Problematika Pendidikan di Indonesia pada Zaman Sekularisme


Oleh Nur Ilmi Hidayah

Pemerhati Masalah Remaja, Praktisi Pendidikan


Ketika berbicara pendidikan di era kapitalis ini, pun sebelum Covid-19 menyerang, memanglah berbagai macam problematika telah menjadi PR besar sedari dulu.


Di mana tata kehidupan yang kapitalistik menjadikan minimnya peran negara, kemiskinan merajalela, sehingga dampaknya juga akan melahirkan paradigma kapitalis dalam pendidikan, yakni pendidikan hanya sebagai sarana menemukan gelar untuk digunakan kelak dalam dunia kerja, berikut juga lost control dari orang tua yang keduanya terdesak harus sibuk bekerja, maka tumpuan mereka satu-satunya dalam mendidik anak adalah di sekolah.


Belum lagi problematika dari segi yang lain, yakni kurikulum yang padat dan kabur sasarannya, disertai dengan kualitas dan kuantitas guru yang sebagian besar kurang memadai, yang juga adalah buah dari perjalanan sistem pendidikan yang mereka lalui dengan paradigma kapitalis.


Melihat dari karut-marut pendidikan sistem kapitalisme di masa pra pandemi tadi, tentu saja dapat dipastikan yang terjadi di masa pandemi akan jauh lebih sulit. Setelah diprogramkan oleh pemerintah bahwa para peserta didik kini harus belajar dari rumah, maka benar saja, hasil survei Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atas proses belajar mengajar online/daring, menyatakan mayoritas siswa mengalami hambatan dan kesulitan belajar.


Sedikit banyak ini disebabkan oleh kendala ekonomi yang akibat pandemi semakin menjadi, terlebih harus ditekan pula oleh pulsa dan jaringan sebagai sarana utama daring, berikut juga kendala orang tua yang terbiasa menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah, namun kali ini malah dituntut mendampingi anaknya dalam proses belajar.


Lebih jauh lagi, kurikulum belajar dari rumah ini tidak hanya kabur, melainkan menjadi tidak jelas. Target penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter hampir tak nampak, alhasil hanya sekadar melaksanakan pembelajaran.


Covid-19 telah membuat wajah dan masa depan pendidikan kita semakin tak menentu. Sekolah mulai dari TK/PAUD, SD, SMP, SMA sampai kampus Perguruan Tinggi tutup. Namun di sisi lain, hal baik yang terus dilakukan adalah tetap melaksanakan aktivitas/proses belajar mengajar dengan segala keterbatasan fasilitas dan keberagaman kompetensi personal yang dimiliki dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote.


Sederhananya pendidikan di Indonesia melalui lembaga/institusi sekolah juga kampus seolah senang terus berada pada zona nyaman hanya menjadi menara gading yang terus bersolek dengan hal-hal yang aksidental saja, seperti lebih banyak disibukkan dengan program mempercantik bangunan infrastruktur sekolah/kampus, tetapi justru nampak minim aktivitas baik secara kuantitas maupun kualitas, yang mengarah kepada pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional itu sendiri sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 bahwa, “Pendidikan Nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.


Memperindah dan mempercantik gedung sekolah lengkap dengan penyempurnaan fasilitas pembelajarannya bukanlah hal yang salah dan tidak penting dilakukan. Namun yang sangat fatal bila pemerintah lupa akan substansi pendidikan itu sendiri yaitu sebagai sarana untuk memanusiakan manusia atau dengan terminologi lain bahwa tujuan puncak pendidikan adalah melahirkan insan kamil atau manusia paripurna yang sekali lagi bukan hanya diukur dari kualitas ilmu pengetahuan (kognitif) dan skill (psikomotor) saja namun juga lebih kepada aspek moralitas (afektif) yang mesti kuat dan kokoh sebagai modal menjadi manusia seutuhnya, mempertegas indentitas kemanusiaan sebagai manusia Indonesia.


Jika eksistensi lembaga pendidikan di negeri ini masih seperti menara gading yang berjarak dengan realitas politik, ekonomi dan sosial budaya kehidupan masyarakat, lalu apa artinya negara mengkampanyekan narasi tentang Revolusi Industri 4.0, apakah narasi ini sebenarnya justru sebagai dalih untuk menghambakan pendidikan kepada kekuatan dan kepentingan kapitalis global?


Negara diperhadapkan dengan segudang permasalahan pendidikan dengan kompleksitas yang akut di antaranya adalah masalah perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi seluruh warga negara, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dengan tuntutan kehidupan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, pengembangan kebudayaan nasional (local wisdom/kearifan local) agar indentitas bangsa ini tidak habis ditelan oleh hegemoni budaya asing, dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pembinaan generasi muda sebagai generasi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan nasional.


Sudah saatnya pemerintah bangun dari tidur panjangnya, sadari bahwa pendidikan kita sedang terpuruk, contoh yang paling nyata adalah kualitas pendidikan Indonesia masih kalah bersaing dengan kualitas seperti pendidikan zaman kejayaan Islam (khilafah).


Islam Solusi Tuntas Masalah Problematika Ini


Berbicara tentang Islam tentu saja tak pernah lepas dari berbicara seputar solusi, sebab Islam beserta ajarannya memang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta kepada mahluk-Nya sebagai ajaran praktis bukan hanya teori, maka demikianlah di dalam ajarannya terdapat berbagai macam solusi untuk semua jenis problematika.


فَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ


“Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, Padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.” (QS. Al-An'am (6): 114).


Dalam hal pendidikan era pandemi ini, untuk jeli melihat solusi, sebenarnya perlu digali dari titik akar permasalahannya. Kita tentu tahu, pendidikan hanya cabang atau salah satu sistem yang diprotokoli oleh tulang punggung yang dinamai negara. Maka tentu saja titik persoalannya ada pada negara.


Kita saksikan hari ini, penanganan penyakit khususnya di Negara Indonesia layaknya tidak fokus, sehingga tak dapat menghentikan laju penularan pandemi. Hal tersebut berdampak pula pada ekonomi, Negara miskin menjadi semakin miskin, semua anggaran dana dialihfungsikan, hutang semakin membengkak, karenanya negara pemberi hutang semakin kuat menancapkan taringnya, hanya menunggu waktu untuk kita ditelan mentah-mentah.


Kegagalan demi kegagalan ini buah dari mencampakkan hukum Islam dan menganut sistem kapitalisme, di mana negara kapitalis berperan hanya sebagai fasilitator dengan memanfaatkan swasta termasuk dalam hal pendidikan, bukan pelaksana yang menjamin secara langsung pelayanan pendidikan, di samping negara kapitalis tidak independen, bergantung dengan pihak lain yang mengakibatkan kurikulum sebagiannya bisa jadi adalah pesanan.


Negara dengan menerapkan hukum Islam, tentu saja akan menggunakan dalil syara’ dalam mengatur segala urusan rakyat, sehingga dapat dipastikan penanganan perihal urusan pandemi akan sangat mudah terselesaikan, sebagaimana penanganan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Khalifah Umar yang mengikutinya, maka sistem kesehatan, ekonomi, termasuk juga pendidikan akan cepat terkendali.


اَفَحُكۡمَ الۡجَـاهِلِيَّةِ يَـبۡغُوۡنَؕ وَمَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكۡمًا لِّـقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ


“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Surat Al-Maidah: 50).


Wallaahu a’lam bishshawab.[]