Oleh: Faizah Khoirunnisa' A., S.Sn


Setiap profesi yang membutuhkan keahlian, tentu memerlukan sertifikasi sebagai bukti kelayakan bahwa orang tersebut berkapasitas dan mumpuni untuk menjalankan profesi tersebut. Dokter, insinyur, dan profesor misalnya, sangat perlu memiliki sertifikat sebagai legalitas atas tindakan dan apa yang disampaikannya sehingga tidak menyesatkan bahkan membahayakan pihak lain. 


Untuk tujuan yang benar, pastinya kita semua sepakat akan adanya sertifikasi. Namun akan berbeda, jika uji kelayakan dan sertifikasi diselenggarakan untuk kepentingan tertentu yang bersifat subjektif. Baru-baru ini publik menyorot tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK, dimana daftar pertanyaan yang diajukan terkesan konyol, tidak bermutu, dan terkesan dibuat untuk mengeliminasi pegawai KPK yang memiliki ghirah Islam yang kuat. Pertanyaan yang relevan dengan upaya pemberantasan korupsi justru tidak ada dalam daftar. 


Tak hanya pegawai KPK, sertifikasi dan  tes wawasan kebangsaan juga akan diberlakukan bagi para dai dan penceramah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR, dengan tujuan meningkatkan kompetensi para dai dalam menjawab dan merespon isu-isu aktual. Strategi metode dakwah menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan hubbul wathon minal iman demi penguatan moderasi beragama.


Apa yang diagendakan Menag tersebut, mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Amirsyah, Sekjen MUI, sertifikasi ini tidak jelas manfaat yang diterima oleh penceramah dan dai yang akan disertifikasi. Selain itu, selama ini para dai dan penceramah yang berasal dari NU, Muhammadiyah, dan Al Wasliyah sudah memperoleh wawasan kebangsaan yang dilaksanakan MUI dengan dai bersertifikat dalam program penguatan kompetensi dai, termasuk wawasan kebangsaan. (www.republika.co.id, 4/06/2021)


Mempertanyakan Urgensi Dibalik Sertifikasi


Menyampaikan dakwah Islam tentu membutuhkan ilmu sesuai yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam. Jika yang disampaikan tidak sesuai dengan nash-nash syariat, maka yang terjadi adalah penyesatan, yang berat konsekuensinya di akhirat. Oleh karena itu, tak hanya dai, seluruh kaum muslimin yang terkena beban wajibnya berdakwah, sudah seharusnya melayakan dirinya dengan terus mengkaji Islam sehingga apa yang disampaikan kepada umat merupakan yang hak. 


Tentang sertifikasi para dai ala rezim, jika yang disasar adalah upaya moderasi beragama dan deradikalisasi, hal ini patut di pertanyakan urgensinya, mengingat ada persoalan lain yang jauh lebih urgen. Korupsi akut yang melanda setiap sendi pemerintahan, kebijakan publik yang amburadul, utang negara, krisis ekonomi, kerusakan moral anak bangsa, harusnya mendorong diadakannya sertifikasi bagi para pejabat dari level RT hingga negara. Apakah selama ini, rakyat sudah diurus oleh wakil rakyat dan pejabat yang mumpuni? Apakah mereka lolos uji kelayakan untuk mengatur urusan bangsa dan negara?


Umat Islam, bukan rakyat polos yang dengan mudahnya ditipu oleh kebijakan yang kemasannya sertifikasi, namun dibaliknya ada upaya keji. Umat Islam telah belajar dari pengalaman panjang yang terus-terusan disakiti dengan narasi negatif. Sikap kritis kaum muslimin, diartikan oleh rezim sebagai upaya merongrong negara dan membahayakan NKRI.


Dengan melihat rekam jejak rezim yang antikritik dan terjangkiti islamophobia, program sertifikasi dai ini bisa dipastikan sebagai upaya untuk menjegal dai dan penceramah yang tidak sehaluan dengan kepentingan penguasa dan rezimnya. Jika sertifikasi ini berlaku, para dai yang terindikasi memiliki sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, akan dengan mudah dibungkam dengan alasan tidak memiliki semangat kebangsaan. Sungguh, nalar politik yang sangat dangkal, menyamakan sikap kritis dengan anti kebangsaan dan merongrong NKRI. Padahal, sikap kritis inilah yang justru dibutuhkan saat ini untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kehancuran.


Aroma pecah belah kaum muslimin, juga makin terasa. Jika rencana ini diloloskan, saling curiga di antara para jamaah, persekusi kajian yang diisi oleh dai yang tak lolos sertifikasi, akan sering terjadi. Akibatnya masyarakat menjadi chaos, jauh dari kerukunan dan ketentraman. 


Sistem Islam Fasilitasi Para Dai Sampaikan Islam Kaffah


Inilah realita kondisi kaum muslimin di dalam sistem sekulerisme yang berusaha menjauhkan muslim dari Islam kafah. Berbagai cara akan ditempuh agar keterikatan pada hukum syarak kian pudar, salah satunya dengan menyeleksi para dai sesuai dengan kriteria rezim. Dai yang sejalan dengan arah politik rezim, akan dipertahankan demi memperpanjang nyawa politik mereka, sebaliknya yang berbeda haluan akan dibatasi ruang dakwahnya.


Bertolak belakang dengan sistem sekuler, jika  sistem Islam yang diadopsi, maka dakwah menjadi agenda negara. Para dai difasilitasi dengan sebaik mungkin sehingga Islam kafah bisa tersampaikan ke seluruh dunia. Negara Islam memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk menyebarkan kebaikan Islam, bukan digunakan untuk menghabisi yang berseberangan secara sewenang-wenang dan zalim. Jika sertifikasi dai diperlukan, tentu yang menjadi kriteria bukan ditentukan ole hawa nafsu penguasa melainkan dikembalikan pada standar yang ditetapkan hukum syarak. 

Allahu 'alam bish showwab.

 
Top