Peran Pihak Berwenang dalam “Berhaji Bila Mampu”





 Oleh Nahida Ilma Nafi’ah 

Mahasiswa



Polemik haji sedang banyak dibicarakan. Tengah menjadi isu menarik untuk dijadikan topik diskusi. Pasalnya mencuat isu terkait pembatalan haji 2021 yang kemudian sekarang sudah diberitakan bahwa haji 2021 resmi dibatalkan.


Pemerintah Indonesia mengumumkan nasib pemberangkatan Haji 2021. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan Indonesia tidak memberangkatkan haji 2021. "Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menag RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H 2021 M," kata Menag Yaqut dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di akun Instagram Kementerian Agama, Kamis (3/6/2021). (detikNews.com 3 Juni 2021)


Banyak opini publik yang beredar di media sosial terkait pembatalan keberangkatan haji. Terlepas dari berbagai kontroversi alasan pembatalan, satu hal penting yang bisa ditarik garis yaitu negara juga memiliki peran yang penting ketika memberikan status ‘mampu’ melaksanakan ibadah haji. Mengingat kepengurusan keberangkatan haji tidak cukup dilakukan oleh individu. Perlunya kepengurusan administrasi, transpor, sarana prasarana yang harus didukung oleh negara.


Berhaji merupakan bagian dari rukun ibadah yang ada akhiran ‘bila mampu’. Adanya kemampuan merupakan salah satu syarat wajib haji. Karena itu yang tidak masuk dalam kategori mampu, tidak wajib melaksanakan haji dan wajib hukumnya melaksanakan haji apabila dia mampu. Ketika termasuk mampu tapi tidak melaksanakan haji, maka dia akan berdosa sama halnya dengan ketika meningggalkan sebuah amalan wajib. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imron ayat 97, yang artinya,


“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (TQS. Ali Imron [3]: 97)


Kata ‘mampu’ pun dimaknai cukup luas oleh para ulama. Secara sederhana bisa kita maknai mampu dalam kondisi fisik dan finansial. Itulah dua hal utama yang bisa disiapkan oleh masing-masing individu. Urusan administrasi akan lebih dominan diatur oleh negara. 


Sebuah kewajiban memang harus diperjuangkan. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya memperjuangkan tertunaikannya sebuah kewajiban. Walaupun ketika dalam kondisi penunaian dengan syarat-syarat yang memenuhi untuk mendapatkan rukhsoh. Negara juga harus bisa menjamin warganya bisa melaksanakan kewajibannya. 


Ketika kita mencoba untuk melihat sejarah kembali, akan sangat banyak kita temui berbagai hal yang dilakukan oleh khalifah guna kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Misalnya pada masa kekhilafahan Utsmaniyah tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid 2, saat itu khilafah membangun sarana transportasi massal di Istanbul, Damaskus hingga Madinah. Tentunya biaya pembangunan transportasi ini tidak diambil dari jamaah haji, melainkan dari pos pemasukan negara yaitu kepemilikan umum dan sedekah. Begitupun pada masa kekhilafahan Abbasiyah, Khalifah Harun Ar-Rasyid membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Mekkah-Madinah). Di masing-masing titik dibangun pos pelayanan umum yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi jamaah yang kehabisan bekal. Khalifah Harun Ar-Rasyid membangun jalur haji semata-mata sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap umat, bukan demi keuntungan atau ketenaran. 


Jejak sejarah selanjutnya adalah ketika Sultan Abdul Hamid 2 yang memberikan peringatan dan ancaman kepada penjajah Belanda yang berada di Indonesia, kala itu nama Indonesia masih belum lahir. Penjajah Belanda menghalangi rakyat Aceh yang hendak berangkat haji. Kemudian rakyat Aceh mengirim surat kepada Sultan Abdul Hamid 2 untuk meminta bantuan. Dengan kekuatannya, Sultan Abdul Hamid dapat menekan penjajah Belanda melalui duta besar Belanda hingga mereka mau menghentikan aksi penghalangan keberangkatan haji ditambah dengan mereka harus menyediakan travel dengan kapal laut untuk rakyat aceh dengan harga yang murah. Akhirnya rakyat Aceh pun bisa berangkat haji dengan  aman dan selamat.


Itulah bukti-bukti sejarah yang menunjukkan peran negara dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena pada ibadah haji, tak cukup kemampuan individu saja tetapi juga perlu peran negara yang menjamin keselamatan dan kelancaran ibadah haji. Nyatanya masih banyak sekali kewajiban-kewajiban umat Islam yang masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena belum adanya negara yang mampu menjaminnya. Hadirnya negara dalam menjamin terlaksananya seluruh syariat Islam sangatlah penting untuk meraih derajat takwa yang maksimal.


Wallaahu a’lam bishshawaab