Sembako dan Pendidikan Kena Pajak, Ironi Rakyat di Negeri Kapitalisme


Oleh Mustika Lestari

(Pemerhati Kebijakan Publik)


Rakyat masih berjibaku sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi Covid-19, mereka terseok-seok dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, mulai dari sulitnya perekonomian, tingginya biaya hidup, kurangnya lapangan pekerjaan bagi laki-laki dan sebagainya. Mirisnya di tengah kondisi ini, pemerintah justru menambah berat beban rakyat dengan kabar buruk bernama pajak. 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen. Tak hanya itu, PPN juga berlaku terhadap sektor pendidikan dan sembako sebagaimana tertuang dalam draf revisi Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Hal ini pun menuai polemik di publik. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, meminta pemerintah khususnya Kemenkeu untuk membatalkan rencana tersebut. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu, sektor sembako-pendidikan juga sangat berkaitan dengan naik turunnya inflasi. Pengenaan pajak PPN akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam, sehingga akan menaikkan inflasi Indonesia. (m.antaranews.com, 13/6/2021)

Pemerasan Rakyat Melalui Pajak

Terkait wacana pengenaan tarif PPN terhadap barang kebutuhan pokok tersebut, terdapat tiga opsi dalam pembagiannya. Pertama, pengenaan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen. Kedua, pengenaan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif, sebesar 5 persen yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Ketiga, penggunaan tarif PPN final sebesar 1 persen.

Adapun Kementerian Keuangan  (Kemenkeu) menegaskan, tidak akan ada penarikan PPN dalam waktu dekat. Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan PPN tidak akan terjadi di masa pandemi Covid-19. Untuk saat ini, pemerintah sedang fokus untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi.

Adapun revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, saat ini masih belum dibahas dengan DPR. Namun, ia menekankan bahwa rancangan tersebut bukan wacana yang tiba-tiba, melainkan sudah direncanakan bertahun-tahun tetapi eksekusinya yang ditunda. Menurutnya, situasi ini merupakan kesempatan yang baik untuk memikirkan kebijakan apa yang diperlukan ketika pandemi berakhir, sehingga dicanangkanlah wacana reformasi perpajakan. (wartaekonomi.co.id, 13/6/2021)

Mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Rabu (9/6/2021), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atau setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, artinya disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak. Dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang menjadi tanggungannya.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa di samping gulungan utang, pungutan pajak juga menjadi urat nadi sumber devisa negara. Apalagi di tengah kondisi perekonomian yang kian porak-poranda akibat pandemi Covid-19, pengeluaran negara yang bertambah, sementara pemasukan semakin berkurang, membuat pemerintah ugal-ugalan berburu pajak. 

Bagi rakyat, kebijakan kenaikan pajak bukanlah persoalan yang baru terjadi. Mereka sudah terbiasa nelangsa dengan cekikan pajak beragam hal, yang membuat hidup semakin sulit. Mulai dari pelayanan jasa, kesehatan, tempat tinggal bahkan skala terkecil usaha milik rakyat. Seolah belum cukup, seiring dengan makin bertumpuknya utang negara, pemungutan pajak kian digencarkan. 

Hal ini pun dibenarkan oleh Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan Mardani Ali Sera. Ia menilai, langkah ini memperlihatkan kepanikan pemerintah melihat utang yang menggunung dan penerimaan pajak yang menurun. (news.detik.com, 11/6/2021)

Agaknya, menyadari situasi genting ini pemerintah semakin kreatif dalam melirik apa saja yang sekiranya dapat menjadi objek pajak baru, bahkan ke dasar jurang sekalipun. Tidak tanggung-tanggung, semua lini kehidupan rakyat dililiti pajak termasuk sembako dan pendidikan. Padahal, bahaya kebijakan ini lebih besar daripada kebaikannya. 

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengingatkan, pengenaan PPN 12% untuk sembako dan  jasa pendidikan akan berkaitan dengan laju inflasi tahun ini dan tahun depan. Meski pemberlakuannya bukan di tahun 2021, namun potensi kenaikan inflasi 2021 berkisar 1 sampai 2,5 persen sehingga inflasi 2021 bisa mencapai 2,18 persen sampai 4,68 persen. Selain menimbulkan inflasi yang memberatkan konsumen secara umum, Achmad juga menyebut bahwa kenaikan ini akan menyebabkan petani kecil kehilangan kesejahteraan dan akhirnya makin miskin di tengah pandemi. (sindonews.com, 10/6/2021)

Entah apa yang ada di benak pemerintah sehingga tidak pernah merasa bersalah dengan pungutan pajak sebagai jurus kebanggaan dalam menangani kondisi ekonomi yang semakin amburadul. Andai saja dengan pajak tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, melunasi utang negara, mengurangi pengangguran, kemiskinan serta kelaparan, namun sayangnya fakta menunjukkan hal yang sebaliknya. 

Rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pendidikan dan sembako mengindikasikan pemerintah tengah menjalankan kebijakan yang tidak pro rakyat. Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/6).

Menurutnya, terdapat banyak pilihan jika memang pemerintah ingin melakukan stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti memaksimalisasi penerimaan negara dalam pengelolaan SDA, peningkatan PPN barang mewah, membersihkan mafia dan mengejar pengemplang pajak. 

