Rakyat Miskin: Terpuruk dalam Bayang-Bayang Pajak?


Oleh Widya Amidyas Fillah

(Pendidik Generasi)


“…

Saudara dipilih bukan dilotre

Meski kami tak kenal siapa saudara

Kami tak sudi memilih para juara

Juara diam, juara he-eh, juara hahaha…


Untukmu yang duduk sambal diskusi

Untukmu yang biasa bersafari

Di sana, di Gedung DPR


Di hati dan lidahmu kami berharap

Suara kami tolong didengar lalu  sampaikan

Jangan  ragu, jangan takut karang menghadang

Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam!


Wakil rakyat seharusnya merakyat

Jangan tidur waktu sidang soal rakyat

Wakil rakyat bukan paduan suara

Hanya tahu nyanyian lagu “setuju”

…”

(Penggalan lirik lagu: Surat Buat Wakil Rakyat – Iwan Fals)

Pandemi Covid-19 menjadi bintang di pertengahan tahun 2021 ini. Banyak masyarakat yang terdampak atas wabah ini, baik secara ekonomi, kesehatan, sosial, pangan bahkan pendidikan. Alih-alih menyelesaikan persoalan pelik ini, pemerintah khususnya menkeu Sri Mulyani membuat masyarakat resah tak tentu arah. Ia berencana memungut PPN dari sejumlah barang dan jasa, yang sebelumnya masuk  kategori bebas PPN.

Dilansir pada laman berita CNNIndonesiacom, pada Kamis (10/06/2021), ada 13 barang- jasa yang akan kena pajak yang tertuang dalam revisi UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), draf tersebut di antaranya:

(1) Barang; barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil  pertambangan batu bara, barang kebutuhan pokok atau sembako dan 

(2) Jasa; jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum darat dan air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum menggunakan logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Dalam cuitan diakun @faktakeuangan, kepala biro komunikasi dan layanan informasi keuangan, Rahayu Puspasari juga menjelaskan bahwa draf tersebut merupakan wacana ke depan, dan tidak untuk saat ini. “Draft RUU merupakan wacana ke depan yang melihat perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Jelas belum jadi fokus hari ini, karena Indonesia belum pulih dari Covid-19 dan masyarakat masih harus dibantu,” kata Rahayu, sebagaimana dikutip dari akun @faktakeuangan, Sabtu (12/06/2021).

Penjelasan mengenai wacana tersebut tampak menjadi angin segar bagi masyarakat secara tentatif. Namun jika wacana tersebut digulirkan sekalipun setelah pandemik berakhir, muncul pertanyaan apakah masyarakat sudah tidak perlu dibantu? Sehingga pajak yang sebelumnya tidak dikenakan, menjadi berpajak? Sungguh, kebijakan tersebut sangat zalim.

Tentu saja wacana ini menimbulkan reaksi panas dari masyarakat kecil. Betapa tidak, berbagai barang dan jasa dikenai PPN, sementara di beberapa sektor mewah justru pajak  diringankan. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo meminta pemerintah, khususnya kemenkeu agar membatalkan rencana pengenaan PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan. Ia menilai bahwa rencana kebijakan tersebut bertentangan dengan Pancasila sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ia mengatakan, “Pengenaan pajak PPN, otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam. Pada akhirnya akan menaikkan inflasi Indonesia.” Ia juga mengatakan, “Dalam membuat kebijakan, kementerian keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka. Namun juga harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan sensitifitas terhadap kondisi rakyat.”(Antaranews.com, Minggu, 13/06/2021).

Jika PPN terhadap barang dan jasa tersebut tetap digulirkan, jelas bahwa pajak pada akhirnya merupakan tulang punggung ekonomi kapitalis. Pemerintah seakan putus asa dalam meraup pendapatan dalam rangka memperbaiki perekonomian negara. Sehingga masyarakat kecil yang menjadi korban, namun pajak bagi para konglomerat yang dilonggarkan. Aroma ketidakadilan semakin tajam tercium dalam menempatkan pajak dan menetapkan sumber pendapatan negara.

Berbeda dengan sistem Islam dalam menempatkan pajak dan menetapkan sumber pendapatan negara. Semua  diatur secara paripurna, adil dan mengutamakan kemaslahatan umat, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan kapitalistik yang menyengsarakan masyarakat kecil.

Sumber pendapat tetap negara yang menjadi hak kaum muslim dan masuk ke Baitul Mal adalah: (1) Fai’ [Anfal, Ghanimah, Khumus]; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara, ada atau tidaknya kebutuhan.

Berbeda dengan pendapatan tidak tetap. Pendapatan ini bersifat instrumental dan insidental. Bersifat instrumental, karena Islam menetapkan kepada kaum muslim fardhu kifayah untuk memikul kewajiban pembiayaan, ketika dana tidak ada di Baitul Mal. Karena itu, ini menjadi instrumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi negara, yang dibebankan hanya kepada umat Islam. Disebut insidental, karena tidak diambil secara tetap, bergantung kebutuhan yang dibenarkan oleh syara’ untuk mengambilnya.

Adapun penempatan wajib pajak, sistem telah mengatur secara terperinci dan adil dalam menetapkannya. Tidak semua kaum muslim menjadi wajib pajak, apalagi nonmuslim. Pajak juga hanya diambil dari kaum muslim yang mampu. Dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proporsional (makruf), sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. Karena itu, jika ada kaum muslim yang mempunyai kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya, maka dia menjadi wajib pajak. Pajak juga wajib diambil darinya. Tetapi, jika tidak mempunyai kelebihan, maka dia tidak menjadi wajib pajak, dan pajak tidak akan diambil darinya.

Cara menghitungnya, pertama, pendapatannya harus dikurangi biaya untuk kebutuhan pokok dan sekunder pribadinya. Kedua, setelah itu dikurangi kebutuhan pokok dan sekunder istri dan anaknya. Ketiga, jika mempunyai orang tua, saudara, mahram yang menjadi tanggungannya, maka dikurangi biaya kebutuhan pokok dan sekunder mereka. Setelah dikurangi semuanya tadi masih ada kelebihan, maka dia menjadi wajib pajak, dan pajak pun wajib diambil darinya.

Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

“Mulailah dari dirimu, maka biayailah. Jika ada kelebihan, maka itu untuk keluargamu.” (HR. Muslim dari Jabir) 

Dengan demikian, pajak di dalam Islam bukan untuk menekan pertumbuhan, bukan menghalangi orang kaya, atau menambah pendapatan negara, kecuali diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan oleh syara’. Sistem Islam juga tidak akan menetapkan pajak tidak langsung, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan pajak  macam-macam yang lain. Di dalamnya, negara tidak akan memungut biaya-biaya ataupun denda administrasi termasuk layanan publik. Karena itu sudah menjadi kewajiban negara kepada rakyatnya.

Wallahu a’lam bishshawab. []