Ritel Gulung Tikar, Polemik Semakin Besar

 




Oleh Rizka Adiatmadja

Penulis dan Praktisi Homeschooling


Pandemi belum usai, kebijakan semakin abai. Derita rakyat kian berantai, siapa sesungguhnya yang lalai? Perekonomian semakin lesu, pijakan masyarakat pun kian tak menentu. Ditambah beban-beban lain yang semakin sukar, ketika sistem tak ditangani dengan benar, terbukti dari setiap kehidupan lahir tunas-tunas problematika yang mengakar. Tak terkecuali di bisnis ritel satu per satu ambruk, bukti nyata dari kondisi ekonomi negeri sudah terpuruk.Tentu banyak faktor yang memengaruhi, bukan sekadar efek pandemi.

Beberapa supermarket ditutup, polemik baru pun terjadi, jumlah pengangguran semakin tak tertanggulangi. Meskipun ada sebagian yang masih bertahan dan memilih mengurangi cabang karena daya beli masyarakat semakin berkurang, sehingga mau tidak mau ada yang harus dipangkas. 


Seluruh gerai Giant ditutup pada akhir Juli 2021, tentu itu bukan keputusan mudah untuk HERO Group. Mengundang komentar dari Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey yang menanggapi hal tersebut akan berdampak besar menghilangkan pendapatan negara, retribusi pendapatan daerah pun akan hilang. Berkurangnya daya beli masyarakat menyebabkan bertambahnya jumlah karyawan yang di-PHK. Dengan begitu gelombang berhemat dan menekan daya beli pun akan gencar dilakukan masyarakat. Lebih fokus kepada hal-hal yang penting. Selain korporasi pun ikut dirugikan karena sebagai peritel. (Liputan6, 25/5/2021)


Pandemi berefek besar tentunya, tetapi ketimpangan laju ekonomi diwarnai oleh beberapa keadaan yang menyebabkan kondisinya tidak pernah stabil. HERO Group menutup 26 gerai dengan memutus hubungan kerja kepada 532 karyawan. Tentu ini sangat memprihatinkan. Jika PHK dijumlahkan dari selurul ritel yang ada di Indonesia, tentu akan menunjukkan jumlah yang fantastis. Kemana para korban PHK akan bermuara? Jangankan terlalu tinggi berharap sejahtera, hanya berharap bisa mencukupi kehidupan sehari-hari saja itu sangat memberatkan.


Bhima Yudhistira adalah seorang ekonom dari Indef berkata bahwa tutupnya beberapa bisnis ritel bukan hanya karena berpindahnya daya beli masyarakat. Ini melahirkan kondisi stagnan, tetapi ketika ada yang meyebutkan bahwa ritel terkalahkan oleh online shop, menurutnya itu tidak tepat. (Liputan6. 15/1/2018)


Meneliti kondisi di atas dan mengurai banyak penyebab ambruknya bisnis ritel serta menjamurnya korban PHK, dipengaruhi oleh berbagai hal yang membuat daya beli terus terjun ke titik terendah. Kondisi perekonomian memanglah tidak stabil, itu pun terjadi dari sebelum pandemi. Ditambah lagi dengan neraca perdagangan yang semakin defisit. Monster besar kebijakan impor yang tentunya membunuh eksistensi produk dalam negeri. Tak hanya itu, rupiah yang melemah menambah berbelit-belitnya masalah.


Mengapa turunnya nilai rupiah, impor yang semakin kencang tak termonitor, menjadi salah satu penyebab yang besar?


Ketika rupiah semakin terjun bebas, masyarakat tentu terkena imbas. Dengan nilai uang yang rendah, akan memberikan batas-batas yang jelas. Kebutuhan yang beragam menjadi tidak terbeli.


Impor pula yang menjadi penyebab lumpuhnya sektor produk dalam negeri. Seperti di sektor pertanian, banyak petani yang akhirnya menyerah karena hasil panen kalah oleh impor, otomatis pendapatan kurang. Mereka mau membeli dengan apa ketika penghasilan semakin tidak mencukupi?