Ia menambahkan bahwa sektor pendidikan dan sembako adalah kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat. Dalam situasi sulit seperti ini, seharusnya pemerintah memastikan biaya pendidikan terjangkau oleh semua kalangan serta ketersediaan sembako dengan harga yang merakyat. (rmol.id, 12/6/2021)

Namun, inilah realitas negeri Indonesia. Kondisi keuangan negara yang semakin memburuk bukan karena negeri ini miskin, sehingga pemasukan negara harus bertumpu pada pajak dan utang. Sebaliknya, negeri ini sangat bergelimang kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dari ujung Timur hingga Barat. Sayangnya, negara tidak mengelola potensi SDA tersebut dengan baik dan benar untuk kepentingan rakyat semata. Pemerintah justru menyerahkannya kepada para kapitalis (pemodal), baik lokal maupun asing untuk mengelola bahkan memiliki kekayaan tersebut sebanyak yang mereka kehendaki, dan hasilnya dinikmati oleh mereka sendiri. Kondisi negara pun kian memprihatinkan dengan krisis tiada akhir. 

Sangat miris memang hidup di negeri yang menerapkan sistem kapitalisme ini. Kebijakan pemerintah yang “konon” untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat justru mengarah pada nihilnya kesejahteraan itu. Faktanya, untuk merasakan kesejahteraan saja harus memeras keringat dan air mata, seolah rakyat ini tak memiliki pemimpin negeri. Sekadar untuk bertahan hidup, rakyat harus membiayai sendiri kebutuhannya dan pada saat yang sama, negara mengaku telah mengurusi rakyatnya. Padahal, sejatinya pengurusan itu bersumber dari pemerasan kepada rakyat atas nama pajak. 

Inilah borok sistem kapitalisme yang hanya membawa bencana bagi rakyat. Keberadaan penguasa dalam sistem ini senantiasa berlepas diri dari tanggung jawabnya mewujudkan kemaslahatan manusia. Buktinya, penguasa yang seharusnya melayani dan memenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, kini beralih peran. Rakyatlah yang menjadi tulang punggung bagi negara untuk memenuhi dan membiayai kebutuhannya melalui pajak.

Sejatinya, menarik pajak dengan mengatasnamankan kehidupan rakyat hanyalah dalih untuk menambal kegagalan negara dalam mengoptimalkan pendapatan karena hampir seluruh potensi dalam negeri telah beralih kepada swasta dan asing. Sementara rakyat sebagai korban kegagalan ini dibiarkan menikmati sendiri nestapanya. 

Untuk itu, omong kosong belaka jika pajak dapat mewujudkan keadilan di tengah masyarakat karena realitanya yang bermodal semakin kaya, dan yang tak berpunya kian sekarat. Jargon manis “Pajak kita, untuk kita” pun sebatas pencitraan demi terpenuhinya kantong-kantong penjarahan atas rakyat.

Pajak dalam Pandangan Islam

Apabila kehidupan manusia dalam sistem kapitalisme hanya mewujudkan kesengsaraan hidup dengan beragam persoalan, termasuk cekikan pajak, namun berbeda halnya dengan sistem Islam. Pajak atau dikenal dengan istilah dharibah dalam Islam memang bukan perkara yang diharamkan. Akan tetapi, keberadaannya bukanlah tulang punggung dalam hal sumber pendapatan negara.

Dalam Islam, pungutan pajak hanya dilakukan dalam kondisi darurat dan mendesak saja, misalnya ketika kas negara sedang kosong atau kurang. Sementara, pada saat yang sama pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara sangat banyak, jika tidak segera mungkin dalam mengambil solusi akan memicu mudarat bagi kehidupan warga negara. 

Dalam kondisi ini pun, negara tidak serta-merta menarik pajak dalam berbagai hal, melainkan hanya berlaku bagi orang Islam yang kaya atau mampu. Dan pengambilannya pun tidak bersifat tetap, sebatas keperluan negara.

Adapun terkait sumber pendapatan, Islam menempatkannya pada sumber yang jelas untuk menyejahterakan rakyatnya. Pada dasarnya seluruh pengeluaran negara dalam sistem Islam dibiayai oleh kas negara (Baitul Mal) yang bersumber dari hasil pengelolaan harta milik umum dan milik negara, seperti fai’, kharaj, ghanimah, jizyah, hasil pertambangan, pertanian dan sebagainya. 

Dari sini akan digunakan sebagai pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan, misalnya untuk pemenuhan seluruh kebutuhan pokok rakyat, pembiayaan pendidikan, kesehatan bahkan pembangunan infrastruktur. Dalam kondisi ini, rakyat dapat hidup sejahtera tanpa beban pajak.

Akan tetapi, situasi seperti ini mustahil kita dapatkan dalam sistem kapitalisme, sebagaimana negeri ini. Hanya Islamlah satu-satunya sistem yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia dengan penerapan aturannya yang menyeluruh. Untuk itu, sudah saatnya umat Islam kembali kepada tuntunan dan aturan yang berasal dari Allah Swt. yang Maha Bijaksana, tidak lain dengan jalan menerapkan syariat Islam dalam bingkai sistem Islam. 

Di bawah naungannya, pemimpin adalah pelayan yang akan mewujudkan kebaikan lahir dan batin kepada manusia. Sesungguhnya, hukum Allah Swt. adalah sebaik-baik hukum untuk umatnya. Wallahu a’lam bishshawab.