiongkok, Italia, Korea Selatan, dan malaysia.

Namun, tidak semua tempat tidur dapat digunakan untuk penanganan pasien berstatus kritis, pasien dengan gejala berat yang membutuhkan alat bantu pernafasan atau ventilator serta pemantauan berkala tetap memerlukan perawatan di ruang khusus. Menurut studi yang dipublikasikan Jurnal Critical Care Medicine pada Januari 2020 lalu, Indonesia hanya memiliki 1.910 ruang unit perawatan intensif (intensif Care Units/ICU) dengan 7.094 unit tempat tidur. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio ketersediaan ranjang perawatan kritikal di Indonesia hanya 2,7 per 10 ribu populasi. Jelas rumah sakit mengalami ketimpangan antara kapasitas ranjang dengan jumlah pasien yang tidak berimbang.

Jika kondisi terus demikian tanpa adanya upaya serius, bukan hal yang mustahil bila korban jiwa karena Covid-19 akan semakin meningkat. Pelayanan kesehatan yang tidak menjadi prioritas penguasa dalam sistem kapitalisme sebenarnya menjadi penyebab kondisi kesehatan seperti saat ini. Padahal sejatinya, kesehatan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai sarana dan prasarana medis. Sayangnya penguasa dalam sistem kapitalisme tidak memiliki sumber dana yang kokoh dalam menyediakan layanan tersebut. Utang dan pajak adalah instrumen fiskal utama dalam kondisi saat ini, jelas sumber fiskal ini tidak akan mampu menopang kebutuhan negara. Justru beban pajak ataupun utang sama-sama membebani rakyat. Belum lagi kasus korupsi yang semakin menggila di era pandemi. Karena longgarnya audit keuangan, dana yang seharusnya diperuntukan bagi rakyat malah dimasukkan ke kantong-kantong pejabat. Maka tidak heran jika fasilitas kesehatan hari ini sangat tidak memadai. 

Sistem kapitalisme yang berorientasi materi menjadikan layanan kesehatan sebagai produk komersil, sedangkan penguasa sendiri menjadi regulator kebijakan untuk mengesahkan mekanisme asuransi agar legal untuk diterapkan. Akibatnya, rakyat kalangan ekonomi bawah tidak mendapatkan layanan medis yang optimal. 

Buruknya pelayanan kesehatan saat ini adalah representasi dari bobroknya penerapan sistem batil yaitu sistem sekuler kapitalisme. Sistem yang menuhankan materi ini, sejatinya tak layak lagi dipertahankan. Sekalipun saat ini teknologi telah modern, nyatanya tidak ada sistem kesehatan yang mampu memberikan pelayanannya secara optimal, terlebih pada orang-orang golongan ekonomi bawah. Adapun hal tersebut hanya dapat dilakukan tidak lain oleh sistem kesehatan Islam.

Dalam sistem pemerintahan Islam yang bernama Khilafah, penguasa adalah periayah (pengurus) yang senantiasa menjadikan prinsip hifdz-nafs (menjaga jiwa) sebagai orientasi kebijakan dalam kondisi apapun, terlebih saat pandemi. Hal ini terlihat dari pelayanan rumah sakit Islam di masa Khilafah yang memberikan pelayanannya untuk mengobati orang-orang sakit, memberi makan dan mengawasi perkembangan mereka. Rumah sakit telah memberikan jaminan dan ketenangan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Para pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan diberi makanan dan obat-obatan secara gratis, bahkan setelah sembuh mereka dibekali kebutuhan pokok untuk memastikan pemulihan berjalan baik. 

Seperti yang terjadi di Kota Baghdad, pada masa Khilafah Islam, kota tersebut memiliki 60 rumah sakit dan memiliki lebih dari 1000 dokter dengan pasien rawat inap maupun rawat jalan. Contoh lain adalah rumah sakit umum seperti Bimaristan al-Mansuri yang didirikan di Kairo pada tahun 1283, mampu mengakomodasi 8000 pasien. Jumlah ini sangat besar pada masanya. Semua sanggup dibiayai negara sebab sumber fiskal dalam Islam berbasis Baitul Mal. Untuk pembiayaan layanan kesehatan, negara dapat mengambil dana pos  kepemilikan umum Baitul Mal yang sumbernya diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam. 

Maka akan sangat mungkin jika pandemi saat ini ditangani oleh rumah sakit dengan sistem kesehatan di bawah naungan Khilafah Islam. Dimana rumah sakit tetap aman menangani pasien Covid-19 sesuai prosedur kapasitas kesehatan. Karena penanganan seluruh pasien akan menjadi tanggung jawab negara secara keseluruhan.

Wallahu a'lam bishshawab.