Kemudian banyak lahir ajakan investasi non riil yang membuat pebisnis lebih tertarik untuk menyimpan dana daripada memakainya di sektor yang riil. Peningkatan di sektor non riil ini tidak bisa menjadi pijakan masyarakat bisa sejahtera. Uang tidak bisa berotasi di semua lini, ini bisa menjadi gelembung ekonomi yang sesekali bisa meledak. Ya krisis moneter akan terjadi. Sebab, dana hanya akan membesar di bank dan sektor non riil.


Solusi seperti apakah yang signfikan bisa membalikkan problematika ekonomi bangsa ini terselesaikan? 


Hal yang terjadi di atas adalah gambaran nyata kegelapan yang dilahirkan oleh demokrasi-kapitalisme. Tentu saja ini teramat dirasakan oleh masyarakat karena sistem tersebut meniscayakan terjadinya ketimpangan ekonomi. Islam tentu berbeda, berawal dari mendorong harta agar beredar di masyarakat dengan adil, mencegah harta tidak terakumulasi di sekitar kalangan tertentu saja. 


Islam mengajarkan bahwa produksi itu tidak hanya tumbuh tetapi wajib jelas distribusinya ke masyarakat hingga berkelanjutan, tentu ini mengungguli ideologi rusak kapitalisme yang hanya mengharuskan manusia mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.


Di dalam Islam, produksi yang tumbuh itu berati volumenya harus bisa seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk, mengimbangi belanja negara yang wajib dalam pelaksanaan politik dalam dan luar negeri. Intinya tentang pemerataan, sehingga negara harus senantiasa berupaya mewujudkan kemakmuran ekonomi. Negara wajib memperjuangkan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Allah Swt. berfirman:


“... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS. Al-Hasyr: 7)


Kemudian memberantas penimbunan uang. Allah Swt. berfirman:


“Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, beritahukanlah mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)


Negara pun wajib mencerabut akar pada monopoli tanah, sehingga tanah tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ini harus dikembalikan pada illat kepemilikan fasilitas umum, terlebih jika berdampak menimbulkan konflik. Kepemilikan pribadi ini harus diubah menjadi milik umum.


“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tigal hal: air, padang, dan api.” (HR. Abu Dawud)


Selain itu, pelarangan pasar saham dan memotivasi kegiatan ekonomi riil. Pasar saham menjadi penyumbang besar ketimpangan ekonomi. Segala aktivitas non riil menyebabkan pertumbuhan uang lebih cepat daripada barang dan jasa, Sehingga efek besarnya terasa oleh masyarakat kalangan bawah yang melakukan ekonomi secara riil. Selain akadnya batil karena meniadakan ijab kabul, tentunya ini pun haram dalam pandangan Islam. 


Sedangkan Islam berkebalikan dari itu, yakni sektor finansial terikat dengan aktivitas riil. Uang bukanlah komoditas tetapi alat pembayaran, sehingga tidak ada aktivitas ekonomi semu, seperti yang terjadi di pasar saham. Islam pun memotivasi manusia untuk bekerja, istilah PHK tidak akan ditemukan dalam aktivitas ekonomi Islam.


“Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan melalui jerih payah tangannya sendiri.” (HR. Bukhari)


Islam menawarkan syirkah bukan riba ataupun saham. Dengan syirkah orang akan terbiasa berijab kabul, saling mengenal dan tahu konsekuensi masing-masing. Kemudian Islam menghapuskan pajak, mewajibkan zakat, mengharamkan riba, judi, dan menimbun harta.


Hasil dari diterapkannya ekonomi Islam terbukti sanggup memakmurkan umat. Pada era pemerintahan Umar bin Khattab (13–23 H) kaum muslim makmur dan sejahtera hingga wilayah Yaman tidak berhak menerima zakat.


Mari kita berjuang untuk kembali pada sistem Islam kafah yang tentunya akan memberi kesejahteraan, memulihkan daya beli masyarakat semakin meningkat, laju ekonomi tidak akan terhambat, jikapun ada sedikit masalah akan bisa ditangani dengan cepat. 


Wallahu a’lam bishshawab.