Sistem Kapitalis Menjadikan Pajak sebagai Aset


Oleh Mita Nur Annisa

(Pemerhati Sosial)


Kebutuhan rakyat seharusnya menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Namun sayang, saat ini kebutuhan itu dilakukan sendiri oleh rakyat. Ditambah lagi kenaikan pajak yang kian hari tak karuan, sehingga secara langsung mencekik rakyat. Semua kebutuhan pokok dan sekolah bahkan akan dikenai pajak, seperti kebijakan yang dikeluarkan baru-baru ini.

Seperti dilansir oleh CNN Indonesia (12/06/2021), Kementerian Keuangan buka suara perihal polemik wacana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk di antaranya sembako dan sekolah. Kemenkeu menjawab bahwa sembako dan sekolah kena PPN belum menjadi fokus kebijakan hari ini karena masih fokus menangani covid.

Rencana kebijakan ini tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam draf revisi UU Nomor 6 yang didapat CNNIndonesia.com, pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari menjelaskan bahwa draf tersebut merupakan wacana ke depan, dan tidak untuk saat ini.

“Draft RUU merupakan wacana ke depan yang melihat perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Jelas belum jadi fokus hari ini, karena Indonesia belum pulih dari Covid-19 dan masyarakat masih harus dibantu,” kata Rahayu, sebagaimana dikutip dari akun @FaktaKeuangan, Sabtu (12/6).

Ia turut meluruskan sejumlah anggapan yang menurutnya salah. Termasuk pengenaan PPN untuk sembako.

Meskipun demikian, adanya kebijakan tersebut dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Sebab memberlakukan kebijakan yang selalunya tidak pro pada rakyat. Hal ini menjadikan rakyat semakin merasa sesak dan terpuruk dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah. Apalagi bagi rakyat kecil akan semakin menyulitkan mereka.

Harusnya kebutuhan rakyat menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Tapi dalam realita malah rakyat menjalankan tanggung jawab itu terhadap negara, dengan segala kebijakan yang mengorbankan kesejahteraan rakyat serta merenggut hak rakyat. Sejatinya negara sebagai pengurus urusan rakyat. Namun hal itu tidak akan didapatkan dalam sistem kapitalis yang pada dasarnya hanya memikirkan kepentingan pribadi. Karenanya dalam sistem kapitalis pajak merupakan tulang punggung ekonomi dan pendapatan terbesar bagi negara. Alhasil tak heran bila segala sesuatu dikenai pajak.

Maka dari itu saatnya kembali kepada sistem Islam, yang nyata dalam mengatur kehidupan, Sehingga memberikan kemaslahatan bagi umat, sebab sesuai dengan fitrah manusia. Sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme yang bersandar pada hawa nafsu. Dalam sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah. sumber pendapatan tetapnya berasal dari fai’ (anfhal, ghanimah, khumus), jizyah, kharaj, usyur, harta milik umum yang dilindungi negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, tambang, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan harta orang murtad. Sumber pendapatan ini adalah hak kaum muslim dan masuk ke baitulmal. 

Pajak (dharibah) sendiri dalam Islam adalah sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu dimana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitulmal. Namun jika baitulmal (kas negara) sudah mencukupi, maka pajak harus dihapus.

Selama baitulmal masih mampu memenuhi kebutuhan umat maka tidak akan dimintai pajak. Tapi ketika baitulmal tidak memiliki dana barulah menggunakan instrumen pajak. Namun pajak hanya akan diberlakukan pada kaum muslim yang mampu saja dan memiliki harta lebih. Tidak pada umat yang tidak mampu. Diberlakukannya pajak pun hanya sementara sampai baitulmal sudah memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan umat. 

Seperti itulah Islam dalam mengatur persoalan pajak. Bukan menjadikannya sebagai aset atau tulang punggung negara dalam meraup keuntungan, Melainkan hanya sebagai solusi ketika baitulmal dalam keadaan kosong. Cara memperolehnya pun tidak mencekik rakyat dengan kebijakan yang zalim. Bahkan pajak yang didapat dikembalikan kepada rakyat bukan masuk ke dalam saku pribadi.

Demikian jelas hukum yang harus kita pilih. Yakni sistem Islam yang aturannya bersumber dari Allah yang memberikan kebaikan kepada umat.

Wallahu a’lam bishshawab.