PNS Fiktif Tetap Digaji, Bukti Buruknya Birokrasi


Oleh Waode Rachmawati, S.Pd.,M.Pd

(Aktivis Dakwah Muslimah Kendari)


Dewasa ini kita telah berada di era digital berbasis data. Ironinya persoalan data pun tak kunjung berakhir di negeri ini. Kali ini pemerintah memperlihatkan satu bentuk kelalaian terhadap pemutakhiran data PNS. Sebelumnya diungkap terdapat 97.000 data “PNS misterius” hingga tahun 2015 masih mendapatkan gaji dan dana pensiun. Menurut BKN, tidak terekamnya data disebabkan mengalami kesulitan akses melakukan pendaftaran ulang, status mutasi, status meninggal, status berhenti, atau sejenisnya, yang tidak dilaporkan oleh instansi kepada BKN (kompas.com, 26/05/2021). 

Melihat fakta tersebut, tentu sangat disayangkan. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pendataan PNS. Apalagi masalah ini sudah berlangsung hingga puluhan tahun. Berbagai faktor penyebab yang diungkapkan oleh pihak BKN seharusnya sedari awal dapat diatasi. 

Alhasil akibat buruknya birokrasi pemerintahan kita, negara pun menuai kerugian yang sangat besar. Sadar atau tidak, negara kita telah dirampok secara sistemis. Kritikan pun dilayangkan oleh salah satu Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, terungkapnya data PNS fiktif sebanyak 97 ribu orang adalah musibah dalam penataan kepegawaian di tanah air.

Asumsinya, jika satu orang PNS berpangkat III/A menerima gaji pokok Rp2 juta per bulan, potensi kerugian negara hampir Rp2,5 triliun per tahun (metropolitan.id, 26/5/2021). Sungguh sangat disayangkan, di tengah pandemi yang menghantam perekonomian negara, kelalaian birokrasi dalam pendataan PNS kian menambah kerugian negara. 

Lemahnya sistem pemutakhiran data, menunjukkan buruknya sistem birokrasi. Seharusnya para pejabat maupun yang telah diberi tanggung jawab dalam hal ini, data menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran. Tindakan koreksi dan evaluasi terhadap data fiktif sejak awal dapat dilakukan secara maksimal. Sehingga pendataan dan penataan pegawai dilakukan dengan baik. Tiada ada lagi pegawai fiktif. Gaji disalurkan entah siapa yang menerima?

Negara kita seolah tidak pernah kehabisan persoalan. Persoalan database selalunya berujung pada kerugian besar bagi rakyat dan negara.  Inilah salah satu kelemahan dari penataan pemerintahan dengan sistem kapitalis sekuler. Meski  kecanggihan teknologi sudah digenggaman, akan tetapi rasa tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan amanah tidak dimiliki, tidak mampu menyelesaikan persoalan data pegawai. 

Harus disadari bahwa sekularisme telah menjadikan keimanan tak lagi menjadi tameng bagi para pegawai untuk menjauhi perilaku buruk. Kalaupun ada pejabat bersih dan jujur di sistem sekuler, jumlahnya pasti minoritas. Padahal amanah adalah hal yang pasti dihisab di akhirat kelak.

Berbeda dengan pengaturan birokrasi dalam Islam. Seluruh pegawai yang bekerja pada negara (Khilafah) diatur sepenuhnya di bawah hukum-hukum ijârah (kontrak kerja). Mereka mendapatkan perlakuan adil sejalan dengan hukum syariat. Hak-hak mereka sebagai pegawai, baik pegawai biasa maupun direktur, dilindungi oleh khilafah. Para pegawai bekerja sesuai dengan bidang masing-masing dengan selalu memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai negara maupun sebagai rakyat.

Dalam konteks sebagai pegawai, mereka bertugas melayani urusan-urusan rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsi mereka di masing-masing departemen, jawatan, dan unit. Mereka tidak dibebani dan dituntut melakukan tugas-tugas di luar tugas yang telah diakadkan dalam aqad ijarah. Adapun dalam konteks mereka sebagai rakyat, negara khilafah akan melayani dan memperlakukan mereka hingga apa yang menjadi hak mereka terpenuhi secara sempurna.

Dengan aturan-aturan di atas, pegawai di dalam struktur pemerintahan bekerja dengan amanah dan maksimal.  Sebab, mulai dari rekrutmen kepegawaian, diskripsi dan pembagian tugas, paparan hak dan kewajiban tergambar dengan jelas. Hak-hak mereka sebagai pekerja dipenuhi dan dilindungi sepenuhnya oleh khilafah.  Akibatnya, seluruh pelayanan urusan dan kepentingan rakyat berjalan dengan mudah, cepat, dan dengan hasil yang sempurna. Kelangsungan roda pemerintahan khilafah benar-benar terjaga. Kesejahteraan dirasakan oleh warga negara khilafah yang akan merembet hingga seluruh umat manusia. Semua itu disebabkan karena seluruh pegawai muslim khilafah bekerja tidak sekadar karena ingin mendapatkan upah. 

Lebih dari itu mereka memahami bekerja melayani urusan rakyat merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Maka tak pernah sedikit pun pegawai dalam khilafah berpikir akan mengambil hak orang lain. Mereka tahu betul bahwa nafkah yang diperoleh dari hasil usaha sendiri merupakan nafkah yang terbaik.

Dengan demikian negara akan bertanggung jawab dalam menata birokrasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi rakyat dan negara. 

Mereka memahami dengan benar sabda Nabi saw.,

“Siapa saja yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di Hari Kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Wallahu a'lam bishshawab.