Sistem Demokrasi, Mustahil Memberi Adil


Oleh Mariyani Dwi

(Komunitas Menulis Setajam Pena)


Korupsi seakan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari para pejabat negeri ini. Bak candu yang memabukkan dan sulit dielakkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil negara dalam memberantas korupsi pun seolah mandul dari keberhasilan. Faktanya, tidak mampu menghentikan laju korupsi apalagi membuat jera para pelakunya. 

Seperti yang terjadi pada kasus Jaksa Pinangki Sirna Kumalasari. Pinangki disebut terbukti menguasai suap USD 450 ribu dari Joko Suegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA. Pinangki juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebagaimana dikutip dari detiknews.com (20/06/2021), majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Yanuar Utomo yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan terdakwa Pinangki Sirna Kumalasari telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider dan dakwaan kedua tentang TPPU, dan dakwaan ketiga subsider.

Sehingga atas tindak kejahatannya tersebut, hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman atas Pinangki dengam vonis 10 tahun kurungan dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Namun tak terima divonis 10 tahun bui, Pinangki pun mengajukan permohonan banding. 

Namun, sungguh disayangkan, hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memutuskan menyunat hukuman Pinangki. Seperti dilansir detiknews.com (20/06/2021), Hakim tinggi Muhammad Yusuf, Haryono, Singgih Budi Prakoso, Reny Halida Ilham Malik memutuskan memotong hukuman jaksa itu menjadi 4 tahun penjara meski Pinangki dinyatakan terbukti sebagai aparat penegak hukum melakukan korupsi dan pencucian uang.

Dikatakan, hal demikian dilakukan lantaran terdakwa seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya. Terdakwa sebagai perempuan wajib diberi perlindungan, perhatian, dan perlakuan secara adil.

Penyunatana hukuman Pinangki pun menuai hujan kecaman, banyak pihak heran akan putusan hakim Pengadilan Tinggi. Sehingga muncul petisi online yang mendesak jaksa untuk mengajukan kasasi, lebih dari 16 ribu orang yang sudah meneken petesi tersebut. Isi petisi tersebut berharap agar hukuman dilipatgandakan menjadi 15 tahun penjara ditambah Pinangki dibikin melarat.

Sungguh, kasus jaksa Pinangki benar-benar telah mencederai rasa keadilan negeri ini. Alih-alih bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna bagi masyarakat keseluruhan, justru yang terjadi, hukum yang ada saat ini seolah tumpul keatas namun tajam ke bawah. 

Kita bisa melihat, bila masyarakat kecil yang bersalah, semisal ia mencuri karena kelaparan, maka langsung divonis penjara. Namun kebalikannya, bila pejabat yang terbukti bersalah, maka dengan segala alasan hanya mendapat vonis ringan, yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Bahkan sistem ini seolah memberi ruang bagi mereka untuk mendapat celah kebebasan. 

Apalagi Pinangki adalah seorang jaksa yang semestinya memberikan keteladanan dalam penegakkan hukum. Namun dengan berbagai dalih akhirnya hanya dihukum ringan, padahal kerugian yang ia ciptakan sangat luar biasa tidak berbanding sedikitpun dari kerugian yang diciptakan dari seorang pencuri singkong yang terpaksa mencuri karena kelaparan.

Kasus Pinangki, hanyalah salah satu contoh dari sekian banyaknya contoh kasus serupa yang menjerat para pejabat negeri ini. Mereka berakhir pada vonis ringan, bahkan tak sedikit yang kasusnya lenyap begitu saja tanpa kepastian. Juga tak sedikit yang dengan berbagai dalih akhirnya mereka dibebaskan.

Tentu mereka ini tak bekerja sendirian, ada orang-orang lain di belakang mereka. Sehingga hal ini menunjukkan kuatnya mafia peradilan dalam tubuh lembaga di negeri ini. Maka wajar, jika tahun demi tahun kasus korupsi yang menjerat para pejabat di negeri ini tidak berkurang. 

Ini adalah paradigma sistem sekuler kapitalistik demokrasi yang digunakan di negeri ini, meniscayakan segala hukum adalah bersumber dari manusia. Dimana manusia adalah makhluk yang lemah, terbatas, bergantung kepada yang lain, penuh ambisi dan kepentingan. Maka segala aturan yang dihasilkan, semata datangnya hanyalah dari hawa nafsu mereka. Akibatnya, akan mengandung banyak kelemahan, rentan dipermainkan dan selalu digunakan sesuai kepentingan. Sehingga, sistem demokrasi mustahil memberi adil.

Maka komparasi dengan sistem hukum Islam, hanya sistem Islamlah yang menjadi satu-satunya harapan sistem yang mampu menciptakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, bahkan yang mampu menyelesaikan segala problematika kehidupan.

Jelas, karena Islam bersumber dari Sang Pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan. Dimana sistem ini lahir dari kesadaran manusia bahwa ia diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Dan tugas ini hanya mampu terwujud dengan penerapan  Islam yang datangnya dari Allah.

Sistem hukum dan sanksi dalam Islam akan melakukan tindakan preventif atau pecegahan dan kuratif atau penindakan. Dalam tindakan kuratif atau penindakan, maka pelaku akan dijatuhi hukuman ta'zir. Yaitu bisa berupa teguran keras, denda, hukuman penjara yang kadarnya disesuaikan oleh tindak kejahatannya. Bahkan bisa juga diumumkan di khalayak umum dan hingga hukuman mati. Sehingga hukuman ini bisa memberi efek jera bagi pelakunya, bahkan bisa menjadi penebus dosa kelak di akhirat.

Sedangkan tindakan preventif untuk meminimalisir korupsi di kalangam pejabat, maka bisa dengan metode; 

1. Dalam rekrutmen SDA (pejabat) maka harus berdasarkan profesionalitas dan integritas. Yaitu mempunyai kapabilitas mumpuni dan bersyaksiyah atau berkepribadian Islam.

2. Negara wajib memberikan pembinaan kepada seluruh aparatur negaranya.

3. Negara melarang seluruh aparat negaranya menerima suap atau hadiah. 

4. Memberikan teladan yang baik bagi seluruh aparatnya.

Dengan demikian, kepemimpinan yang bersih, adil, dan mampu memberikan kesejahteraan akan bisa dirasakan bagi seluruh umat manusia. Ini semua hanya akan terwujud dengan adanya institusi sebagai penegaknya. Maka, khilafahlah satu satunya institusi yang sahih. Karena telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan telah berjaya selama lebih dari 13 abad lamanya.

Wallahu a'lam bish-showwab.